Kalau uang korupsi bisa disita semua maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM.

Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak melambungnya harga minyak dunia.
 
"Menaikkan harga BBM itu merupakan jalan terakhir, apabila tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran guna memberikan subsidi BBM," tuturnya seusai membuka rapat kerja daerah DPD Partai Hanura Jatim di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Sabtu (25/2).

Pemerintah akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat akibat pengaruhi kondisi Timur Tengah yang memanas dan harga minyak terus melambung tinggi hingga sempat mencapai US$115 per barel.

"Kalau uang yang dikorupsi pejabat itu bisa diselamatkan, maka bisa menambah subsidi BBM di APBN. Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM," ucap calon Wakil Presiden pada Pemilu 2009 itu.

Ia menilai pemerintah belum melakukan langkah yang maksimal dalam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat karena penaikan BBM justru menyebabkan masyarakat sengsara.

"Kalau penaikan BBM dijawab dengan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Hal itu tidak menjamin bahwa BLT dapat tepat sasaran karena dikhawatirkan salah alamat dan dipolitisisasi, sehingga tambah kacau," katanya menjelaskan.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus duduk bersama dengan DPR untuk mencari solusi yang tepat terkait dengan rencana penaikan harga BBM tersebut.

"Saya akan mencoba melalui wakil Partai Hanura yang duduk di DPR untuk meminta penjelasan lebih rinci alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena penaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat yang sudah sengsara," papar Mantan Menhankam/Panglima ABRI itu.