Ada upaya Komisi III DPR agar KPK dikerdilkan dan dibubarkan

Sejumlah  tokoh masyarakat meluncurkan gerakan "Koin Untuk KPK". Ini adalah  sebuah gerakan keprihatinan atas sikap DPR yang terus menunda menyetujui  anggaran pembangunan gedung baru KPK.

Terdiri dari aktivis dari LSM Antikorupsi ICW, Transparansi Internasional Indonesia (TII), tokoh lintas agama, mantan hakim, mantan ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan  Analisis Transaksi Keuangan) mendatangi kantor KPK untuk menyampaikan dukungan pembangunan gedung KPK dengan dana dari masyarakat.

Para  tokoh ini diterima oleh tiga komisioner KPK, yaitu Bambang Widjojanto,  Abraham Samad, dan Busyro Muqoddas. Selama hampir satu jam mereka mendiskusikan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tetap  menjaga eksistensi KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti, usai pertemuan mengatakan pembentukan gerakan Koin Untuk KPK ini merupakan simbolisasi perlawanan rakyat  terhadap kekuasaan yang angkuh

Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK berusaha mengerdilkan KPK dengan membatasi anggaran pembangunan gedung baru KPK.

"Kita tahu ada upaya Komisi III agar KPK dikerdilkan dan dibubarkan. Ada juga upaya agar KPK tidak bergerak dan memiliki ruangan yang cukup melakukan tugasnya," kata Ikrar, Selasa (26/6).

Ikrar, mengutip penjelasan dari pimpinan KPK mengatakan anggaran pembangunan gedung baru KPK tidaklah sebesar anggaran pembangunan pusat olahraga Bukit Hambalang, Bogor,Jawa Barat. Untuk membangun ruang kerja seluas 800 meter persegi, KPK hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp.200 miliar.

Lagipula, Ikrar mengatakan KPK sudah mempunyai lahan sendiri untuk pembangunan gedung baru. Urgensi pembangunan gedung baru KPK, dikatakan Ikrar tak sekadar meningkatkan kinerja KPK. Namun juga nantinya KPK bisa menjadi lokasi riset yang memadai untuk masyarakat.

Teten Masduki dari TII mengatakan jika  DPR bersungguh-sungguh mau membantu KPK, semestinya DPR mendukung  pembangunan gedung ini.

Menurut Teten, omong kosong apabila menginginkan kinerja KPK lebih produktif dalam memberantas korupsi tapi tidak didukung dengan gedung baru.

Teten memberikan contoh mengapa KPK di Hongkong sangat fenomenal dalam memberantas korupsi. Kinerja KPK Hongkong bisa begitu membanggakan karena didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi.

"Anggarannya 0,38 persen dari anggaran nasional. Sementara kita hanya 0,05 persen," kata Teten.

Kemudian, jumlah SDM KPK Hongkong 1:200 jumlah penduduk. Sementara di Indonesia, kata Teten perbandingan bisa mencapai 1:2 juta.