1. APBN akan jebol jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.
2. Selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran. BBM harus dinaikkan sehingga subsidi Pemerintah kepada masyarakat miskin semakin tepat sasaran.
3. Jika BBM tidak dinaikkan, defisit APBN akan mencapai 3,6 persen (melampaui batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen yang diamanatkan UU Keuangan Negara). Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat 13 pada UU 17/2003  tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa “defisit anggaran perlu dibatasi maksimal 3 % dari Produk Domestik Bruto atau PDB.

• Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) yang dijadikan sebagai asumsi perhitungan dalam APBN 2012 adalah senilai 90 USD per barel. Namun faktanya, harga minyak mentah dunia saat terus naik hingga mencapai di atas 120 USD per barel. Karena itu, di dalam RAPBNP 2012 asumsi ICP tersebut dinaikkan menjadi 105 USD per barel.
• Dengan kenaikan asumsi tersebut, PEMERINTAH memprediksi subsidi BBM tahun 2012 subsidi akan melonjak mencapai Rp 178,7 triliun melebihi besaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2012 yaitu sebesar Rp 123,6 triliun akibat fluktuasi harga minyak dunia. Prediksi tersebut dengan asumsi ICP senilai 105 USD dengan kurs Rp 9.000.
• Itu artinya terjadi pembengkakan atau KENAIKAN SUBSIDI sebesar Rp 55,1 triliun(dari Rp 123,6 triliun naik menjadi Rp 178,7 triliun) dengan asumsi volume BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter.

• Jumlah KENAIKAN SUBSIDI BBM menurut perhitungan Pemerintah adalah senilai Rp 55,1 triliun. Asumsinya, jika Negara/Pemerintah TERNYATA MEMILIKI dana sebesar Rp 55,1 triliun untuk menutupi kenaikan subsidi tersebut maka harga BBM Subsidi TIDAK PERLU NAIK.
• LOGIKA berfikir bahwa Harga BBM Subsidi TIDAK PERLU NAIK adalah sebagai berikut:

• Untuk menutupi kebutuhan KENAIKAN SUBSIDI senilai Rp 55 Triliun tersebut Pemerintah bisa memperolehnya dari sumber-sumber berikut ini:

1. *) Asumsinya, kenaikan harga ICP menjadi 105 USD berarti juga menaikkan asumsi penerimaan ekspor minyak mentah. Menurut perhitungan Komisi VII DPR-RI, kenaikan penerimaan ekspor minyak mentah sebesar 930 ribu barel/hari adalah senilai Rp 47 Triliun.
2. **) Komisi VII DPR-RI dan Pemerintah telah sepakat untuk melakukan pemotongan Subsidi Listrik hingga senilai Rp 26,6 Triliun.
3. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut di atas nilai devisa yang bisa dikumpulkan sudah MELEBIHI Rp 55,1 Triliun.
4. Masih ada beberapa sumber penerimaan dan penghematan lain, yang bisa dioptimalkan untuk MENYEHATKAN APBN 2012 yakni: Penerimaan Gas dengan volume 2,27 juta barel setara minyak per hari; Optimalisasi penerimaan Cukai; Penerimaan dari Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil, dll)

• Menurut perhitungan PEMERINTAH, potensi penerimaan jika BBM Subsidi naik senilai Rp 1.500 per liter MAKA dengan asumsi bahwa quota BBM yang disubsidi sebesar 40 juta kiloliter maka total penerimaannya menjadi Rp 60 Triliun.
• Setelah dikurangi dengan quota Minyak Tanah (kerosen) yang harganya tidak naik maka jumlah penerimaan negara setelah BBM Subsidi naik menjadi Rp 53 Triliun.
• Menurut data PEMERINTAH berikut ini adalah alokasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM, adalah sbb:

• Dengan asumsi bahwa potensi penerimaan negara setelah BBM Subsidi naik adalahRp 53 Triliun maka SISA PENERIMAAN atas dasar kenaikan tersebut adalah:

• Dengan fakta tersebut di atas, JIKA HARGA BBM SUBSIDI NAIKmaka sesungguhnya Pemerintah hanya memperoleh tambahan uang senilai Rp 22,4 Triliun. Pertanyaannya, “apakah dengan hanyaTAMBAHAN Rp 22,4 Triliun maka akan membuat APBN dengan nilai total Rp 1.548,3 triliun itu JEBOL? Sungguh tidak rasional. Yang dibutuhankan HANYA tambahan sebesar 1,44%.

• Senin, 13 Desember 2011, Pemerintah melalui Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri ESDM menyatakan bahwa “25% orang kaya menikmati 77% subsidi BBM”. Situs resmi Kementerian ESDM menyatakan bahwa selama ini “subsidi dinilai salah sasaran bukan ke kalangan miskin tapi kepada yang mampu sebanyak 70%. Subsidi hanya habis kepada roda empat.”-
• Menteri ESDM Jero Wacik pada rapat dengan Komisi VII DPR-RI Selasa, 13 Maret 2012 menyatakan bahwa selama ini hampir 77% subsidi BBM dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang tidak pantas menikmati subsidi.       

• Data Susenas BPS menunjukkan bahwa 65 persen bensin ternyata dikonsumsi oleh masyarakat kelompok miskin dan menegah bawah (tergambar di BAGAN). Termasuk di dalamnya (29 persen) dikonsumsi oleh kelompok miskin. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, dari pengolahan data Susenas BPS, diperoleh bahwa ternyata sebanyak 64 persen bensin dikonsumsi oleh rumah tangga dengan pengeluaran kurang dari US$ 8 per hari atau kurang dari US$ 2 per kapita hari. Sementara kelompok rumah tangga menengah atas dan kaya, atau rumah tangga dengan pengeluaran US$ 40 ke atas hanya mengkonsumsi 8 persen dari seluruh bensin.
• Dengan demikian dapat simpulkan bahwa  sebagian besar rumah tangga yang mengunakan bensin adalah rumah tangga miskin dan menengah bawah.

“subsidi BBM ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah bawah. Sangat berbeda dengan klaim PEMERINTAH bahwa 77 persen subsidi BBM dinikmati oleh 25 persen kelompok rumah tangga tertinggi.”

    

• Klaim PEMERINTAH bahwa subsidi BBM TIDAK TEPAT SASARAN karena sebagian besar dikonsumsi oleh pemiliki KENDARAAN RODA EMPAT atau MOBIL juga TIDAK BENAR. Hal ini bisa dibuktikan dengan Hasil Survai bahwa ternyata:

• Jika BBM tidak dinaikkan, defisit APBN akan mencapai 3,6 persen (melampaui batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen yang diamanatkan UU Keuangan Negara). Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat 13 pada UU 17/2003  tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa “defisit anggaran perlu dibatasi maksimal 3 % dari Produk Domestik Bruto (PDB).

1. Jika Harga BBM Subsidi NAIK sebesar Rp 1.500 per liter maka Defisit Anggaran mencapai 2,23%.
2. Jika Harga BBM Subsidi TIDAK NAIK maka Defisit Anggaran sebesar 2,6%.
3. Jika digabung dengan rata-rata Defisit Anggaran APBD Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang > 0,5 % maka Pemerintah mengasumsikan DEFISIT ANGGARAN APBN mencapai = 2,6 % + ( > 0,5% ) =  lebih dari 3,1 %

• Mengurangi faktor resiko konsumsi listrik yang sebesar 26,6 triliun; dan
• Mengurangi faktor resiko konsumsi BBM yang sebesar 24,6 triliun;