.png)
Pemerintah Dituding Tutupi Data Subsidi BBM
Penimbunan bahan bakar minyak menjelang kenaikan harga BBM. FOTO : ANTARA
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Fraksi PDI Perjuangan menuding pemerintah sengaja menutupi data perhitungan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kepentingan tertentu.
Kesepakatan itu muncul dalam audiensi kedua belah pihak mengkritisi rencana kenaikan BBM yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2012, di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.
Berdasarkan data yang dimiliki ICW dan pengakuan fraksi PDI Perjuangan, pemerintah memang tidak pernah secara terang-terangan membuka data dan tata cara perhitungan subsidi BBM.
"Kenapa ada selisih? Kami pun bingung. Kita mengacu aturan yang sama, tetapi endingnya tetap beda. Menurut saya memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan," kata Firdaus Ilyas dari ICW.
Pemerintah hanya mengeluarkan data apabila harga BBM tidak dinaikkan, dengan asumsi harga minyak mentah (Indonesia crude price/CP) US$ 105 per barel dan volume 40 juta kiloloter (KL) BBM serta 3,61 juta metrik ton LPG, maka subsidi mencapai Rp 178 trilliun. Adapun bila harga BBM dinaikkan Rp 1.500 per liter, maka subsidi hanya Rp 133,118 trilliun.
Sementara berdasarkan hitungan ICW, apabila harga BBM tak dinaikkan, total beban subsidi hanyalah Rp 148,034 trilliun. Kalau harga BBM dinaikkan, maka total beban subsidi hanyalah Rp 68,104 trilliun.
Celah korupsi bisa saja terjadi di distribusi, pengadaan produk, atau perhitungan lainnya
Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Theodorus Jacob Koekritz, mengaku pihaknya tak sadar sejak awal soal permainan data pemerintah.
"Kami tak sadar bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu maka angkanya versi pemerintah juga kami pakai," kata Theodorus atau akrab disapa Ondos.
Namun dia juga menekankan ketidakyakinannya bahwa pemerintah mau membuka data itu mengingat UU tidak bisa memaksa pemerintah.
"Makanya yang kami lakukan adalah memaksa agar opsi tak menaikkan harga BBM disetujui, dengan konsekuensi semuanya kembali ke APBN 2012 tanpa harga BBM naik," tegas dia.
