Pemerintah juga perlu menjelaskan secara jujur kepada publik dampak opsi menaikkan harga BBM.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aria Bima menyatakan pemerintah sebaiknya menjadikan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai opsi terakhir pengurangan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setelah mengkaji  kebijakan alternatif energi lainnya.

Politisi asal PDI Perjuangan itu menyatakan pemerintah harus mengkaji secara komprehensif terlebih dahulu semua opsi mengatasi membengkaknya subsidi BBM. Menurutnya, ada beberapa opsi yang lebih baik dibandingkan menaikkan harga BBM, misalnya melakukan efisiensi di tubuh Pertamina atau mengoptimalkan penerimaan pajak maupun non pajak. 

"Jangan sampai akibat ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah ini, rakyat yang harus terbebani dengan kenaikan BBM,” kata Aria Bima dalam keterangan persnya, di Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan seluruh komponen bangsa harus mengingatkan amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apabila ada solusi lain, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan. Hal itu pernah disampaikan SBY saat mengumumkan rencana kenaikan harga BBM pekan lalu (23/2).

Lebih penting lagi, menurut Aria, pemerintah juga perlu menjelaskan secara jujur kepada publik dampak opsi menaikkan harga BBM. Dengan demikian, harapnya, masyarakat lebih siap menghadapi segala risiko. 

“Jangan ditutup-tutupi dan disederhanakan, sekarang pemerintah hanya memutuskan akan menaikkan harga BBM sambil menjanjikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin,” kata Aria Bima.

Dia khawatir opsi menaikkan harga BBM semakin memperburuk daya saing produk Indonesia di pasar lokal maupun global. "Kenaikan harga BBM juga meningkatkan  warga miskin yang bisa diantisipasi melalui BLT. Lebih dari itu, juga mengakibatkan naiknya biaya transportasi publik, ongkos produksi industri dalam negeri, dan akhirnya menurunkan daya saing nasional,"  beber dia.