Peran pers dalam penegakan hukum cukup besar, terutama dalam setiap transisi politik.
 
"Pengaruh media massa sangat luar biasa, jadi pers memiliki  kekuatan besar, tetapi dalam memberitakan kasus hukum tetap harus objektif," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, di Yogyakarta, Sabtu (25/2) malam. 

Dalam diskusi pada Malam Refleksi Hari Pers Nasional (HPN) 2012 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta, ia mengatakan masih banyak wartawan yang belum mengetahui istilah hukum, sehingga banyak yang salah dan merugikan yang bersangkutan. 

"Oleh karena itu, diharapkan kejadian yang sesungguhnya  diberitakan pula dengan sesungguhnya. Itulah bantuan sesungguhnya dari pers untuk menuju negara hukum yang adil," katanya. 

Pada diskusi bertema 'Peran pers dalam menjadikan penegakan hukum yang berkeadilan', ia mengatakan peran pers tersebut juga luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan hukum. Untuk itu, pemberitaan tentang kasus hukum harus benar-benar objektif. 

Mengenai tugas KY, menurut dia, tugas lembaga ini tidak semata-mata  seperti yang diberitakan media massa, yaitu hanya memanggil hakim bermasalah dan memberikan sanksi kalau masalahnya terbukti. 

"Sebenarnya tugas besar KY adalah bagaimana mendorong pemerintah, dan DPR untuk mengambil kebijakan strategis dalam pembenahan dunia peradilan Indonesia," katanya.