DaVinaNews.com

Hari ini Polri akan mengumumkan identitas IP dan duduk perkaranya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan,  polisi sudah berhasil mengidentifikasi penyebar berita bohong yang menyebutkan seorang mahasiswa Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia (UPI YAI) bernama Agung Tuanany tewas tertembak. 

Nuh mengaku tidak tahu status dan motif pelaku. Tapi, menurutnya inisial pelaku adalah “IP”.

“Tadi mulai pagi saya di istana. Cerita itu adalah berita bohong yang diedarkan oleh orang tertentu, sudah teridentifikasi siapa pengirim pesan pertama itu. Insya Allah hari ini kepolisian akan mengumumkan siapa yang bersangkutan dan duduk perkaranya,” kata Nuh, saat ditemui SP di kantornya, hari ini.

Nuh mengatakan, berita bohong yang diedarkan lewat pesan di jejaring sosial atau blackberry messenger itu harus dibantah. Dia menegaskan, pelaku dengan inisial “IP” bisa terjerat pasal pidana tentang berita bohong yang termuat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Pelaku masih dikasih inisial ‘IP'. Ini mirip dengan desain Mei 1998, diisukan ada tiga mahasiswa yang ditembak mati akhirnya chaos, padahal ini tidak ada apa-apa,” tandasnya.

Mendikbud mengingatkan, pemerintah tidak melarang mahasiswa berdemo. Namun, dia meminta mahasiswa tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. 

Menurutnya, gerakan-gerakan massa yang muncul saat ini tidak semua murni untuk menolak BBM. Dia mengatakan mahasiswa yang berkumpul dengan jumlah besar rawan terkena dampak psikologi massa sehingga mudah tersulut. 

Dampaknya, mahasiswa bisa bersikap anarkis seperti membakar mobil polisi atau demo hingga larut malam. “Bagaimana anak-anak mestinya jam malam tidak boleh demo masih demo, membakar mobil polisi. Kalau gitu bagaimana polisi harus sabar? Seharusnya ditindak dengan tegas, tapi salahnya kalau tegas dibilang represif,” kata Nuh.

Mendikbud menegaskan mahasiswa seharusnya menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM lewat diplomasi. Menurutnya, mahasiswa selaku kaum intelektual seharusnya membuka dialog-dialog publik yang bersifat akademik.

“Sehingga kita tahu persis kalau setuju apa alasannya dan kalau tidak setuju apa alasannya,” kata Nuh.
 
Paripurna Tandingan

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Faldo Maldini mengatakan, massa aksi BEM UI berada di belakang pintu DPR untuk melakukan sidang paripurna tandingan. BEM UI juga mengirimkan 20 utusan untuk masuk dan mengikuti sidang paripurna yang digelar hari ini.

“Jika ada yang ingin meliput dari belakang pintu DPR kami sangat senang,” kata Faldo lewat pesan pendek kepada SP, hari ini.

Padahal negara punya kekayaan alam besar dan banyak tambang minyak. 

Ribuan massa menyemut di depan Gedung DPR RI Jakarta, menolak kenaikan  harga BBM, hari ini. Mereka menuntut, jika BBM naik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun.
 
"Negara kita ini punya kekayaan alam yang besar. Punya tambang minyak  banyak. Tapi kenapa BBM harus naik? Di mana otaknya pemerintah kita ini?  Apa yang dipikirkan SBY?" ujar salah satu pengunjuk rasa di atas mobil  komando, di depan pagar Gedung DPR RI.
 
Lantas dia menegaskan, jika BBM naik, SBY harus turun. Itu, menurut dia, adalah harga mati. Sebab, sambung dia, kenaikan BBM berefek besar bagi rakyat kecil.
 
"Kalau BBM naik, ongkos transportasi ikut naik. Hasilnya, bahan-bahan  pokok juga ikut naik. Rakyat yang terjepit. Ingat kawan-kawan, jika BBM  naik, SBY harus turun. Kita turunkan dia secara paksa karena dia bukan  pemimpin kita," tambahnya.
 
Sementara itu, berdasarkan pantauan Beritasatu.com, massa dari berbagai  elemen masyarakat terus berdatangan ke rumah wakil rakyat. Sambil meneriakan yel-yel dan mengibarkan bendera, mereka bergabung dengan massa yang sudah terlebih dahulu menggelar aksi.
 
Sementara itu, tol dalam kota di depan DPR pun sudah diduduki  pengunjuk rasa sejak pukul 14.00 WIB. Beberapa mobil dan bus yang terhalang terpaksa memutar balik kendaraannya, sedikit menjauhi massa.
 
Aktivitas massa pengunjuk rasa sendiri bermuara di depan pagar DPR dan mengekor sampai tikungan ke arah Gelora Senayan.

Tadi malam beredar kabar lewat sosial media secara masif soal korban tewas akibat bentrokan aparat polisi dan mahasiswa di Salemba.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan berita tentang penembakan mahasiswa di kampus Universitas YAI, Salemba, Jakarta, merupakan kabar yang tidak benar dan menyesatkan. 

Hal itu dikatakan Menko Polhukam saat menggelar jumpa pers menyikapi unjuk rasa menolak penaikan harga BBM di Kantor Menko Polhukam, Jumat (30/3) dini hari. Ia didampingi Kapolri Jenderal Timor Pradopo dan Wakapolda Brigjen Suhardi. 

"Kami menyesalkan kabar di media dan jejaring sosial yang menyebutkan aparat keamanan menembak mahasiswa, bahkan hingga jatuh korban jiwa," kata Djoko.

Menurut Djoko, dalam bertugas menjaga aksi unjuk rasa pihak kepolisian hanya dibekali peralatan, seperti gas air mata, water canon, dan peluru karet, sehingga tidak mungkin jatuh korban jiwa jika terjadi gesekan antara massa dan aparat keamanan. 

"Peluru karet sendiri baru digunakan ketika keadaan sangat terpaksa," kata mantan Panglima TNI itu. 

Sebelumnya beredar kabar lewat sosial media, aparat keamanan melepaskan tembakan yang menewaskan seorang mahasiswa dalam bentrokan antara aparat kepolisian dan mahasiswa di Kampus Universitas YAI, Salemba, Jakarta, Kamis (29/3) malam. 

"Kabar tersebut tidak benar, provokatif, dan menyesatkan, sehingga Presiden memandang hal ini perlu diklarifikasi," kata Djoko. 

Djoko juga menekankan pentingnya ketertiban dan kesantunan dalam melakukan demonstrasi sehingga hal-hal provokatif semacam itu dapat dihindari. 

Otoritas kampus YAI sendiri telah membantah adanya mahasiswa mereka yang menjadi korban tembakan aparat keamanan. 

"Tidak ada yang tertembak (peluru tajam) atau meninggal dunia. Kalau pun ada terkena gas air mata," kata pihak rektorat YAI, Nyoman Surman, Kamis malam. 

Sementara itu, dipastikan bahwa seorang satpam dan lima mahasiswa mengalami luka dalam insiden tersebut, sedangkan Kapolsek Senen Kompol Imam Zebua justru menjadi pengeroyokan massa yang menyebabkan dirinya harus dirawat di RSCM. 

Imam yang sempat pingsan selama tiga jam mengatakan bahwa pihak demonstranlah yang memulai bentrokan dengan mendorong ban yang sudah terbakar ke arah barikade polisi.  

Polisi mengamankan 52 orang terkait dengan bentrokan itu. Mereka akan diperiksa terkait dengan unjuk rasa berbau anarkistis yang mengorbankan masing-masing satu unit mobil dan motor milik kepolisian.  

"Unjuk rasa sedianya akan berlangsung Kamis (29/3) besok. Namun, karena kami dengar rapat paripurna DPR juga ditunda hingga Jumat (30/3), maka unjuk rasa kami tunda."

Ribuan buruh akan mengepung gedung DPR RI guna menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Jumat (30/3) mendatang. 

"Unjuk rasa sedianya akan berlangsung Kamis (29/3) besok. Namun, karena kami dengar rapat paripurna DPR juga ditunda hingga Jumat (30/3), maka unjuk rasa kami tunda," kata Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Rusdi kepada Beritasatu.com, hari ini.

Dia menuturkan bahwa langkah pemerintah menaikan BBM sangat rawan bagi para buruh dan  rakyat kecil. Karena itu, tegasnya, bila BBM tetap dinaikan, buruh tidak segan-segan untuk melawan kebijakan tersebut.

"Kami tidak akan pernah merasa lelah untuk melawan ketidakadilan. Sampai kapan pun akan kami perjuangkan," tegasnya. 

Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan soal kegiatan aksi buruh, yang sedianya digelar Kamis besok. 

"Hingga kini, kami belum menerima laporan. Jadi kami pastikan demo besok batal," ujar Rikwanto. 

Rikwanto menambahkan, bahwa pihaknya tetap akan bersiaga menjaga aksi demonstrasi hingga 5 April mendatang. 

"Setelah 5 April 2012, kepolisian selesai mengamankan demo BBM," terangnya. 

Guna mengamankan unjuk rasa, Polda Metro Jaya menyiagakan 22 ribu personel, termasuk bantuan 8.000 anggota TNI guna mengamankan aksi kenaikan harga BBM itu.

Tak hanya menjaga aksi, polisi juga akan mengamankan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan truk tangki BBM.

Sedangkan, aparat TNI akan dilibatkan mengamankan objek vital, seperti bandara, pelabuhan, Istana Kepresidenan, DPR/MPR serta SPBU dan Depo Pertamina.