Syarat itu adalah KPU netral dan independen, Teknologi IT Pemilu yang tak dimanipulasi, netralitas BIN dan intelijen lainnya, serta money politic dalam Pemilu dihentikan.

Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri, menegaskan Indonesia bisa melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) yang adil dengan syarat adanya jaminan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dihentikannya aliran politik uang selama Pemilu.

Hal itu disampaikan Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, saat berkunjung ke Redaksi Beritasatu Media Holding, di Jakarta, hari ini.

Empat Syarat
Berdasarkan pengalamannya pada beberapa Pemilu terakhir, termasuk Pemilu 2004 yang dianggap paling adil dan demokratis di masa kepemimpinannya, Megawati mengatakan ada empat kondisi yang harus dipenuhi agar Pemilu adil dan jujur.

Kondisi itu adalah dipastikannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) netral dan independen, Teknologi IT Pemilu yang tak dimanipulasi, serta netralitas Badan Intelijen Negara (BIN), maupun aparat intelijen aparat keamanan dan pertahanan nasional.

"Plus money politic dalam Pemilu dihentikan. Jadi kalau lembaga-lembaga dan teknologinya tak netral, dan duitnya mengalir terus, maka akan begini terus. Saya sangat yakin itu," kata Megawati.

Dalam kunjungan itu, Megawati disertai oleh Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Bidang Politik Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Luar Negeri, Andreas Pareira, Ketua DPP Nusyirwan Sujono, dan Ketua Bamusi Hamqa Haq.

Ditanya apakah dirinya akan maju sebagai Capres pada Pemilu mendatang, Megawati menjawab bahwa hal itu sama sekali belum dipikirkan olehnya.

Menurutnya, hal demikian tak sebaiknya dipikirkan secara terburu-buru.

"Soal itu, nanti saja. Kenapa mesti cepat-cepat? Lagipula banyak juga generasi PDI Perjuangan yang bagus. Tunggu lah," tutur Megawati.