DaVinaNews.com

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago, menilai nasionalisme bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), belum teruji. Hal itulah yang membuatnya memilih untuk mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Bukan saya mengecilkan, tapi saya belum melihat, nasionalisme Jokowi belum teruji," kata Faisal di sela-sela acara Deklarasi Dukungan Guru Besar dan Cendekiawan mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Bagi Faisal, hanya Prabowo yang telah teruji memiliki nasionalisme yang tinggi. Salah satu alasannya ialah karena Prabowo memiliki latar belakang militer, sedangkan Jokowi, kata dia, pengalamannya hanya menjadi kepala daerah. Padahal, menurutnya, untuk memimpin bangsa, perlu pengalaman yang lebih besar dan jiwa nasionalisme yang teruji.

"Nasionalisme Pak Prabowo luar biasa, saya yakin dia enggak akan menjual aset negara," ujarnya.

Ia mengaku hadir dalam deklarasi mendukung Prabowo karena merasa tertarik dengan program yang diusung Partai Gerindra. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dianggapnya sebagai alasan utama yang membuat banyak guru besar mendukung pencapresan Prabowo.

"Prabowo cocok dalam segala hal, beliau gigih dan akan membawa bangsa ini kembali berjaya. Saya berharap indeks sumber daya manusia kita juga akan ditingkatkan," ujarnya.

Sumber : KOMPAS.com

Editor : Mas Yudi Dua

Capres Gerindra Prabowo Subianto meminta warga di Gunung Kidul, Yogyakarta untuk tidak golput pada Pemilu 9 April mendatang. Menurutnya, kalau tidak mencoblos sama saja membantu penjahat koruptor menguasai legislatif.

Prabowo juga menghimbau jika ada caleg atau partai yang memberikan duit saat pencoblosan sebaiknya diterima karena duit yang dipakai adalah duit rakyat.
“Uang rakyat itu mereka curi. Jangan coblos pilih mereka. Ambil uangnya kalau diberi. Itu uang kalian sendiri. Biar mampus mereka. Mereka takut sama Gerindra karena Prabowo tahu cara mereka,” ujarnya.

“Kalian terima duitnya karena itu uang kalian sendiri. Uang rakyat yang dikorupsi. Tapi, ambil duitnya tetap pilih Gerindra,” kata Prabowo dalam orasinya di Lapangan Desa Gading, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, Sabtu (29/3/2014).

Prabowo menambahkan kalau para koruptor takut dengan kehadiran Gerindra yang siap menangkap para penjahat pencuri uang negara. Dia siap memberantas bersih para pelaku koruptor dan memberikan hukuman yang keras.

Prabowo pun berharap masyarakat tidak mudah dibohongi dengan para koruptor yang merayu dengan uang saat Pemilu nanti.

Sumber: wartaharian.co

“Sahabatku, gerakan kita beranjak dari suatu perasaan kerisauan. Kita risau bahwa kekayaan alam bangsa Indonesia yang berlimpah, karunia Tuhan Yang Maha Esa yang begitu besar bagi bangsa Indonesia, terus menerus diambil namun tidak dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perjuangan kita tidak ringan karena banyak kekuatan yang ingin kondisi seperti sekarang terus berlanjut. Banyak kekuatan yang menghendaki sistim pemerintahan yang lemah. Banyak kekuatan yang suka dengan pejabat-pejabat yang bisa dibeli. Tujuan utama mereka adalah meraup uang sebanyak-banyaknya – mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di bawah.

Lantas apa yang harus kita kerjakan? Apa kita hanya bisa terus mengeluh dan mengkritik? Saya rasa tidak. Kita harus memilih untuk berjuang, berjuang dan terus berjuang sampai dengan hembusan nafas kita terakhir. Inilah ajaran nenek moyang kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah.”

Oleh : Prabowo Subianto

Politik oligarkhi sistem politik yang membuat proses pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai elit penguasa partai politik. 

Itulah yang menjelaskan mengapa jabatan pimpinan parpol jadi rebutan banyak pihak, bahkan dengan konsekuensi mengeluarkan modal sangat besar.

"Hampir tak ada partai politik yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat," kata dia.

Menurut dia, jabatan-jabatan di partai politik saat ini banyak tersandera politik uang. Calon legislatif harus memiliki dukungan dana dari "pemodal"-nya dan jika nanti terpilih, kepentingan "pemodal" harus diwujudkan, berujung pada korupsi.

Mahfud minta kesadaran masyarakat tidak memilih pemimpin yang tersandera politik oligarkhi ataupun politik transaksional. "Ini harus dihentikan, ini tantangan kita semua untuk memperbaiki politik bangsa," katanya.

Politik oligarkhi seperti itu menyebabkan aspek pembangunan hukum berjalan timpang, baik dari substansi hukum (perundangan) maupun struktur hukum (aparat penegak hukum).

Kondisi hukum di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Pengadilan yang harusnya tempat masyarakat mencari keadilan, malah dicederai tindakan korup para penegak hukum.

Hal ini terlihat dari mantan Ketua MK, Akil Mochtar, yang ditangkap karena suap Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Lebak, Banten, beberapa waktu lalu.

"Itu baru terjadi di Indonesia, di negara lain nggak ada, itu akibat produk oligarkhi politik," katanya.

Sumber: ANTARA News