Eskalasi politik semakin mendidih menjelang Rapat Paripurna DPR pada Jumat (30/3) untuk memutuskan RAPBN-P tahun 2012.

Rapat ini memutuskan apakah DPR akan menyetujui postur anggaran dengan mengurangi subsidi BBM atau tetap menggelontorkan subsidi BBM. Konsekuensi dari pencabutan subsidi BBM adalah penaikan harga eceran BBM pada 1 April. 

Di luar sidang selama beberapa hari ini, unjuk rasa merebak di mana-mana dan sudah semakin keras, berujung bentrokan antara aparat kepolisian dan demonstran yang dimotori mahasiswa. Korban mulai berjatuhan.

Bahkan, sejumlah partai seperti PDIP, Hanura, dan Gerindra juga turun ke jalan menyatakan sikap menolak penaikan harga premium dan solar bersubsidi.

Rakyat menekan DPR dan pemerintah agar membatalkan opsi penaikan harga BBM yang sudah digadang-gadang akan berlaku 1 April nanti. 

Tekanan massa menolak penaikan harga BBM bersubsidi makin kuat membuat sejumlah partai pendukung pemerintah mulai gamang. Hari ini diperkirakan puluhan ribu orang dari sejumlah elemen akan mengepung DPR dan Istana Negara. 

Manuver Golkar

Tadi malam, Partai Golkar menyatakan belum perlu menaikkan harga BBM bersubsidi dan menyerahkan masalah itu kepada pemerintah. 

"Kami menilai, soal BBM bersubsidi akan dinaikkan atau tidak, hal itu adalah domain pemerintah," kata Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, saat memberikan pernyataan pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/3) malam. 

Idrus Marham menjelaskan, merespons isu penaikan harga BBM bersubsidi yang berkembang pada akhir-akhir ini, DPP Partai Golkar memberikan pandangan dan sikap politiknya. 

Soal rencana kenaikan harga BBM berubsidi, naik atau tidak Partai Golkar menyerahkannnya kepada pemerintah, karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah. 

Terkait dengan rencana penaikan harga BBM berubsidi, Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar di DPR tetap mengawasi dan mengkritisi jika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. 

"Partai Golkar juga bersikap mempertahankan agar subsidi energi tetap diberikan," katanya. 

Idrus juga menegaskan, sikap politik Partai Golkar ini menjadi instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan partai untuk dapat dilaksanakan. 

Manuver partai berlambang pohon beringin ini langsung ditanggapi oleh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono turun langsung menyatakan sikap mereka soal penaikan harga BBM dan sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi. 

Demokrat mencoba meyakinkan publik, setgab partai koalisi masih solid dan akan mendukung kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.  

Yang mengejutkan adalah, Anas Urbaningrum mengambil alih kendali anggota Demokrat di DPR dari Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah. Pihak DPP Partai Demokrat menilai pernyataan Jafar soal usulan penaikan harga BBM 1 April sebesar Rp1.500 per liter berasal dari Aburizal Bakrie. 

Sinyalemen Jafar itu sontak dibantah Demokrat dan kabar paling merugikan adalah posisi Golkar yang amat mungkin menyeberang ke kubu PDIP, Gerindra, dan Hanura yang sejak awal menolak pencabutan subsidi BBM. 

Ketika rapat paripurna DPR memastikan mekanisme voting untuk memilih opsi penaikan harga BBM subsidi atau tidak, maka dipastikan dengan membelotnya Golkar dan PKS dipastikan kubu pemerintah bakal kalah. 

Apabila Partai Golkar dan PKS dalam voting menolak kenaikan harga BBM, koalisi partai pemerintah bakal kalah. Suara koalisi partai pendukung pemerintah 423 suara dari 560 anggota DPR. Suara Golkar 107 plus PKS 57 adalah sebanyak 164. Adapun komposisi suara anggota koalisi lainnya, Partai Demokrat 148, PAN 46, PPP 37, dan PKB 28. 

Ketika suara Golkar dan PKS bersatu dengan kubu PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra, akan berjumlah 301, dan pasti menang dalam voting.

Satu hal, pengamat politik Arya Fernandes menilai Golkar harus berpikir panjang  sebelum memutuskan mendukung atau menolak rencana pemerintah menaikkan  harga BBM.
 
Menurutnya, posisi Partai Golkar dalam keputusan mencabut subsikdi BBM di detik-detik terakhir menjelang Rapat Paripurna DPR, hari ini.
 
Keputusan genting itu akan krusial bagi Golkar karena akan menentukan nasib mereka di kancah perpolitikan nasional.
 
"Ini malam paling krusial bagi Golkar. Partai Golkar bisa saja menjadi pahlawan  dengan menolak penaikan harga BBM dengan bergabung dengan PDIP dan PKS," kata  Arya Fernandes di Jakarta, Kamis (29/3).
 
Dia menganalisis yang paling berpotensi terkena imbas elektoral  dari penaikan harga BBM adalah Partai Demokrat sebagai partai penguasa.
 
Sementara imbas elektoral bagi anggota Sekretariat Gabungan tidak akan sebesar yang diterima Demokrat.
 
"Tapi Demokrat mempunyai kesempatan untuk melakukan recovery melalui  pemberian dana BLSM, sementara anggota Setgab lain tidak," jelas pengamat politik Charta Politika itu.

Kendati PKS belum mengeluarkan sikap resmi seperti Golkar dalam menyikapi rapat paripurna DPR soal pencabutan subsidi BBM, mereka terus menuntut pemerintah segera membatalkan penaikan harga BBM.  

"Hanya ada satu cara untuk menghentikan aksi-aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan dan korban jiwa. Presiden segera umumkan bahwa tidak akan menaikkan harga BBM dan akan cari solusi alternatif," kata Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (29/3) malam.

Jika tidak, lanjutnya, aksi-aksi demonstrasi dan bentrokan dengan aparat dipastikan akan meluas dan ini akan sangat merugikan pemerintah.

Dalam situasi sekarang ini, lanjutnya, aparat TNI harus tetap menahan diri untuk tidak berhadap-hadapan dengan massa demonstran.

"Karena jika terjadi akan semakin memicu tindak kekerasan yang lebih serius. Sentimen psikologis masyarakat mulai terusik dengan tayangan tindak kekerasan aparat keamanan terhadap para demonstran," tukas Mahfudz.

Satu opsi besaran subsidi 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan pemerintah dan Badan Anggaran DPR hanya akan membawa satu opsi terkait besaran subsidi pada rapat paripurna hari ini. 

Opsi tersebut yakni besaran subsidi energi sebesar Rp225 triliun dengan rincian subsidi BBM sebesar Rp137 triliun, subsidi listrik Rp65 triliun, dan cadangan risiko fiskal sebesar Rp23 triliun.

"Kalau ke paripurna nanti, opsi yg dibawa adalah postur anggaran yang defisit anggarannya 2,23% dengan total subsidi energi sebesar Rp225 triliun," ujar Agus sebelum rapat kerja dengan Banggar dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (29/3) malam .

Agus menuturkan, apapun keputusannya, pemerintah dan Banggar tetap hanya akan membawa opsi tersebut dalam rapat paripurna Jumat (30/3).

Meskipun saat ini, urai Menkeu, masih terdapat catatan pinggir dalam rapat Banggar sebelumnya dan rapat-rapat dalam panja dan tim perumus dari sejumlah partai. 

Namun, menurut dia, saat ini masih terdapat kesempatan untuk menyamakan suara. 

Terkait dengan pecahnya suara beberapa fraksi DPR terkait penaikan harga BBM, Agus enggan berkomentar. 

Namun, dia berharap APBN 2012 bisa direvisi dalam bentuk APBN-P, sehingga Indonesia terus memiliki fiskal yang sehat.

"Ada koreksi pertumbuhan ekonomi, tetapi ekonomi Indonesa terjaga," imbuh dia.