Soemarmo ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai Jumat (30/3) ini di Rutan Kelas 1 Cipinang.
 
Walikota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro yang menjadi tersangka kasus dugaan suap APBD Semarang resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.
 
"Dalam pengembangan penyidikan kasus tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri, atau penyelenggara negara yang dilakukan bersama-sama dengan AZ (Sekda Kota Semarang), KPK melakukan penahanan terhadap tersangka SHS (Walikota Semarang)," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, hari ini.
 
Menurut Johan Budi, Soemarmo ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai Jumat (30/3) ini di Rutan Kelas 1 Cipinang.
 
Seperti diketahui, Jumat (30/3) ini adalah pemeriksaan pertama dari Soemarmo. Sebelumnya yang bersangkutan mengaku sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK.
 
Soemarmo diduga sebagai pihak inisiator pemberian suap kepada anggota DPRD kota Semarang pada November 2011.
 
"Dalam proses pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana terkait pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pembahasan APBD kota Semarang, KPK telah menetapkan SHS sebagai tersangka," kata Johan Budi SP.
 
Atas perbuatannya, lanjut Johan, Soemarmo dijerat menggunakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.
 
Soemarmo akhirnya dijerat oleh KPK sebab namanya disebut-sebut dalam berkas dakwaan milik Sekretaris Daerah Kota (Sekda) Semarang non-aktif Akhmat Zaenuri.
 
Dalam berkas dakwaan itu, disebut Akhmat Zaenuri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Walikota Semarang, Soemarmo melakukan pemberian atau menjanjikan suap kepada para anggota DPRD Kota Semarang.
 
Di mana, besaran suap mencapai Rp 344 juta yang diberikan secara bertahap melalui dua anggota DPRD, yaitu Agung Purno Sarjono dari PAN dan Sumartono dari Partai Demokrat. Dengan tujuan, agar anggota DPRD Kota Semarang membahas dan menyetujui Raperda APBD, yang meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  (PPAS) serta Tambahan Penghasilan Pegawai.
 
Seperti diketahui, Zainuri tertangkap tangan memberikan suap berupa uang kepada dua anggota DPRD Kota Semarang, Agung Purno Sarjono (Fraksi PAN) dan Sumartono (Fraksi Demokrat) pada 24 November 2011 lalu.
 
Saat penangkapan tersebut, ketiganya ditangkap beserta barang bukti berupa 21 amplop berisi uang yang jumlahnya ditaksir mencapai Rp 40 juta. Walaupun, kemudian pada proses pemeriksaan, KPK menemukan uang senilai Rp500 juta di ruang kerja Zainuri yang diduga uang suap yang akan diberikan kepada anggota DPRD Semarang agar meluluskan RAPBD  Semarang tahun 2012 yang menaikkan nilai anggaran penghasilan pegawai.