Jika menolak kenaikan harga BBM jangan terus disamakan dengan demonstran.

Ketum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan, partainya menolak kenaikan harga BBM dengan alasan kebijakan pemerintah itu bakal menyengsarakan rakyat.

"Kalau Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM jangan terus disamakan dengan para demonstran. Justru saya memperingatkan. Mengingatkan bukan berarti ikut. Jangan justru dengan menuduh kesana-kemari," kata Ketum DPP Hanura Wiranto, pada diskusi di Senayan Jakarta, hari ini.

Diskusi dengan tema "Menolak Kenaikan Harga BBM sama dengan Makar" menghadirkan pembicara Ketum Partai Gerindra Suhardi, Ketum Partai Hanura Wiranto, Ketua DPP PD Gde Pasek S, dan fungsionaris PDI-P Maruarar Sirait.

Lebih lanjut, Wiranto mengingatkan pemerintah agar berpikir dingin dan tenang untuk mencari solusi terkait harga BBM. Selain itu, tambahnya, pemerintah dalam membuat kebijakan tidak justru menyengsarakan rakyat.

Wiranto menjelaskan, sebenarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menaikkan harga BBM.

Wiranto memberikan solusi, antara lain, renegosiasi penjualan gas China, jika harga jualnya bisa dinaikan ke harga pasar maka akan ada tambahan pemasukan. Selain itu, tambahnya, soal biaya recovery perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia yang sangat tidak transparan.

"Kemudian kenapa prosedur jual beli minyak yang mungkin tidak perlu pakai perantara lagi sehingga menghemat. Dan juga pengematan biaya birokrasi negara," kata Wiranto.

Menurut Wiranto lebih baik menghemat sedikit ketimbang memperlebar jurang kemiskinan. Wiranto yakin jika semua itu dilakukan pemerintah maka demo-demo bisa dikurangi.

"Memang saya perintah, Hanura berkoalisi dengan pemerintah pada saat kebijakannya berpihak pada rakyat, jadi kami berkoalisi dan oposisi dengan kebijakan. Kami menolak jika kebijakannya menyensarakan rakyat, tapi menolak dengan solusi," kata Wiranto.