"Sehingga yang tak seharusnya ditanggung, menjadi kerugian negara. Ini tak bisa dibiarkan."

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menilai tidak pantas apabila memang benar persetujuan Golkar atas usulan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, dibarter dengan program dana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

"Kalau memang benar, hal seperti itu sangat tak pantas," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Gerindra akan mengecek potensi kerugian negara terkait dengan masalah itu.

"Sehingga yang tak seharusnya ditanggung, menjadi kerugian negara. Ini tak bisa dibiarkan," kata Muzani.

Pada kesempatan itu, Gerindra juga menyebut siap berbicara lagi dengan pemerintah terkait program dana kompensasi kenaikan harga BBM yang berjumlah lebih dari Rp30 trilliun.

Gerindra bisa saja menyetujui kenaikan harga BBM asalkan dana itu tak digunakan untuk program BLSM, yang sering dianggap hanya sekedar sebagai "suap kepada rakyat", namun harus digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang riil.

Sebagai contoh, pemerintah seharusnya menggunakan dana kompensasi kenaikan BBM untuk membangun subway atau monorail.

Atau untuk membangun rel kereta api di Pulau Sumatera yang membutuhkan dana Rp18 trilliun hingga Rp 20 trilliun.

"Kami belum tentu setuju, tapi setidaknya kami pasti mau membicarakannya, asal transparan, dan akuntabel," kata Muzani.