Posisi Golkar dianggap aman dalam koalisi dan berpotensi mendapat tambahan kursi menteri.

Partai Golkar dinilai sebagai partai yang paling diuntungkan pada kegaduhan koalisi antara partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Hingga saat ini, posisi Golkar dianggap aman dalam koalisi dan berpotensi mendapat tambahan kursi menteri jika tiga menteri PKS dikeluarkan dari koalisi.
 
"Golkar tak mau kegaduhan, tapi banyak terima insentif politik. Itu menunjukkan kematangan politik Golkar," kata pengamat politik Ari Dwipayana dari Universitas Gajah Mada (UGM) dalan diskusi bertajuk  "Koalisi Rasa Oposisi" di kawasan Cikini, hari ini.
 
Dia menambahkan, soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012, Golkar tak serta merta menyatakan menolak, namun membuka ruang bagi pemerintah.

Berbeda dengan PKS yang sejak awal menunjukkan sikap berbeda. Pada H-1 Paripurna, bahkan Golkar  mengatakan penolakan kenaikan harga BBM,  namun pada kenyataannya menyetujui rapat paripurna. Golkar dinilai paling manuver mendapat keuntungan koalisi. "Saya kira Golkar akan mendapat insentif,"kata dia lagi.
 
Meski saat ini Golkar masih loyal dengan koalisi, Ari menilai, Demokrat harus berhati-hati terhadap Golkar. Pasalnya, partai tersebut bisa saja melakukan manuver menuju 2014 agar terlihat berbeda dengan Demokrat  untuk menjaring pendukung pada Pemilu mendatang.
 
"Golkar dalam dua tahun terakhir ini sangat gampang berayun, sehingga tidak ada jaminan soliditas koalisi akan bertahan dua tahun ke depan," katanya.
 
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekjen Partai Golkar, Happy Bone  Zulkarnaen mengatakan, partainya punya komitmen dalam koalisi. Mereka akan mengawal pemerintahan SBY hingga 2014 sesuai kontrak politik  koalisi.
 
"Kami punya komitmen dalam koalisi meski kami tidak menganggap ini harga  mati, perbedaan memberikan keyakinan, kami bisa jadi kawan sekaligus lawan berpikir memberikan edukasi,"kata Happy.
 
Dia melanjutkan, Partai Golkar dalam koalisi bukan karena dasar politik utang budi. Dalam APBN-P, partai Golkar memberi ruang bagi pemerintah karena menurut dia, presiden pun tidak bisa segera menaikkan harga BBM.  Di sisi lain, terbuka ruang untuk menurunkan harga.
 
"Golkar ketika berada di Setgab kami berpikir keras dan bagaimana pemerintah berjalan baik," tutupnya.