.png)
HNW Janjikan Pengobatan Gratis Bagi Warga DKI
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PKS, Hidayat Nur Wahid dan Didik Rachbini. (sumber: Jakarta Globe)
Bakal calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera berjanji meningkatkan alokasi anggaran jaminan kesehatan keluarga miskin di Jakarta dari Rp600 miliar menjadi Rp1 triliun.
Hal itu dikatakan calon gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid didampingi Cawagub Didik J. Rachbini di sela-sela acara peluncuran Motor Layanan PKS di Pulo Gadung, Jakarta Timur, hari ini.
Menurut Hidayat, APBD DKI Jakarta tahun 2012 yang mencapai Rp36 triliun lebih dari cukup untuk memberikan alokasi anggaran yang lebih baik bagi warga miskin yang dibuat dalam skema Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Keluarga Miskin (Gakin). Apalagi nilai APBD DKI Jakarta setiap tahunnya cenderung meningkat.
"Strategi utama kami jika terpilih memimpin Jakarta, dengan menaikkan anggaran JPK Gakin dari Rp600 miliar saat ini menjadi Rp1 triliun sehingga dapat memberikan jaminan kepada warga miskin dan tidak mampu untuk berobat secara gratis untuk semua jenis penyakit dan di semua sarana pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta," ujar Hidayat.
Hidayat mengatakan dengan anggaran sebesar itu, warga miskin yang melahirkan, biayanya ditanggung oleh pemerintah, dan pelayanan program JPK Gakin sampai menjangkau klinik-klinik atau dokter-dokter pribadi yang praktek.
Hidayat juga berjanji memperbaiki pendataan, manajemen data dan manajemen pengelolaan JPK Gakin.
Selain itu Hidayat mengatakan akan mempersingkat pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang langsung ke kelurahan dengan dibantu e-KTP.
"Sehingga warga miskin yang sakit atau kecelakaan bisa langsung ke RS dan tidak boleh ada penolakan. Pemerintah menjamin selama warga menunjukkan KTP DKI. Warga 'sadikin' alias sakit sedikit jadi miskin juga akan dibekali dengan SKTM yang berlaku 6 bulan," tuturnya.
Untuk mendukung prigram JPK Gakin, Hidayat mengatakan akan membangun prasarana dan sarana pelayanan administrasi JPK Gakin di Sudin-Sudin Kota/Kabupaten yang memadai.
