Sanksi diberikan akibat pelanggaran kontrak politik oleh partai itu.

Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan, rapat setgab koalisi, tadi malam, tidak memutuskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikeluarkan dari koalisi. Namun dalam rapat itu dibahas bahwa PKS akan mendapatkan sanksi akibat pelanggaran kontrak politik yang dilakukan partai itu.
 
"Semalam (rapat) hanya evaluasi saja, kalau koalisi sepakat untuk  pemberian sanksi yang tegas," kata Bima Arya, melalui pesan Blackberry,  hari ini.
 
Jenis sanksi yang paling berat, kata dia, memang bisa dikeluarkan dari  koalisi. Namun yang memutuskan jenis sanksi adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang  merupakan ketua koalisi.
 
"Yang saya tahu tidak bicara soal mengeluarkan PKS, pengurangan menteri,  hanya evaluasi irama setgab penguatan setgab ke depan, soal sanksi tidak dibicarakan detil, itu sepenuhnya menjadi domain SBY," katanya.

Namun rincian soal sanksi itu pun, menurut dia, belum disampaikan resmi oleh SBY.