Perbedaan pendapat dalam koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih wajar.

Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menilai adalah wajar bila ada anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) partai pendukung pemerintah yang bersikap berbeda dengan kebijakan yang diajukan pemerintah

Menurut Tjahjo, adalah sebuah keharusan bila masing-masing partai politik mempunyai sikap dan kebijakan politik, khususnya terhadap sesuatu masalah yang akan diambil keputusan di DPR melalui fraksinya.

Tentu saja, kata dia, apabila tidak sesuai dengan prinsip sikap politik atau kebijakan partai, sangat wajar kalau partai melakukan penolakan atau menjadi tidak sejalan dengan keputusan pemerintah.

Tjahjo menambahkan, penolakan PKS untuk sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi harusnya dilihat dalam konteks itu. 

Perbedaan semacam demikian bukan pertama kali dan bukan hanya pernah dilakukan PKS saja.

Partai-partai politik, kata dia, termasuk anggota Setgab, juga berbeda sikap saat mengambil keputusan dalam skandal Bank Century, penuntasan masalah mafia pajak, pengambilan keputusan RUU Keamanan Nasional dan RUU Penanganan Konflik sosial.

"Jadi kalau di DPR sikap PDI Perjuangan kebetulan sejalan dan bersama-sama melakukan opsi penolakan penaikan harga BBM sama seperti PKS, Hanura dan Gerindra, ya sah-sah saja," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (6/4).

PDI Perjuangan sendiri, kata Tjahjo, tidak pernah merasa harus selalu terikat dengan posisi sebagai oposisi dan mengharamkan kemungkinan bersama dengan anggota Setgab untuk menyetujui atau menolak tiap usulan kebijakan Pemerintah.

"Jadi tidak harus diwujudkan dalam oposisi bersama yang terikat. Karena satu masalah kan bisa sama melihatnya, di masalah lain bisa berbeda melihatnya," kata Tjahjo.

Pada kesempatan itu, Tjahjo menekankan pernyataannya itu bukan bermaksud sebagai intervensi atas menguatnya suara anggota Setgab yang ingin menendang PKS dari koalisi pemerintah hanya karena menolak penaikan harga BBM.

"Itu bukan ranah urusan PDI Perjuangan, tidak etis partai kami mencampurinya urusan rumah tangga orang lain. Itu ranah PKS dan partai koalisi," tukasnya.