“Berpolitik harus menggunakan etika, jujur, konsisten dan berkomitmen. Jangan cuma mau ambil untung untuk kepentingan diri sendiri. Itu sama sekali tidak santun, tidak beretika.”

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak santun dan tidak paham etika berkoalisi serta hanya ingin mengambil keuntungan secara ekonomi dan politik dalam keberadaannya di koalisi.

“Saya sangat menyesalkan sikap PKS yang tidak paham, tidak mengerti substansi berkoalisi. Jelas sekali PKS hanya mau mengambil keuntungan ekonomi dan politik sesaat dalam berkoalisi saat ini,” kata sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintah, Syarief Hasan, di Jakarta, hari ini.

Jika PKS santun dalam berpolitik seharusnya secara bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah, dan bukan sebaliknya mencari popularitas dan menuduh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berani berbeda pendapat dengan Partai Golkar atau partai yang lain.

“Berpolitik harus menggunakan etika, jujur, konsisten dan berkomitmen. Jangan cuma mau ambil untung untuk kepentingan diri sendiri. Itu sama sekali tidak santun, tidak beretika,” ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Syarief mengemukakan dalam beberapa kebijakan pemerintah, PKS kerap jadi penghambat dan melontarkan kritikan tajam terhadap pemerintah.  Menurutnya, sikap PKS tersebut lebih karena PKS mencari popularitas ketimbang karena memikirkan kesejateraan rakyat. Contoh itu sangat jelas terlihat pada pembahasan UU APBN Perubahan, akhir Maret lalu.

“Tidak ada solusi dari PKS. Mereka tidak menggambarkan sikap yang dewasa dalam berpolitik,” ujar Syarief, yang juga Menteri Koperasi dan UKM ini.

Berbeda dengan partai anggota koalisi yang lain, dari awal pembahasan UU APBNP, PKS sudah memilih berseberangan dengan sikap pemerintah. Padahal, dalam berpolitik yang santun dan bertanggung jawab, PKS mesti menyadari makna dari pilihan berkoalisi, yakni secara bersama-sama memecahkan persoalan.

“Tidak bisa menolak UU APBNP tanpa solusi apapun. PKS berbicara sana-sini, tapi apa yang mereka tawarkan. Tidak ada!” kata Syarief.

Penghormatan atas etika itu disebut telah lama hilang dari PKS. Karena itu,  Syarief menilai keberadaan PKS di koalisi saat ini bagai seorang pemain bola yang sudah dua kali menerima kartu kuning dalam satu  pertandingan.

“PKS harus minta maaf secara terbuka kepada publik dan Pak Presiden. Harus tahu dengan konsekuensi dua kartu kuning itu,” kata Syarif.

Posisi PKS di pemerintah dan koalisi akan kembali dibahas dalam dua hari  ke depan. Dalam beberapa kali rapat Setgab, PKS tidak diundang. Bendera PKS di Kantor Setgab, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat juga sudah dicopot beberapa waktu lalu.