Dari sisi komunikasi politik, Setgab disebut memang buruk.

Happy Bone Zulkarnaen, Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar yang juga anggota koalisi sekretariat gabungan (Setgab), meminta Setgab segera mengevaluasi diri, baik secara sistem politik, aturan koalisi, dan sanksi.

Agar, pelanggaran kontrak koalisi sebagaimana saat ini dituduhkan  terhadap PKS akibat sikap mereka menolak rencana kenaikan BBM yang  diajukan oleh Pemerintahan SBY tidak terjadi lagi.

"Saya melihat harus introspeksi oleh Setgab, harus ada system building, political building dalam koalisi sehingga kemudian bisa menjadi jelas yang disebut melakukan pelanggaran itu seperti apa sebenarnya. Ini pelanggaran berat atau ringan sanksinya seperti apa. Itu harus jelas," kata Happy, di Jakarta, hari ini.

Komunikasi Politik Setgab Buruk
Sementara itu, Ari Dwipayana, Pengamat Politik dari UGM menilai bahwa  yang buruk di dalam Setgab saat ini bukan hanya sistem politilk, aturan atau pun sanksi saja, melainkan juga pola komunikasi politik sesama partai anggota Setgab.

Menurut Ari, dalam sisi komunikasi politik, Setgab memang buruk. 

Hal ini bisa dilihat dari pola-pola komunikasi yang dibangun oleh khususnya SBY dan Demokrat sebagai Ketua Setgab dengan anggota  partai lainnya; Golkar, PKS, PPP, PKB, PAN, saat menyampaikan  kebijakannya.
 
Kelima partai anggota koalisi selain Demokrat disebut selalu dijadikan oleh Pemerintahan SBY sebagai alat untuk mengamankan kebijakan di DPR saja. 

Mereka tidak pernah diajak bicara dan berdiskusi mengenai kebijakan apa yang akan diambil.

Tidak adanya komunikasi yang baik itu sendiri, kata Ari, bisa dilihat dari munculnya ayat 6a dalam Pasal 7 ayat 6 UU APBNP 2012 yang disahkan pada sidang paripurna, Sabtu (31/3) lalu.

"Adanya ayat 6a itu kan bukan opsinya koalisi, itu adalab opsinya Golkar dan PKS ketika dia berada di dalam konteks pertarungan wacana publik. Jadi praktis saya kira posisi koalisi tidak ada, yang ada adalah  presiden sampaikan ini kebijakan pemerintah, tolong diamankan di DPR," kata Ari.

Menurut Ari, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus. 

SBY sebagai presiden dan ketua koalisi disebut harus mengambil inisiatif untuk mendiskusikan terlebih dahulu kebijakan yang akan diambil dengan Setgab.