Pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah berjalan sekitar delapan tahun (2004-2012) melahirkan banyak pemimpin korup.

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan ada 174 kepala daerah yang dipilih secara langsung dalam Pilkada, tersangkut kasus korupsi.

Dari jumlah tersebut, sebagian kepala daerah masih berstatus saksi. Tetapi sebagian lain telah menjadi  tersangka dan terpidana.

“Jumlah itu mencapai 37 persen dari total kepala daerah yang dipilih langsung. Sebanyak 70% dari 174 kepala daerah tersebut telah diputus bersalah dan diberhentikan dari jabatannya,” kata juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, yang biasa dipanggil Donny, di Jakarta, Senin (21/5).

Donny menjelaskan sudah ada empat kepala daerah yang sebelumnya sudah dinonaktifkan tetapi akhirnya diberhentikan. Hal itu karena telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yang menyatakan keempatnya bersalah.

Mereka adalah Bupati Padang Lawas Sumut Basyrah Lubis, Bupati Lampung Timur Satono, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad dan Bupati Subang Eep Hidayat.

Saat ini, Kemendagri juga masih menunggu usulan beberapa kepala daerah lainnya yang baru saja divonis di daerahnya. Namun ia enggan menyebut para kepala daerah yang akan diberhentikan tersebut.

“Sekitar tiga lagi. Kami masih menunggu usulan dari daerah,” ujar Donny.

Menurutnya, analisis Kemendagri menyebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan para kepala daerah itu tersangkut korupsi. Pertama, latar belakang kepala daerah di tanah air sangat beragam. Mulai birokrat, politisi, pengusaha hingga artis.

Latar belakang seperti itu bisa melahirkan pemahaman dan kemampuan tentang birokrasi yang lemah, terutama tentang sistem regulasi keuangan daerah. Misalnya pengusaha dan artis. Mereka akhirnya terjebak dalam kasus korupsi lantaran keputusan yang diambilnya ternyata melanggar ketentuan yang berlaku.

Padahal sebenarnya mereka tidak berniat melakukan korupsi. Bisa jadi mereka mengeluarkan keputusan yang sebenarnya salah lantaran ada desakan-desakan politis di sekitarnya.

Kedua,  faktor SDM di daerah yang masih terbatas. Apalagi masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak berkompeten diberi jabatan strategis hanya karena yang bersangkutan tim sukses kepala daerah yang menang.

Ketiga, ada niat dari kepala daerah untuk melakukan korupsi. Tapi kebanyakan pangkal dari persoalan korupsi kepala daerah adalah biaya kampanye dan pemilu kada yang sangat tinggi.

"Jadi semua kepala daerah berlomba-lomba mengembalikan modal kampanyenya. Jika hanya mengandalkan gaji, mereka itu tidak akan bisa menutup modal."