Persoalan banjir dan macet di ibu kota tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI semata, sebab melibatkan pihak lain. Termasuk pemerintah pusat. 

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi membela Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) soal isu kemacetan dan banjir, yang digunakan sejumlah calon gubernur DKI untuk melemahkan posisinya sebagai incumbent.

Menurut Hasyim, persoalan banjir dan macet di ibu kota tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI semata, sebab melibatkan pihak lain. Termasuk pemerintah pusat. 

Pasalnya, kemacetan Jakarta tidak bisa dipisahkan dari kebijakan otomotif yang menjadi domain pemerintah pusat. Serta, membanjirnya kendaraan bermotor yang digunakan pekerja dari luar Jakarta yang bekerja di ibu kota.

"Kalau kendaraan bermotor dikeluarkan terus sementara daya tampung jalan-jalan tetap, bagaimana? Mau dibuang keluar DKI? Kota-kota lain juga sudah ketularan macet seperti Bandung, Bogor, Banten, Semarang, dan Surabaya," katanya Hasyim di Jakarta, Jumat (4/5) kemarin.

Demikian pula dengan banjir. Menurut Hasyim, banjir Jakarta bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan daerah lain, sehingga untuk mengatasinya perlu koordinasi antardaerah yang melibatkan pula pemerintah pusat.

"Banjir itu menyangkut koordinasi daerah 'hinterland'. Jadi, harus ada 'political will' dari pusat, tidak hanya domain DKI ," katanya.

Karena itu, lanjut dia, penanganan kemacetan dan banjir di Jakarta membutuhkan kerja sama pihak-pihak terkait.

"Ini harus maksimal diperjuangkan, tidak bisa hanya dijanjikan," katanya.

Hasyim tidak mengelak jika dia mendukung Foke, apalagi memang Foke satu-satunya calon gubernur DKI yang meminta dukungan kepadanya.

"Tentu saya dukung karena dia orang baik. Yang lain tidak minta dukungan, bagaimana saya dukung, jangan-jangan malah tidak memerlukan karena saya penduduk Depok bukan penduduk DKI," katanya.