“Ini cara agar segera mendorong agar (komplek) dipindahtangankan ke swasta, kan di seberang ada Kalibata mal dan apartemen,” kata Arif Wibowo.

Rencana pimpinan DPR mengembalikan rumah jabatan anggota (RJA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, ternyata mendapat tentangan dari anggota yang menempati RJA tersebut. 

Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arif  Wibowo mensinyalir adanya kepentingan swasta yang ingin agar komplek rumah tersebut dijual. 

“Ini cara agar segera mendorong agar (komplek) dipindahtangankan ke swasta, kan di seberang ada Kalibata mal dan apartemen,” kata Arif, kepada wartawan di Jakarta, hari ini.
 
Menurut Arif, rumah jabatan tersebut merupakan simbol kewibawaan negara dan aset negara. 

Ditambahkannya, jika memang sebagian rumah tidak ditempati bisa ditertibkan oleh fraksi agar mereka menempati rumah tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap negara.  

“Tak lantas kemudian cari jalan pintas, pragmatis, tak menghormati negara,” ujar anggota Komisi II itu. 

Arif juga mempertanyakan anggaran fantastis pemeliharaan rumah jabatan tersebut. Sebelumnya Forum  Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA) merilis, anggaran pemeliharaan rumah jabatan di Kaibata dan Ulujami, serta pemeliharaan wisma DPR melewati angka Rp 100 miliar untuk tahun ini. 

Pada kenyataannya, kata Arif, pengelolaan dan pemeliharaan rumah jabatan DPR minim.  “Selama ini pengelolaan buruk, apalagi dari awal pembangunan sudah bermasalah, kami tempati banyak yang bocor, perawatan soal apa, paling hanya biaya bersih-bersih,” lanjutnya.  

Untuk itu, Arif menganjurkan agar biaya perawatan tersebut diaudit.  “Angka biaya perawatan itu mengada-ada karena pengelolaan yang tak akutabel, banyak malah yang diurus sendiri, itu harus diaudit,” tandasnya.  

Sebelumnya, pimpinan DPR, Ketua, Marzuki Alie dan Wakil Ketua, Priyo Budi Santoso menyatakan mereka berniat mengembalikan rumah jabatan kepada negara mengingat sebagian besar tidak ditempati. 

Menurut pimpinan DPR, aset negara tersebut hanya bentu pemborosan karena setiap tahun, DPR harus mengeluarkan biaya pemeliharaan.