Dewan Kesehatan Rakyat tidak ingin berunjuk rasa. Tapi beraudiensi dengan  Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. 

Ratusan ibu rumah tangga dari sejumlah wilayah di Kota Depok dan pengurus Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) yang ingin beraudiensi tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terlibat bentrok dengan aparat Satpol PP, di halaman Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (24/5)  

Pada awalnya situasi tertib, namun berubah ketika para ibu merangsek ke ruang kerja Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Mereka ingin beraudiensi beragam permasalahan Jamkesda. anggota Satpol PP membentuk barikade agar ratusan massa itu tidak masuk ke gedung Balai Kota.  

Aksi dorong-dorongan pun tak terhindarkan antara ibu-ibu dan aparat Satpol PP. Para ibu tak gentar harus berhadapan dengan aparat Satpol PP. Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan, DKR tidak ingin berunjuk rasa. Tapi beraudiensi dengan  Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.  

“Kami ke Balai Kota bukan untuk demo, akan tetapi kami minta audensi dengan Pak Nur, tapi kok, malah begini jadinya,” katanya.   

Roy menuturkan, pada 21 Mei  lalu , DKR sudah mengirimkan surat permohonan untuk bertemu dengan Wali Kota Depok.  Surat juga ditembuskan kepada Polres Depok. Akan tetapi, lanjut Roy, niat baik yang disampaikan oleh warga Depok dan DKR tidak mendapatkan respons dari Pemkot Depok. Wali Kota tak  kunjung menjawab surat permohonan yang diajukan DKR. 

Akibat aksi dorong-dorongan dengan aparat Satpol PP ini, Yuli, warga Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, kakinya terkilir karena dorongan keras dari salah satu anggota Satpol PP. 

“Kami ini kan warga Depok. Kenapa kami mendapatkan perlakuan seperti ini? Kami hanya ingin beraudiensi saja,” katanya.  

DKR meminta kepada Pemkot Depok untuk mempermudah proses Jamkesda dan memangkas birokrasi yang ada, sehingga semua warga miskin dapat terlayani dengan baik. Di tengah aksi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Hardiono memberikan penjelasan. Dia mengatakan, Pemkot Depok telah berupaya maksimal untuk masalah Jamkesda.  

Hardiono mengaku sudah memberikan pelayanan kepada 10.000 warga Depok untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Jamkesda. Pelayanan Jamkesda memiliki plafon hingga batas Rp100 juta per orang.   

“Kami juga sudah beberapa kali meminta bantuan kepada Provinsi Jawa Barat agar Pemkot Depok diberikan tambahan anggaran untuk membantu pelayanan kesehatan kepada warga yang tidak mampu,” katanya.