Isu ketertiban masyarakat, digunakan pihak tertentu, karena penanganan keamanan dan ketertiban merupakan hal esensi yang dituntut bisa ditangani oleh kepala daerah.

Adanya kerusuhan yang melibatkan Forum Pembela Islam (FPI) di Solo, Jawa Tengah, ditengarai sebagai alat kampanye hitam terhadap Joko Widodo (Jokowi), calon gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Sebagaimana dugaan sebelumnya, semakin mendekati pelaksanaan pilkada serangan kepada Jokowi-Ahok semakin intensif dengan tujuan menjatuhkan elektabilitas pasangan yang trennya meningkat tersebut," kata anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari melalui rilis, Sabtu (5/5).

Isu ketertiban masyarakat, menurut Eva, digunakan pihak tertentu, karena penanganan keamanan dan ketertiban merupakan hal esensi yang dituntut bisa ditangani oleh kepala daerah.

"Bentrok antara FPI dan Walet (Iwan Walet yang diduga pimpinan preman) dikonstruksi pada akhir pekan, yaitu jadwal kampanye Jokowi ke basis-basis di DKI," kata dia lagi.

Pada akhir pekan kata Eva, setidaknya 25 pertemuan warga direncanakan akan dihadiri oleh Jokowi. Gangguan yang dilakukan FPI kata dia diarahkan unruk  menghalangi kampanye Jokowi.

"Untuk menciptakan kesan bahwa Jokowi tidak mampu menjaga keamanan, sehingga bisa jadi bahan kampanye hitam di DKI," lanjutnya.

Fraksi PDIP kata dia, menuntut peran netral dan profesional aparat kepolisian  untuk menjaga suasana kondusif dan mencegah masyarakat terpancing oleh FPI terutama atas informasi adanya mobilisasi anggota FPI dari Jawa Timur dan Yogyakarta ke Solo.

"Teori adanya peran elit Jakarta yang sedang memainkan proyek ketidaktertiban masyarakat ini pertanda buruk pematangan demokrasi sipil," kata dia lagi.

Hal ini disampaikan Eva menyusul kerusuhan terkait FPI di Solo dan juga di kawasan Salihara, Jakarta Selatan terkait acara diskusi, kemarin (4/5).