Kader-kader yang tersangkut hukum dan namanya dikait-kaitkan dengan masalah hukum diminta legawa mundur.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan popularitas Partai Demokrat menurun dan ibarat mendapat sanksi sosial dari masyarakat akibat ulah kader-kader yang tersangkut sejumlah kasus hukum. 

Oleh karena itu, kader-kader yang tersangkut hukum dan namanya dikait-kaitkan dengan masalah hukum diminta legawa mundur dari partai pemenang Pemilu tersebut.

"Saya melihat dan hanya bisa mengatakan semua itu akan indah kalau kita (kader bermasalah) bisa mundur dan jangan dimundurkan," kata Ruhut, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, hari ini.

Ruhut mengatakan, bukan tak menghormati azas praduga tak bersalah, namun dampak hukuman sosial terhadap partainya tak bisa dipungkiri. 

Komisi Pengawas dan Majelis Tinggi partai juga kata dia terus memantau kasus yang dikaitkan dengan kader-kader mereka, antara lain kasus Hambalang  yang dikaitkan dengan Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum.
 
"Saya memohon siapapun yang dikaitkan mulai Wisma Atlet Sea Games sampai  Hambalang, kita harus sayang dengan partai dan nama-nama yang disebut  itu yang tahu apa peran mereka," tukas anggota Komisi III DPR RI itu.
 
Dia melanjutkan, kasus-kasus yang menimpa para kader Partai Demokrat  menyangkut dimensi politik dan sosial sehingga tak bisa dipandang dengan  keputusan hukum.
 
Sejumlah kader Demokrat tersandung kasus korupsi. Setelah partai tersebut memecat bendaharanya, Muhammad Nazaruddin, atas kasus suap Wisma Atlet, kini anggota Komisi X yang juga dari Demokrat, Angelina Sondakh  menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selain itu dua  nama pejabat teras partai, anggota Dewan Kehormatan Andi Mallarangeng dan  Ketua Umum Anas Urbaningrum kini dikait-kaitkan dengan kasus Hambalang. Andi sendiri sudah pernah diperiksa KPK terkait kasus yang sama.