Pemerintah Diminta Dukung Netral Teknologi untuk Telekomunikasi
Anggota Komisi I DPR, Hayono Isman, mendukung penerapan netral teknologi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi selular di Tanah Air. Penerapan netral teknologi akan mendorong kualitas layanan komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat.
“Gagasan memperkenalkan netral teknologi pada spektrum yang dialokasikan untuk menggelar layanan jasa selular sangat baik. Terutama untuk aplikasi layanan broadband dapat memacu proses percepatan pembangunan infrastruktur layanan telekomunikasi yang pada gilirannya akan memacu proses pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Hayono di Jakarta, Selasa (8/5).
Hayono menanggapi desakan Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) yang meminta pemerintah agar segara menerapkan netral teknologi.
Penerapan netral teknologi bertujuan mengoptimalkan nilai pada sektor ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan menciptakan nilai lebih dari sisi waktu, biaya dan kualitas layanan jaringan pada konsumen.
“Selama ini kami merasakan buruknya kualitas layanan jaringan telekomunikasi. Seringkali diakibatkan terbatasnya jaringan bandwith. Untuk itu diperlukan optimalisasi melalui frekuensi netral spektrum,” kata Ketua Umum Mastel, Setyanto P Sentosa, pada seminar bertema International Roundtable Discussion On Technology Neutral di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5).
Hayono menjelaskan manfaat yang didapatkan dari penerapan teknologi akan langsung dirasakan pemerintah, masyarakat dan operator.
Penerapan netral teknologi akan memungkinkan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa target rencana pembangunan jangka panjang 2005-2030 dapat terpenuhi.
“Ke depan kemajuan teknologi tidak dapat dibendung dan tidak dapat dikunci pada satu jenis teknologi tertentu apalagi perkembangan jaringan kedepan akan sangat pesat,” ujar politisi asal Partai Demokrat ini.
Hayono mengatakan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan mandat kepada pemerintah untuk menerapkan netral teknologi dalam sektor pembangunan telekomunikasi Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta segara diterapkan teknologi tersebut.