Dari lisensi senjata api polisi meraup pendapatan bukan pajak hingga Rp18 miliar.

Indonesia Police Watch (IPW) menyesalkan sikap Polri yang telah mengumbar pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil sebanyak 18.030 unit, jauh melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. 

"IPW menyesalkan sikap Polri yang mengumbar pemberian izin senjata ini. Tahun 2012 ini Polri telah melanggar ketentuan pemerintah, sehingga terjadi kelebihan hampir 700% dari ketentuan yang dberikan pemerintah," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Selasa (8/5). 

Neta menjelaskan Polri ternyata sudah sangat gila-gilaan dengan mengumbar pemberian izin penggunaan senjata api bagi warga sipil. 

Padahal, berdasarkan ketentuan pemerintah, untuk tahun 2012 Polri hanya diizinkan mengeluarkan izin sebanyak 2.608 unit. 

"Tapi faktanya Polri sudah keluarkan izin kepemilikan senjata api sebanyak 18.030 unit," kata Neta. 

Neta menjelaskan berdasarkan UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pemerintah telah mematok nilai Rp2.608.425.000 untuk pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak. 

Menurut Neta, sesuai PP 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), setiap senjata api dikenai biaya Rp1 juta. Artinya, di tahun 2012, Polri hanya diperbolehkan mengeluarkan 2.608 pucuk senjata bagi warga sipil. 

Namun, faktanya Polri sudah mengeluarkan izin 18.030 senjata api dan sudah mendapat dana Rp18 miliar dari pemberian izin ini. 

"Padahal yang harus disetor ke kas negara hanya Rp2,6 miliar, jadi ada sisa dana Rp15,4 miliar. Dana sisa ini ke mana," kata Neta. 

Untuk itu IPW mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki aliran dana di balik pemberian izin senjata ini.