.png)
Target Serangan di Ternate Jhonny Allen Marbun
Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsudin (kedua kiri), Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan (kiri), Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, TB Silalahi (kedua kanan), Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP PD, Andi Nurpati (kanan). (sumber: Antara)
Ternyata, yang disasar oleh massa yang marah itu adalah Ketua Bidang Organisasi dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Jhonny Allen Marbun yang dianggap bertanggung jawab atas kekisruhan perpecahan kepengurusan partai di wilayah itu.
"Sebenarnya mereka tidak mau serang Ketum dan Sekjen, tetapi di dalam rombongan itu ada Ketua Bidang Organisasi yang mengatur Musda. Jadi mereka melampiaskan kejengkelannya pada bidang organisasi itu bukan pada ketum, tapi karena mereka rombongan seperti arahnya Ketua Umum dan Sekjen," kata Ketua Komisi Pengawas (Komwas) Demokrat TB Silalahi di Jakarta, Minggu (27/5).
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Komwas, ujar dia, para penyerang itu sedang mengincar jawaban dari Jhonny soal alasan menyebabkan pelaksanaan musda menjadi ribut seperti itu.
Bagi Komwas, kebodohan Jhonny Allen mengurus bidang organisasi itulah yang menyebabkan hingga muncul dampak buruk keributan itu.
"Ini disaksikan rakyat. Makanya dampaknya, wah ini Partai Demokrat tidak memberi contoh rakyat," kata Silalahi, seraya menambahkan pihaknya juga memanggil Jhonny Allen untuk bersaksi.
Berdasarkan temuan Komwas, keributan di Maluku Utara itu dipicu oleh dua surat dari DPP Partai Demokrat berisi pelaksanaan musda.
Surat pertama bernomor 194 menunjuk pelaksana musda adalah ketua DPD PD Malut Thayb Armayn. Sementara surat kedua bernomor 197, yang selain menyebut nama ketua DPD sebagai pelaksanaka, juga menyebut nama sekretaris DPD dan ketua bidang organisasi sebagai pelaksana.
Akibatnya terbentuk dua penafsiran akan dua kepengurusan pelaksana musda. Menurut Silalahi, pihak DPD PD Malut sebenarnya mencoba berkoordinasi dengan DPP Demokrat di Jakarta, namun tidak berhasil.
"Sementara maksud DPP dengan surat-surat itu sebenarnya memberikan juknis. Kami akan panggil ketua DPD PD Malut, juga bagian DPP PD yang menerbitkan surat itu," kata Silalahi.
