.png)
Tidak Ada Tukar-menukar Napi antara Australia-RI
Corby (sumber: thetruthnews.com.au)
Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, mengatakan tidak ada tukar menukar tahanan antara Indonesia dan Australia.
Menurutnya, kedua negara dalam konteks hubungan bilateral hanya membahas keinginan keringanan hukuman bagi masing-masing warga negara yang bermasalah.
"Dalam konteks ini tidak bisa diparanoidkan seakan-akan ada semacam tukar menukar," kata Teuku di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/5).
Grasi atau potongan hukuman terhadap Corby sebesar lima tahun, menurutnya adalah proses yang terpisah dan memiliki pertimbangan hukum sendiri.
Selain itu, kata dia, keputusan tersebut juga melihat dari aspek kesehatan dan juga kemanusiaan.
"Isu Corby, isu warga negara kita di negara-negara masing-masing juga terpisah. Isu Corby adalah isu Corby, dan masalah WNI di suatu negara juga masalah tersendiri. Yang diberikan lebih melihat dari aspek kemanusiaan yang tidak bisa dipararelkan dengan upaya kita secara konsisten untuk memberikan keringanan hukuman kepada WN kita yang dihadapkan kasus hukum di Australia," kata Teuku.
Teuku juga membantah barter dilakukan karena minggu lalu pemerintah Australia membebaskan tiga remaja Indonesia yang terlibat kasus penyelundupan pencari suaka.
Menurut Teuku, pemberian grasi sudah berdasarkan pertimbangan secara matang dan masukan-masukan dari Mahkamah Agung dan juga menteri terkait.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani Keputusan Presiden mengenai grasi hukuman sebesar lima tahun kepada Corby dan sudah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Denpasar.
Corby, warga negara Australia, ditangkap di Bandara Ngurah Rai 8 Oktober 2004 karena kedapatan membawa sekitar 4 kg mariyuana di tasnya.
Karena aksinya tersebut, pengadilan menjatuhi hukuman 20 tahun untuk wanita berusia 34 tahun ini.
Hingga saat ini Corby sudah menjalani lebih dari tujuh tahun masa penahanannya.
