Daerah Agar Siapkan Rencana Reformasi Birokrasi
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni mengatakan seluruh pemerintah daerah diharapkan dapat menyiapkan desain besar dan rencana aksi untuk menyukseskan reformasi birokrasi di daerah masing-masing.
Ia menyampaikan hal itu ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Medan, Senin (25/6) malam. Menurut Diah, sebagai "top karir" PNS, sekda memiliki peranan dan kontribusi besar dalam upaya melakukan reformasi birokrasi tersebut.
Rakernas I Forsesdasi tersebut dinilai sangat strategis karena diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai desain besar dan rencana aksi untuk daerah masing-masing. Selain itu, Rakernas itu juga sangat strategis karena dapat menjadi wadah untuk menyatukan persepsi tentang tiga Rancangan Undang-undang (RUU) yang sedang dibahas di DPR.
Ketiga RUU adalah RUU Pemerintah Daerah, RUU Pemerintahan Desa, dan RUU Pemilihan Kepala Daerah dan akan terkait langsung dengan kinerja sekda. Sebagai pembina PNS di daerah, sekda diharapkan dapat bersikap netral dan profesional dalam menjalankan program reformasi birokrasi tersebut.
"Jika sekda nantinya ditetapkan sebagai pembina pegawai di daerah, saya meminta agar selalu menjaga netralitas dan profesionalitas PNS," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, keberadaan sekda yang tergabung dalam Forsesdasi sebagai menimbulkan kekhawatiran akan menyaingi kalangan gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Namun kekhawatiran itu hilang karena menyadari keberadaan sekda yang karir tertinggi PNS justru menjadi penunjang keberhasilan program gubernur. Malah, dengan posisi yang semakin baik, sekda diyakni dapat memberikan warna baru dalam pembangunan yang dilakukan di suatu daerah.