Rakyat Papua ditempatkan tidak setara dengan pemerintah pusat.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai  agenda dialog yang diusung oleh delegasi Jakarta pimpinan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam kunjungannya ke Papua sejak Senin (18/6) belum tepat dilakukan saat ini.

Pasalnya, saat ini kepercayaan atas situasi keamanan masih rendah di Papua menyusul terjadinya serangkaian penembakan misterius yang menimpa warga sipil dan aparat keamanan sejak awal tahun 2012.

"Apakah saat ini adalah saat yang tepat untuk dialog di mana psikologi orang Papua sedang kehilangan kepercayaan terhadap ketidakprofesionalan pemerintah dan aparat keamanan? Saya khawatir mereka justru marah dan akhirnya dialog jadi tidak jalan," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar ketika ditemui di kantor Kontras di Jakarta, Selasa (19/6). 

Turut serta dalam delegasi Djoko adalah Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. 

Haris menambahkan sisi psikologis dari pendekatan dialog ini menempatkan orang Papua dalam posisi yang tidak setara dengan pemerintah.

Mereka menilai sebagai Menko Polhukam, Djoko Suyanto tidak bisa menjadi pihak yang objektif dalam dialog. 

Hal ini, menurutnya, ditunjukkan ketika Djoko membela polisi sebelum mendengar pendapat masyarakat dalam kasus penembakan Mako Tabuni, tokoh gerakan separatis Komite Nasional Papua Barat yang mengakibatkan dia meninggal dunia. 

"Yang dibutuhkan saat ini adalah membangun kepercayaan orang Papua terlebih dahulu dengan cara evalusi kinerja aparat keamanan," ujar Haris. 

Dia menambahkan dialog adalah salah satu cara untuk membangun suasana damai di Papua dan meluruskan pengakuan identitas lokal, namun pendekatan ini harus diimbangi dengan penegakan hukum, termasuk untuk aparat negara yang melakukan kekerasan atau korupsi.