Kalau memang kader Demokrat terbukti melanggar hukum langsung dieksekusi.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melontarkan opini dan menyebut-nyebut kader  Demokrat dalam konteks kasus Hambalang dan Wisma Atlet SEA Games.
 
"KPK jangan beropini dan berwacana dalam konteks Wisma Atlet dan Hambalang karena itu merugikan kami. KPK bukan bicara penegakan hukum tapi wacana  sehingga lahirlah dugaan yang menyebut-nyebut si Anu padahal tidak punya  landasan hukum yang kokoh," kata Ramadhan Pohan di gedung Nusantara  III, Senayan, Selasa (26/6).
 
Hal tersebut, menurut wakil ketua Komisi I ini tidak elok dilakukan oleh pimpinan lembaga hukum terpercaya. Seharusnya, menurut dia, pernyataan  yang dikeluarkan pimpinan tidak menyebabkan wacana di publik.
 
"Jadi langsung saja misalnya pelanggaran hukum ada dua alat bukti, mainkan di situ dan eksekusi. Tapi kalau beropini untuk apa?," gugat Ramadhan lagi.
 
Dua kasus KPK yang dinilai Ramadhan paling merugikan nama partainya yaitu kasus Hambalang dan kasus Wisma Atlet. Apalagi kata dia, pimpinan KPK seakan terbawa dengan wacana publik yang menyangkutkan kader-kader  partai itu pada dua proyek trilliunan tersebut.
 
"Penyebutan nama-nama juga jadi kesulitan bagi kader kami dalam melakukan pembelaan dan itu bukan koridor hukum," tukas dia lagi.

Untuk itu, dia meminta agar pimpinan KPK bekerja secara profesional.
 
"Utamanya kasus Hambalang, ini kan menarik perhatian banyak pihak. Kami  juga ingin agar kasus ini tuntas, ikuti hukumlah," tutupnya.