Pemerintah telah membuka proses tender untuk pengadaan alat konversi.

Demi menyukseskan program pengalihan bahan bakar minyak ke gas, pemerintah akan jalan terus dengan rencana penggunaan gas sebagai bahan bakar alternatif kendaraan tanpa mengubah spesifikasi mesin bensin/solar.

Untuk itu proyek converter kit, perangkat yang akan mengubah gas menjadi bahan bakar, semakin digenjot dan tahap awalnya pemerintah akan mengandalkan impor dulu, ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Evita Legowo usai rapat internal di Istana Wakil Presiden, Senin (18/6).

Dikatakannya bahwa Wakil Presiden Boediono telah menginstruksikan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan program konversi Bahan Bakar Minyak ke Gas berjalan lancar.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup ini, jajaran kementerian ESDM yang dipimpin oleh Menteri ESDM Jero Wacik memaparkan hasil evaluasi kebijakan penghematan energi kepada Boediono.

Evita menambahkan, Boediono juga meminta kepada jajaran ESDM untuk mengawasi dan memantau konversi tersebut dengan seksama. Untuk konversi gas, pemerintah telah membuka proses tender untuk pengadaan alat konversi atau converter kit.

”Kitakan sekarang sudah mulai proses tendernya untuk converter kit,” ujarnya kepada wartawan.

Untuk tahap awal, pemerintah mengimpor setidaknya 15.000 converter kit. Nantinya converter kit ini akan dibagi-bagikan secara gratis untuk transoportasi umum sebagai sasaran awal pemerintah dalam program penghematan energi.

Pemerintah akan menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di sejumlah daerah untuk menyukseskan program penghematan dan konversi ini.

Di dalam laporan evaluasi kepada Boediono, Evita mengatakan, telah ada hasil yang lumayan setelah pencanangan program penghematan energi yang dimulai tanggal 1 Juni lalu.

”Penghematan yang sudah berjalan sepuluh hari 1 hingga 10 Juni 2012 hasilnya baik. Dari sisi saya, ada pengurangan pembelian Premium dan ada kenaikan pembelikan Pertamax,” kata Evita.

Langkah pemerintah yang melakukan pelarangan pembelian BBM bersubsidi untuk mobil dinas pemerintah, BUMN dan BUMD menunjukkan pembelian premium turun sebesar 2.4 persen dan pembelian Pertamax naik 8 persen.