DaVinaNews.com

Dengan realisasi itu dipastikan kuota 40 juta KL pada tahun ini akan terlampaui.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sepanjang semester I-2012 memang sudah mencapai 54% atau sebesar 21,6 juta kiloliter (KL) dari kuota BBM subsidi yang dipatok tahun ini sebanyak 40 juta kiloliter (KL). Dengan realisasi itu dipastikan kuota 40 juta KL pada tahun ini akan terlampaui.
 
”Perkiraan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebutkan anggaran subsidi tahun ini akan jebol sampai Rp 79,4 triliun itu memang bisa jadi benar. Realisasi sampai 30 Juni 2012 saja sudah 54% lebih dari kuota BBM tahun ini yang dipatok 40 juta KL," kata anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, ketika dihubungi di Jakarta, hari ini.
 
Ibrahim merinci, konsumsi BBM subsidi sampai 30 Juni 2012 untuk premium sudah 13,5 juta KL, kerosene (minyak tanah) 0,6 juta KL, dan solar 7,5 juta KL.
 
Namun demikian, kata Ibrahim Hasyim, untuk menghitung besarnya jebolnya anggaran subsidi BBM sampai akhir tahun itu harus melihat harga minyak dan daya tukar nilai rupiah terhadap dolar AS. Jika penyerapan subsidi BBM di semester I-2012 disebutkan sudah mencapai Rp 88,9 triliun, itu pastinya karena harga minyak pada awal tahun cenderung mencapai level tertinggi.
 
”Kan sekarang harga minyak cenderung terus menurun. Kalau sampai akhir tahun harga minyak terus begini, kemungkinan besar anggaran subsidi BBM jebol tapi angkanya bisa jadi lebih kecil ya,” ujar Ibrahim.
 
Dari data yang pernah dilansir BPH Migas, kuota BBM subsidi (public service obligation/PSO) untuk 2012 dengan memasukkan cadangan premium 2,5 juta KL menjadi 40 juta KL dengan 39.842.169 KL disalurkan PT Pertamina, 103.263 KL oleh PT AKR Corporindo Tbk, 20.440 KL oleh PT Petronas Niaga Indonesia, dan 34.128 KL oleh PT Surya Parna Niaga. Khusus didistribusikan Pertamina, rinciannya premium 24.378.402 KL, minyak tanah 1.700.000 KL, dan solar sebanyak 13.763.767 KL.
 
Ibrahim mengungkapkan, kuota 40 juta KL jelas tidak cukup untuk tahun ini. BPH Migas memperkirakan, kuota BBM bersubdidi tahun ini bisa mencapai 47.060.727 KL bila tanpa upaya atau kebijakan pengendalian, kalaupun ada kebijakan pengendalian kuota BBM subsidi tetap melebihi kuota menjadi 44.164.411 KL. Meski begitu, opsi penambahan kuota hingga kini belum dibahas pemerintah, bahkan di tingkat Kementerian ESDM.
 
"Bahkan dengan asumsi realisasi konsumsi Januari-April 2012 yang melebihi 12,27% dari kuota, maka premium akan habis pada 24 November 2012. Kalau minyak tanah sesuai jadwal, sedangkan solar dengan realisasi konsumsi Januari-April 2012 yang melebihi 8,26% dari kuota maka akan habis pada 9 Desember 2012," ungkap dia.
 
Menurut Ibrahim, pemerintah, termasuk BPH Migas, terus berupaya agar konsumsi BBM bersubsidi terus bisa ditekan. Upaya ini memang tidak mudah karena jumlah kendaraan bermotor terus meningkat sementara harga BBM bersubsidi masih cenderung murah. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan gerakan penghematan BBM bersubsidi seperti yang tertuang dalam Permen ESDM No 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan BBM.
 
”Permen ESDM itu terus dijalankan bertahap, seperti untuk Jabodetabek seluruh kendaraan dinas sudah tak boleh menggunakan premium per 1 Juni 2012 dan untuk Jawa-Bali per 1 Agustus 2012. Kami, BPH Migas, baru saja ke Kalimantan untuk melihat kesiapan penerapan penghematan BBM subsidi di lingkungan pertambangan dan perkebunan, 1 September itu siap,” jelas dia.
 
Khusus untuk program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) kini sudah mulai dirintis dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang menyediakan BBG. Menurut Ibrahim, implementasi program ini baru akan efektif pada akhir tahun ini karena dibutuhkan ketersediaan infrastruktur, baik SPBG maupun converter kit untuk mengonversi gas ke kendaraan.

Jembatan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu merupakan proyek mercusuar pemerintahan SBY yang harus segera terwujud

Anggota Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi menegaskan, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) merupakan warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang harus segera dibangun sebelum berakhirnya masa bhakti SBY.

Menurut Achsanul saat dihubungi di Jakarta, hari ini, jembatan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera itu merupakan proyek mercusuar pemerintahan SBY yang harus segera terwujud.

"Partai Demokrat tentunya akan berdiri paling depan untuk mengawal dan menyetujui rencana tersebut." ujar Achsanul yang juga salah satu Ketua di DPP Partai Demokrat itu.

Ditegaskannya pula bahwa landasan hukum pembangunan JSS sudah ada, yakni Perpres No 86/2011 sehingga tidak ada alasan menunda-nunda pembangunan jembatan yang sekaligus pula berfungsi sebagai inestrumen pemersatu bangsa ini.

"JSS ini sudah hampir empat tahun berlalu begitu saja. Dengan tarik ulur seperti ini, rasanya kita justru mundur ke empat tahun yang lalu," ujarnya.

Terkait kegaduhan seputar biaya studi kelayakan (feasibility study/FS) pembangunan JSS, Achsanul mengatakan silahkan saja apabila memang ada pihak swasta yang berminat sehingga dana APBN bisa dialihkan ke pos lainnya.

"Jika swasta nantinya mendapat peluang dalam pembangunan JSS, itu hal yang wajar sebagai sikap arif menghargai ide, perjuangan dan upaya yang telah dikeluarkan oleh pihak swasta," ujarnya.

Lebih lanjut Achsanul menuturkan bahwa Menko Perekonomian Hatta Rajasa harus segera aktif mengkondisikan proyek JSS. "Sudah tugas Pak Hatta mengkordinasikan antara Menkeu, Menteri PU, Pemprov Lampung dan Banten. Yang penting Perpres itu jangan dipertentangkan tapi dijalankan," ujarnya.

Sementara terkait Surat Menkeu No S-305/KF/2012, ia berpendapat, itu hanya berupa masukan untuk dibuat Badan Pelaksana tentang jaminan pemerintah, dan jamian tersebut harus dalam bentuk Permenkeu (PMK).

Surat bernomor S-305/KF/2012 dari Menkeu menyebut tiga poin masukan untuk revisi Perpres 86/2011 yang sudah ditetapkan sebagai dasar hukum pembangunan mega proyek tersebut.

Salah satunya adalah pemerintah membentuk Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), sebagaimana diatur dalam Perpres.

Dana dapat diberikan setelah adanya kejelasan struktur proyek JSS secara komprehensif. Dan pada poin ketiga adalah menyarankan agar menteri keuangan menatalaksanakan pemberian dukungan atau jaminan pemerintah tersebut melalui peraturan menteri keuangan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan belum ada revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

"Belum ada revisi. Perpresnya masih sama. Yang bilang akan direvisi siapa?" ujaarnya.

Menurut Hatta, semua proses revisi apapun tak bisa dilakukan secara sepihak dan harus melalui pembahasan bersama. Dengan demikian, menurut Hatta, hingga saat ini Perpres No 86 Tahun 2011 belum ada perubahan.

Nilai penghematan itu merupakan akumulasi dari pelaksanaan program konversi periode 2007 sampai Mei 2012

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya mengungkapkan, penghematan subsidi yang diperoleh dari program konversi minyak tanah ke elpiji tabung 3 kg sudah mencapai Rp61,6 triliun.

"Nilai penghematan itu merupakan akumulasi dari pelaksanaan program konversi periode 2007 sampai Mei 2012," katanya di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, konsumsi elpiji 3 kg terus mengalami peningkatan seiring keberhasilan program konversi yang pertama diluncurkan pada 2007.

"Kami bersyukur atas pencapaian ini dan bertekad menuntaskan program konversi ini segera," ujarnya.

Selama periode 2007-Mei 2012, lanjut Hanung, distribusi paket perdana mencapai 53,9 juta yang tersebar di 23 provinsi.

Sementara, akumulasi penarikan minyak tanah bersubsidi mencapai 27,1 juta kiloliter dengan penyaluran elpiji bersubsidi sebesar 9,9 juta metrik ton.

Ia juga mengatakan, kekurangan pembayaran atas pendistribusian paket perdana mencapai 10 juta unit senilai Rp2,9 triliun.

"Itu termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPh (pajak penghasilan)," ujarnya.

Kekurangan tersebut terdiri atas 8,2 juta paket senilai Rp2,3 triliun di 2008, 821.000 paket senilai Rp309 miliar tahun 2009, 880.000 paket senilai Rp276 miliar pada 2010-2011, dan 157.000 paket senilai Rp38 miliar di 2012.

Hanung menambahkan, pada 2012, Pertamina menargetkan pendistribusian 2,3 juta paket perdana di lima provinsi baru yakni Sumbar, Babel, Kalteng, Sulteng, dan Sultra dengan nilai Rp672 miliar.

Rinciannya, Sumbar 971.420 paket, Babel 267.645, Kalteng 223.937, Sulteng 435.016, dan Sultra 407.138.

"Sampai Mei 2012, total penjualan elpiji 3 kg mencapai 1,55 juta ton dari kuota setahun 3,606 juta ton," katanya.

Menurut dia, realisasi penjualan elpiji 3 kg itu telah berlebih 4,9 persen dari target.

Sedangkan, sampai akhir 2012, penjualan elpiji 3 kg diperkirakan 3,754 juta ton atau "over" 4,1 persen dari kuota 3,606 juta ton.

Untuk rencana 2013, kata Hanung, pihaknya akan mendistribusikan 2,361 juta paket perdana senilai Rp659 miliar termasuk PPN dan PPh.

Rencana tersebut terdiri atas kekurangan tahun 2012 di Babel, Kalteng, Sulteng, dan Sultra sebanyak 670.000 paket senilai Rp190 miliar.

Lalu, kekurangan tahun 2010-2011 di Aceh, Kaltim, Kalsel, NTB, Sulut, dan Gorontalo sebanyak 1,1 juta paket senilai Rp301 miliar dan permintaan penyisiran dari Sumut, Riau, Kalbar, dan NTB sebanyak 591.000 paket senilai Rp168 miliar.

Sesuai rencana Wakil Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, meskipun terdapat beberapa kendala di awalnya, namun selanjutnya program konversi elpiji berjalan sesuai rencana.

"Program ini sudah cukup berhasil. Terbukti, masyarakat sudah beradaptasi dan jangkauan program telah mencapai tingkat nasional," ujarnya.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah mesti lebih mengoptimalkan pasokan elpiji dari kilang domestik.

Menurut Komaidi Notonegoro, awalnya, program konversi memang bukan merupakan termasuk rencana strategis pemerintah.

Sehingga, infrastruktur penunjang seperti kilang juga masih terbatas.

"Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk menyediakan kilang ke depan," katanya.

Sementara ini, tambahnya, impor elpiji memang tidak dapat dihindari, namun tetap dengan melakukan strategi efisiensi.

BBM mencapai Rp216 triliun, sementara listrik Rp89 triliun.

Pemerintah memperkirakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun 2012 akan menembus Rp216,8 triliun. Sementara subsidi listrik menjadi Rp89,1 triliun.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN-P) 2012 sebesar Rp137,4 triliun. Sehingga, dibutuhkan tambahan dana sebesar Rp78,6 triliun untuk menutupi subsidi tersebut. 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, selama semester I-2012, belanja subsidi BBM mencapai Rp88,9 triliun, atau 64 persen dari kuota BBM tahun ini. Sedangkan pada semester dua, diperkirakan mencapai Rp127,9  triliun.  

"Hingga akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp216,8 triliun," ujar Agus dalam data Perkembangan Ekonomi Terkini yang dikutip hari ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran yang melampaui pagu tidak hanya subsidi BBM, melainkan juga subsidi listrik yang diperkirakan melewati anggaran APBN-P 2012 sebesar Rp65 triliun.

Pada semester I-20012, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi listrik mencapai Rp35,5 triliun, sedangkan pada semester dua, subsidi listrik diperkirakan Rp53,7 triliun. "Perkiraan realisasi subsidi listrik hingga akhir tahun mencapai Rp89,1 triliun atau 137,1 persen terhadap APBN-P," terang dia.

Tingginya realisasi belanja subsidi pada semester dua ini, menurut Agus, disebabkan beberapa faktor, di antaranya kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) dari US$105 per barel menjadi US$110 per barel  dan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari 9.000 per dollar menjadi 9.250 per dollar. 

 

Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,5% meski krisis Eropa masih akan berlangsung dan berdampak kepada Indonesia. 

"Pemerintah tetap berpegang pada target APBN-P 2012 sebesar 6,5 persen," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana dalam sosialisasi kebijakan pembangunan di Bandung, Kamis (5/7).
 
Ia menyebutkan, tidak ada tanda-tanda perekonomian nasional melambat sehingga target 6,5% akan tercapai. 

"Kalau kita cek ke data Bank Indonesia, pertumbuhan kredit termasuk kredit konsumsi masih di atas 20%, artinya tidak ada tanda-tanda perlambatan ekonomi," katanya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi selama kuartal I 2012 mencapai 6,3%.
 
Mengenai perkiraan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2012 dan semester I 2012, Armida mengatakan, tunggu saja laporan BPS pada Agustus nanti. 

Menurut Armida, Indonesia harus proaktif menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ada dua hal yang terkait dengan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yaitu potensi konsumsi masyarakat dan produktivitas pendukung pertumbuhan ekonomi. 

Armida menyebutkan sebagai negara yang sudah masuk berpendapatan menengah, setiap tahun terdapat enam hingga tujuh juta penduduk yang bergerak masuk ke kelompok menengah. 

"Kalau pendapatan naik maka juga ada perubahan perilaku dalam konsumsi sehingga ini menjadi peluang dan potensi baru di market," kata Armida. 

Ia mencontohkan angka penjualan mobil yang meningkat hingga mencapai 900 ribu selama setahun, demikian juga dengan pembelian sepeda motor. 

Menteri PPN juga mengatakan produktivitas berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. 

"Produktivitas tenaga kerja Indonesia 20 tahun lalu tentu berbeda dengan saat ini karena tingkat pendidikan yang meningkat," katanya. 

Menurut dia, ilmu pengetahuan dan teknologi juga berperan penting dalam peningkatan produktivitas sehingga perlu terus dikembangkan teknologi baru. 
 

Impor makanan dan minuman dari Malaysia mencapai 23,69 persen, atau menguasai 4-5 persen pasar makanan dan minuman di Indonesia.

Menjelang puasa dan Lebaran, produk makanan dan minuman di Indonesia akan semakin dibanjiri produk impor. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), menyatakan, negara pengimpor produk makanan dan minuman terbesar di Tanah Air adalah Malaysia, China, Thailand dan Singapura.

"Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Malaysia akan mengirimkan produknya dalam jumlah yang besar karena letak geografis yang sangat dekat dengan Indonesia," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Franky Sibarani kepada pers di Jakarta, hari ini.

Franky menuturkan, Gapmmi belum bisa memprediksi besarnya nilai impor makanan dan minuman asal Malaysia itu. Pada 2011, impor makanan dan minuman dari Malaysia mencapai 23,69 persen, atau menguasai 4-5 persen pasar makanan dan minuman di Indonesia.  Disusul China 14,22 persen, Thailand 9,7 persen dan Singapura 8,8 persen," paparnya.

Berdasarkan data pusat statistik (BPS), pada kuartal I-2012, impor makanan dan minuman mengalami kenaikan 1,28 persen mencapai US$1,2 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Franky menambahkan, banyaknya produk impor makanan dan minuman di Indonesia karena kurangnya daya saing produk dari dalam negeri dan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap produk lokal.

"Pemerintah harus melindungi industri makanan dan minuman khususnya skala kecil menengah agar memiliki daya saing yang tinggi dan mampu membendung serbuan produk impor," tegasnya.

Skema multiyears itu akan diberikan Kementerian Keuangan apabila diajukan oleh kementerian pelaksana proyeknya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai Komisi-Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya tak mempersalahkan kementerian itu apabila tak tahu soal status sebuah  proyek sebagai anggaran tahun jamak (multi years).
 
Demikian diungkapkan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, kepada wartawan, usai rapat kerja bersama DPR, di gedung DPR, Jakarta, hari ini. 
 
Seperti diketahui, penganggaran multiyears untuk proyek pembangunan pabrik vaksin flu burung dan proyek Hambalang belakangan menjadi perhatian. Komisi IX dan Komisi X DPR mengaku kaget mengetahui kalau  ternyata kedua proyek itu dibiayai secara multiyears oleh Pemerintah.
 
Herry menjelaskan, pengertian dasar multiyears adalah Kementerian Keuangan mengikat kementerian dan lembaga untuk menyediakan dananya pada tahun berikutnya sampai dengan selesainya proyek itu.
 
Dengan demikian, Kementerian yang mengerjakan proyek multiyears harus mengalokasikan dana untuk proyek yang sama di tahun berikutnya.
 
Apabila sebuah proyek bisa dikerjakan dalam setahun, maka proyek itu tak  boleh diajukan sebagai multiyears, atau hanya boleh diajukan single year. "Kalau sebuah program itu bisa single year maka tidak akan kita berikan skema Multiyears," kata Herry.
 
Hery mengakui bahwa skema multiyears itu akan diberikan Kementerian Keuangan apabila diajukan oleh kementerian pelaksana proyeknya.
 
Lalu bagaimana dengan Komisi X DPR yang protes karena tak pernah diberitahu soal anggaran multiyears Hambalang?
 
Menjawab itu, Herry mengatakan bahwa yang wajib memberitahukan soal  multiyears kepada komisi di DPR adalah kementerian pelaksana proyek itu.
 
"Yang berbicara dengan DPR itukan kan adalah kementeriannya. Lalu kami ingatkan Bapennas, jika ada program yang harus dibiayai multiyears maka anggaran itu harus dijaga. Lalu  Kementerian Lembaga juga menjaga itu. Kalau tak dikasih tahu, Kementerian Lembaga suka nakal," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu.

Keinginan pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pramono Anung, mengatakan rencana pemerintah menjadi kreditur lembaga keuangan internasional (IMF) masih sebatas wacana. 

Keinginan pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan.

"Itu (menjadi kreditur IMF) masih terlalu prematur dan pemerintah belum secara resmi sampaikan ke DPR, ini kan hanya diwacanakan, hak bujet itu ada di DPR," kata Pramono, di gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan Indonesia berencana memberi pinjaman kepada IMF sebesar US$1 miliar. Uang tersebut akan dipinjamkan kepada negara-negara di dunia yang tengah dilanda krisis. 

Uang tersebut kata Agus tidak diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan dari cadangan devisa negara yang kini sudah diatas US$100 miliar. Tahun 2006, Indonesia pernah menjadi debitur IMF dan sudah menyelesaikan pembayaran utang terhadap lembaga internasional tersebut.

"Berapapun angka itu harus mendapatkan persetujuan DPR," kata Pramono.

Bekas Sekjen Partai PDI Perjuangan itu mengatakan, bagaimanapun pengelolaan keuangan negara harus diprioritaskan ke dalam negeri sebelum dialihkan ke luar.

Menguatnya kepercayaan konsumen ini disebabkan oleh penilaian masyarakat yang lebih baik terhadap keadaan ekonomi nasional maupun lokal saat ini

Setelah menguat sebesar 9,5 persen pada survei sebelumnya, indeks kepercayaan konsumen (IKK) kembali menguat, naik sebesar 1,2 persen menjadi 92,4 dari 91,3 pada bulan Mei. Kenaikkan ini membawa IKK mendekati level  tertinggi dalam 7 tahun terakhir yang terjadi pada Februari 2012 dengan  IKK 93,5.
 
Kepala Ekonom Danareksa Research Istitute Purbaya Yudi Sadewa menuturkan, menguatnya kepercayaan konsumen ini disebabkan oleh penilaian masyarakat yang lebih baik terhadap keadaan ekonomi nasional maupun lokal saat ini.
 
"Selain itu, masyarakat juga memberikan penilaian yang lebih baik terhadap keadaan lapangan kerja dalam enam bulan mendatang," ujar Purbaya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, hari ini.
 
Menurut dia, dua komponen utama yang membentuk peningkatan IKK pada bulan Juni, yakni Indeks Situasi Sekarang/ISS) dan indeks ekspektasi (IE). Dimana menurut survei terakhir Danareksa, komponen yang menunjukkan keadaan saat ini (Indeks Situasi Sekarang /ISS) naik sebesar 1,0 persen menjadi 77,0. Kenaikan ini disebabkan karena konsumen memberikan  penilaian yang lebih baik terhadap keadaan ekonomi saat ini.
 
Sedangkan, komponen IKK lainnya yang menunjukkan keadaan masa depan, Indeks Ekspektasi (IE), juga mengalami peningkatan sebesar 1,4 persen menjadi 104,0. Kenaikan IE ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang semakin meningkat.
 
"Dengan meningkatnya optimisme masyarakat terhadap prospek ekonomi dalam enam bulan mendatang, rencana konsumen untuk membeli barang-barang tahan lama meningkat pula pada bulan Juni," terang dia.
 
Menurut Purbaya, berdasarkan hasil survei terakhir, sekitar 36,3 persen konsumen yang disurvei berencana untuk membeli barang-barang tahan lama dalam 6 bulan mendatang, naik dari 35,3 persen pada bulan Mei. Ini merupakan  level tertinggi sejak bulan Desember 2011.
 
"Pada survei bulan Juni, konsumen secara keseluruhan merasa yakin bahwa tekanan inflasi akan sedikit meningkat dalam enam bulan mendatang. Indeks yang mengukur sentimen konsumen terhadap inflasi naik sebesar 0,6 persen menjadi 191,2 pada bulan Juni," jelas dia.
 
Memang, menurut dia, berdasarkan survei, jumlah konsumen yang merasa yakin bahwa harga barang akan naik dalam 6 bulan mendatang mengalami peningkatan dibandingkan pada bulan sebelumnya. Meningkatnya ekspektasi kenaikan harga ini, menurut dia, tidaklah mengherankan mengingat harga beberapa barang, tertama makanan, biasanya meningkat selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang pada tahun ini akan jatuh pada bulan Juli dan Agustus 2012.
 
Sementara itu, Purbaya mengungkapkan, kepercayaan konsumen terhadap kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya terus menguat pada bulan Juni. Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah (IKKP) naik sebesar 0,07 persen menjadi 78,82 dari 78,76 pada bulan Mei.
 
"Pada survei terakhir, dua komponen pembentuk IKKP meningkat, sedangkan tiga komponen lainnya menurun," kata dia.
 
Purbaya menambahkan, komponen IKKP yang mengalami peningkatan terbesar adalah komponen yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan menjaga fasilitas umum. Hal tersebut ditunujukkan dengan kenaikan indeks tersebut sebesar 2,95 persen menjadi 97,55 pada bulan Juni. 

Pemberian bantuan harus mendapat persertujuan dari DPR.

Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan memberikan bantuan ke lembaga moneter internasional (IMF) senilai US$1 miliar.

Pemberian bantuan harus mendapat persertujuan dari DPR.

"Bantuan untuk IMF itu apa kepentingannya? Kalau alasannya semata solidaritas membantu negara-negara yang tergabung dalam IMF, bukankah hubungan kita selama ini dengan IMF adalah profesional? " kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Dia mengatakan, langkah ini penting mengingat sumber bantuan itu berasal dari cadangan devisa negara dan bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain urgensinya yang harus jelas, lanjut dia, kebijakan itu juga harus mendapat persetujuan DPR.

Lukman mengatakan, penggunaan uang bantuan IMF merupakan uang negara yang penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Presiden jangan sampai keluarkan kebijakan yang inkonstitusional.

"Kenapa saat kita meminjam ke IMF begitu rigid hitung-hitungannya, tapi jadi ewuh pakewuh saat dimintai pinjaman olehnya?" kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurut Lukman, dana sekitar Rp9,4 triliun itu akan jauh lebih maslahah untuk membangun proyek-proyek infrastruktur atau memperkuat usaha kecil menengah (UKM) guna menggerakkan roda perekonomian rakyat. "Kepentingan nasional harus lebih diutamakan dibanding lainnya," kata Lukman.

Barang impor yang bermasalah tersebut, berupa peralatan untuk kebutuhan industri, konstruksi dan pertanian.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat, setiap bulan ada sekitar 100 produk impor mengandung zat berbahaya beredar di seluruh wilayah Indonesia. 
 
"Berdasarkan pengawasan kami di seluruh kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Batam dan Makassar, temuan produk impor berbahaya itu tidak memenuhi standar," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Deddy Saleh di sela-sela sosialisasi kebijakan impor di Denpasar, hari ini.
 
Dia mengatakan, barang impor yang bermasalah tersebut, berupa peralatan untuk kebutuhan industri, konstruksi dan pertanian.
 
Untuk produk makanan merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun pengawasannya tetap dilakukan bersama dengan Kemendag. 
 
"Kami juga menemukan 19 jenis organisme penggangu tanaman pada 2011 yang dibawa oleh produk impor yang masuk ke dalam negeri," ujarnya. 
 
Deddy menjelaskan, organisme penggangu tanaman itu terbawa oleh produk-produk holtikultura dari luar negeri, seperti dari jeruk, apel dan sayuran. 
 
"Produk yang terdapat organisme yang membahayakan oleh badan karantina ditahan dan dimusnahkan atau dikembalikan," ucapnya. 
 
Menurut Deddy, jumlah organisme berbahaya tersebut diyakini masih banyak yang tidak terdeteksi dan beredar di pasaran. 
 
Oleh karena itu, tambah dia, pihaknya akan lebih memperketat lagi produk impor yang masuk dengan memberikan persyaratan lebih banyak lagi, seperti izinnya, dilakukan pemeriksaan, label dan kemasan.   
 
"Sampai sekarang para importir yang nakal dengan memasukkan tanpa sengaja produk membahayakan belum mendapatkan sanksi karena belum ada peraturannya," katanya.  
 
 

Angka tersebut terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar Rp639,88 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,15 triliun, dan penerbitan surat berharga negara sebesar Rp1.304,26 triliun

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat yang berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga negara per 31 Mei 2012 telah mencapai Rp1.944,14 triliun.

"Posisi utang per Mei tercatat Rp1.944,14 triliun," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Utang Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Scenaider CH Siahaan dalam pemaparan di Jakarta, hari ini.

Scenaider mengatakan bahwa angka tersebut terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar Rp639,88 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,15 triliun, dan penerbitan surat berharga negara sebesar Rp1.304,26 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan posisi utang pemerintah pada tahun 2011 sebesar Rp1.803,49 triliun dan pada tahun 2010 sebesar Rp1.676,85 triliun.

Menurut dia, tingkat pengelolaan utang pemerintah masih dalam kondisi baik karena rasio utang terhadap GDP masih berada dalam kisaran 24 persen, termasuk paling rendah di antara negara maju dan berkembang.

"Itu menunjukkan Indonesia masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor," kata Scenaider.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto mengatakan bahwa pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah dalam enam tahun terakhir semakin menurun. Namun, penerbitan obligasi dalam negeri terus bertambah.

Penerbitan surat berharga negara berdenominasi rupiah per Mei 2012 tercatat sebesar Rp1.057,52 triliun, atau lebih tinggi dari posisi penerbitan tahun sebelumnya sebesar Rp992,03 triliun.

Menurut Rahmat, penerbitan surat berharga negara semakin meningkat untuk menutupi defisit anggaran serta melakukan pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang telah dilakukan pemerintah.

"Kalau dalam bentuk SBN malah bertambah. Kenapa bertambah? Karena APBN-nya masih defisit dan kita merefinance pinjaman luar negeri dengan SBN," ujarnya.

Ia memastikan seandainya anggaran negara tidak mengalami defisit dan terjadi surplus, pemerintah tidak akan menambah utang dalam bentuk pinjaman. Namun, tetap akan menerbitkan obligasi sebagai acuan pasar keuangan.

"Seandainya APBN kita sudah tidak defisit dan surplus, kita tidak ada tambahan utang. Akan tetapi, utang dalam bentuk SBN tetap kita terbitkan karena pasar keuangan memerlukan benchmark," ujarnya

Irak mengundang perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran di Irak

Pemerintah Irak mengundang Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan dan investasi mereka.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Perdana Menteri bidang Energi Republik Irak Hussain Ibrahim Saleh Al-Shahristani kepada Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden.

“Irak mengundang perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran di Irak,” ujar Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat kepada wartawan usai pertemuan, hari ini.

Yopie menambahkan, menurut Hussain saat ini peluang bisnis dalam bidang energi di Irak sangat besar karena mereka berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak. Selain minyak, Irak pun sedang membangun kompleks Petroleum dan juga sedang memproduksi pupuk yang berbasis gas.

Di luar proyek energi, Irak pun saat ini juga banyak membangun infrastruktur untuk fasilitas publik negara yang pernah diinvasi oleh Amerika Serikat ini.

“Pembangunan infrastruktur mulai dari jalan raya, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Sangat banyak membutuhkan partisipasi perusahaan dari luar negeri,” ujar Yopie.

Di dalam pertemuan, Hussain menyebutkan sudah banyak perusahaan-perusahan dari berbagai negara yang ikut tender untuk berbagai proyek terbuka, seperti Cina, Korea Selatan dan Amerika Serikat.

“Di sana proses kompetitif namun tadi beliau menegaskan Indonesia cukup tangguh dan perusahaan kita cukup baik dan mampu bersaing dengan perusahan dari berbagai negara tadi,” tutur Yopie.

Dalam bidang energi, Hussain juga akan bertemu dengan Pertamina dan juga dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Nantinya pun ada serangkaian penandatanganan Nota Kesapahaman antaran Pertamina dan pemerintah Irak.

”Sangat mungkin kita mengakuisisi ladang minyak di sana karena Indonsia jaman dulu punya kontrak ladang minyak dan bisa diperluas,” tuturnya.

Selain Pertamina, perusahaan konstruksi Wijaya Karya juga sudah mulai merintis beberapa proyek di Irak.

”Wapres langsung meminta kepada Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menindaklanjuti dan mengambil beberapa langkah lebih lanjut untuk terus mengeksplorasi peluang yang ditawarkan Deputi PM Irak,” kata Yopie.

Pertemuan antara Boediono dan Hussain berlangsung semala 30 menit di Istana Wakil Presiden. Dalam kesempatan ini, Boediono didampingi oleh Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Mahmuddin Yasin dan Wakil Menteri Luar Negeri Wardana.

Pemerintah telah membuka proses tender untuk pengadaan alat konversi.

Demi menyukseskan program pengalihan bahan bakar minyak ke gas, pemerintah akan jalan terus dengan rencana penggunaan gas sebagai bahan bakar alternatif kendaraan tanpa mengubah spesifikasi mesin bensin/solar.

Untuk itu proyek converter kit, perangkat yang akan mengubah gas menjadi bahan bakar, semakin digenjot dan tahap awalnya pemerintah akan mengandalkan impor dulu, ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Evita Legowo usai rapat internal di Istana Wakil Presiden, Senin (18/6).

Dikatakannya bahwa Wakil Presiden Boediono telah menginstruksikan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan program konversi Bahan Bakar Minyak ke Gas berjalan lancar.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup ini, jajaran kementerian ESDM yang dipimpin oleh Menteri ESDM Jero Wacik memaparkan hasil evaluasi kebijakan penghematan energi kepada Boediono.

Evita menambahkan, Boediono juga meminta kepada jajaran ESDM untuk mengawasi dan memantau konversi tersebut dengan seksama. Untuk konversi gas, pemerintah telah membuka proses tender untuk pengadaan alat konversi atau converter kit.

”Kitakan sekarang sudah mulai proses tendernya untuk converter kit,” ujarnya kepada wartawan.

Untuk tahap awal, pemerintah mengimpor setidaknya 15.000 converter kit. Nantinya converter kit ini akan dibagi-bagikan secara gratis untuk transoportasi umum sebagai sasaran awal pemerintah dalam program penghematan energi.

Pemerintah akan menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di sejumlah daerah untuk menyukseskan program penghematan dan konversi ini.

Di dalam laporan evaluasi kepada Boediono, Evita mengatakan, telah ada hasil yang lumayan setelah pencanangan program penghematan energi yang dimulai tanggal 1 Juni lalu.

”Penghematan yang sudah berjalan sepuluh hari 1 hingga 10 Juni 2012 hasilnya baik. Dari sisi saya, ada pengurangan pembelian Premium dan ada kenaikan pembelikan Pertamax,” kata Evita.

Langkah pemerintah yang melakukan pelarangan pembelian BBM bersubsidi untuk mobil dinas pemerintah, BUMN dan BUMD menunjukkan pembelian premium turun sebesar 2.4 persen dan pembelian Pertamax naik 8 persen.