Keinginan pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pramono Anung, mengatakan rencana pemerintah menjadi kreditur lembaga keuangan internasional (IMF) masih sebatas wacana. 

Keinginan pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan.

"Itu (menjadi kreditur IMF) masih terlalu prematur dan pemerintah belum secara resmi sampaikan ke DPR, ini kan hanya diwacanakan, hak bujet itu ada di DPR," kata Pramono, di gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan Indonesia berencana memberi pinjaman kepada IMF sebesar US$1 miliar. Uang tersebut akan dipinjamkan kepada negara-negara di dunia yang tengah dilanda krisis. 

Uang tersebut kata Agus tidak diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan dari cadangan devisa negara yang kini sudah diatas US$100 miliar. Tahun 2006, Indonesia pernah menjadi debitur IMF dan sudah menyelesaikan pembayaran utang terhadap lembaga internasional tersebut.

"Berapapun angka itu harus mendapatkan persetujuan DPR," kata Pramono.

Bekas Sekjen Partai PDI Perjuangan itu mengatakan, bagaimanapun pengelolaan keuangan negara harus diprioritaskan ke dalam negeri sebelum dialihkan ke luar.