.png)
Siasati Money Politics, Uang Diterima Memilih Nanti Dulu
Demo penolakan ditetapkanya DPT Pilkada DKI Jakarta. (sumber: Antara)
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) mengklaim, Forum Masyarakat Jakarta akan menolak bentuk suap para pasangan calon Gubernur DKI untuk meraih simpatisan warga menengah bawah.
Langkah ini tak lepas dari pendidikan politik yang diberikan selama setahun belakangan ini.
"Sebagian sudah bisa membaca bentuk money politics, sudah ada yang tahu bagaimana cara menyiasati dan apa yang harus dilakukan ketika menerima hal tersebut," kata salah satu anggota PBHI Jakarta, Adi Prakoso, hari ini.
Money politics kerap dilakukan menjelang pemilihan. Bentuknya bisa seperti "serangan fajar" berupa amplop berisi uang, sembako, dan sebagainya.
"Sebagian warga memang mengaku kalau dapat hal semacam itu ya diterima saja, tapi kalau disuruh pilih yang memberi belum tentu," katanya.
PBHI Jakarta bersama Tifa Foundation menjalankan program pendidikan pemilih untuk warga di 10 kelurahan wilayah Jakarta. Untuk Jakarta Utara, yakni Ancol dan Penjaringan; Jakarta Selatan di Pejaten Timur dan Rawa Jati; Jakarta Barat di Kapuk dan Kebon Jeruk; Jakarta Timur di Rawa Terate dan Matraman; dan Jakarta Pusat di Johar Baru dan Pegangsaan.
Program dilakukan melalui diskusi warga, pelatihan dan Forum Discussion Group (FGD). "Tujuannya memberi kesadaran warga atas pentingnya partisipasi mereka didalam ajang demokrasi pada 11 Juli mendatang," kata Adi.
