Membuat keungan partai politik lebih mudah diaudit karena dikeluarkan melalui satu pintu.

Wacana partai politik mendanai calon legislatifnya (caleg), dinilai memiliki sejumlah sisi positif. 

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti memaparkan setidaknya ada lima keuntungan atas praktek tersebut.
 
Yang pertama membuat keungan partai politik lebih mudah diaudit karena dikeluarkan melalui satu pintu. Selama ini kata Ray, audit hanya sebatas partai politik, tidak kepada para calegnya.  
 
"Keuangan partai politik akan lebih terlihat dengan satu pintu, maka partai enggak boleh bohong," kata Ray dalam diskusi politik di kawasan Cikini, Jakarta, hari ini.

Kedua, seleksi kandidat caleg lebih berkualitas karena partai politik tidak mungkin bersedia mendanai elektabilitas rendah dan yang bermasalah hukum.
 
"Selama ini kandidat berkualitas minim duit tidak bisa duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR," kata dia.
 
Ketiga, caleg yang lolos akan lebih fokus bekerja. Saat menjadi anggota legislatif, caleg yang didanai partai dinilai tidak harus sibuk memikirkan uangnya kembali pada pemilihan legislatif selanjutnya.
 
Keempat, bisa mengefektifkan pembatasan dana kampanye. Sebab, sumber pengeluaran berasal dari partai bisa dideteksi dengan mudah.
 
Terakhir, caleg tak hanya dikontrol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi juga partai politik. "Ide pembatasan dana kampanye akan efektif kalau sumber pengeluaran jelas dan mendidik parpol yang bertanggungjawab pada para kader," kata dia  lagi.
 
Ray menambahkan, persoalan politik uang menjadi masalah dalam sistem yang membuat korupsi merajalela. Persoalan politik uang tak lepas dari faktor calon legislatif yang harus membiayai kegiatan  sendiri.
 
Oleh karena itu, pendanaan caleg ini dianggap Ray merupakan alternatif yang layak dicoba.
"Mereka (para caleg) harus dapatkan uang untuk kepentingan keluarga, keuangan partai politik karena banyak tradisi partai didanai caleg dan harus mendanai aktivitas politiknya," kata dia.
 
Saat ini penghasilan bersih para anggota Dewan kata Ray berkisar Rp50 juta- Rp60 juta sebulan. Dana tersebut diperkirakan hanya cukup membiayai kebutuhan keluarga dan sebagian kecil aktivitas politik.