Dengan kaderisasi politik yang baik, pelayan publik seperti RT dan RW dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu diungkapkan oleh calon wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra, Basuki Tjahja Purnama melihat kondisi komunikasi antara pelayan publik dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terlihat tidak harmonis.

“Kita sepakat bahwa ujung tombak yang melayani masyarakat adalah ada di tingkat kelurahan,” ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Jakarta, Senin (2/7).

Menurut Ahok, salah satu hal yang dapat memotivasi kinerja pelayan daerah melalui Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“TKD adalah salah satu yang dapat mendorong kinerja mereka menjadi lebih baik, karena kinerja mereka sebagai pelayan publik harus nyata, kita tidak bisa mengharapkan orang melayani masyarakat, sedangkan tiap hari masih mikirin mau makan apa, sekolah bagaimana, kan kacau kalau seperti itu.”

Untuk itu, Ahok mengatakan wajar apabila seharusnya pejabat setingkat RT/RW/Lurah diberikan intensif lebih. Saat ini di DKI memberikan tunjangan tambahan kepada mereka Rp 50.000. Menurut Ahok meski sudah diberi tambahan, koneksi yang terbangun tetap tidak baik.

“Kita harus mengkaji kembali soal itu, mereka juga harus diberi tambahan untuk biaya pulsa. Jadi lebih baik diberikan honor hingga Rp 1 juta,” lanjutnya.

Apabila terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan mengaplikasikan sistem sms, di mana seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pelayan publik di tingkat bawah akan memiliki nomor pribadi dirinya dan gubernur.

Hal tersebut dimaksudkan agar dapat membangun koneksi secara langsung dan dapat melaporkan segala hal yang terjadi yang berkaitan dengan pelayanan publik.