Tampilkan postingan dengan label Pilkada DKI. Tampilkan semua postingan

Orang-orang Jokowi

Ilustrasi
Bergerak “bawah tanah”. Pengawal janji kampanye.


Lelaki separuh baya itu kembali muncul di muka gerbang rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung. Dia berpakaian hitam-hitam.Di tangannya ada sebilah keris. Seperti kedatangannya yang lalu, pria itu mengaku sebagai utusan “Eyang Merapi”. Dia katanya datang  untuk menyampaikan pesan kepada yang empunya rumah, Wali Kota Solo Joko Widodo.

Sudah beberapa hari dia mondar mandir ke Loji Gandrung, dan menunggu di pintu gerbang itu. Para penjaga, satuan polisi pamong praja akhirnya jatuh kasihan. Mereka lalu melapor ke Jokowi. Saat itu sang walikota berada di rumah, setelah kelar kampanye putaran pertama Pilkada Jakarta.

Jokowi pun keluar menemui pria itu di pekarangan rumah. Dia tak menawarkan masuk. Soalnya, kata Jokowi, istrinya takut melihat keris. Setelah berbincang beberapa jenak, Jokowi pun menolak halus pemberian itu.

Ini bukan kali pertama Jokowi kedatangan tamu yang mengaku paranormal. Ada puluhan orang. Tatkala dia maju sebagai calon kepala daerah Jakarta, dalam sepekan, bisa tiga orang mengaku paranormal datang ke Loji Gandrung. Karena begitu kerap,  kata Devid Agus Yunanto, ajudan Jokowi, para ajudan berpesan pada penjaga di pendapa rumah walikota Solo itu agar menolak paranormal.

"Jika ada paranormal datang, dan ingin bertemu Bapak, ya kita bohongi saja kalau Bapak sedang tidak ada di rumah," kata Heru, seorang Satpol PP yang biasa berjaga di rumah dinas warisan kolonial itu.

Ajudan sendiri meneruskan sikap Jokowi yang malas berurusan dengan paranormal. Jokowi memang penggemar barang antik. Tapi dia menghindari klenik. “Saya ini orangnya rasional, tak suka dengan hal-hal seperti itu, “ ucap Jokowi satu waktu kepada VIVAnews.

Bawah tanah

Ketimbang paranormal, Jokowi tampaknya lebih percaya pada sejumlah orang yang disebutnya sebagai “teman-teman”. Sebagian dari mereka sudah membantunya sejak awal, sejak maju sebagai calon Wali Kota Solo pada 2005 lalu. Tapi Jokowi tak mau mengungkap siapa saja orang-orang di balik layar ini. “Ini gerilyawan bawah tanah,” ujarnya sambil tersenyum.

Tapi sepertinya semua mahfum, Jokowi memakai banyak kelompok sebagai mesin yang mengerakkan dukungan padanya.  Sebagian mesin politiknya itu baru tersingkap Itu setelah dia menang pada putaran kedua Pilkada Jakarta, September lalu.

Mulai dari parpol, birokrasi, akademisi, dan ahli kebijakan publik. Ada pula yang berperan di media sosial, komunitas, dan itu tadi: “gerilyawan bawah tanah”. “Saya membutuhkan gerilyawan bawah tanah untuk memonitor dan menangkap suara akar rumput,“ kata Jokowi.

Salah satu kelebihan Jokowi adalah seakan dia paham apa yang dibutuhkan publik. Dengan kewajaran berpikir dan bertindak plus “logika orang biasa”, harus diakui Jokowi juga mampu memikat media.  Survei dibuat oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta 2012 pada putaran pertama Pilkada lalu misalnya mencatat pasangan Jokowi-Ahok mendominasi pemberitaan media dengan citra positif.

Sri Hastarjo, pengamat komunikasi dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, mengatakan, orang-orang Jokowi ini memang punya berbagai latar belakang mumpuni. “Mereka kombinasi dari praktisi media, lembaga swadaya masyarakat, dan pebisnis,” kata Hastarjo. Mereka, kata Sri, adalahthink tank Jokowi.

Salah satu nama itu, kata Hastarjo, adalah Anggit Noegroho. Mantan Pemimpin Redaksi Harian Joglo Semar yang berbasis di Solo ini dikenal salah satu orang dekat Jokowi. Selama proses pemilihan kepala daerah Jakarta, jika Jokowi berada di Solo, Anggit biasa datang ke Loji Gandrung setiap malam hari.

Seorang sumber VIVAnews di Tim Kampanye Jokowi-Ahok  menceritakan posisi Anggit. “Dia termasuk tim inti Jokowi,” ujar sumber itu. “Dia orang kepercayaan Jokowi sekali.”

Tapi, Anggit yang dihubungi merendah. Dia menyatakan, perannya tak terlalu penting. Dia juga mengatakan bukan konsultan Jokowi, hanya teman membantu. “Siapalah saya,” katanya kepada VIVAnews, Jumat 12 Oktober 2012. “Saya juga tak ada hubungan balas jasa dengan beliau, Pak Jokowi,” kata mantan wartawan itu.

Anggit kenal dengan Jokowi sejak 2004, sejak Jokowi menjadi pemimpin asosiasi pengusaha mebel di Solo. Saat itu, Anggit bekerja sebagai wartawan di sebuah media lokal. Saat Jokowi mencalonkan diri jadi wali kota, Anggit pun diangkat menjadi ketua tim sukses. Memang, Anggit dan kawan-kawan berhasil membawa Jokowi menjadi wali kota. Mungkin karena dianggap membawa sukses, maka saat Jokowi maju lagi di pilkada 2010 lalu di Solo, Anggit kembali membantu.

Tapi, saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang baru lalu, Anggit mengaku hanya sebagai tim sukses biasa. Kekuatan Jokowi itu melekat di kepribadiannya, kata Anggit, sebagai orang yang mau mendengarkan. Jokowi juga punya gaya kepemimpinan alamiah, apa adanya. “Sebenarnya tak perlu lagi dicitrakan atau dibangun persepsi yang lain lagi,” ujarnya.

Secara khusus di Pilkada Jakarta ini, Anggit punya tim monitoring berita. Ketika Jokowi resmi dilantik sebagai Gubernur Jakarta, tim ini diboyong ke Jakarta, namun bukan menjadi bagian formal dari pemerintahan provinsi Jakarta. Mereka akan bekerjasama dengan sebagian Relawan Jakarta Baru yang ikut menyukseskan Jokowi-Ahok di putaran pilkada lalu. “Saya pada prinsipnya tetap membantu, tapi kan di Jakarta lebih banyak orang-orang pintar,” kata jebolan jurusan arkeologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada itu.

Jokowi sendiri membenarkan sebagian orang-orang yang mendukungnya sejak di Solo itu akan diajak pula membantunya ke Jakarta.  Tapi, Jokowi menyatakan, langkah selanjutnya adalah membikin forum ahli yang fokus yang pada sejumlah isu Jakarta. Forum itu untuk menangkap kebutuhan masyarakat.

“Nanti ada forum fokus macet, fokus banjir, fokus ruang terbuka hijau, fokus kampung-kampung kumuh. Jadi nanti bisa ketemu solusi tepat untuk menjawab permasalahan yang ada,“ katanya. “Strategi yang disiapkan adalah menangkap akar masalah dengan benar sehingga desain kebijakan juga benar.”

Tak lupa, Jokowi akan memaksimalkan media sosial untuk menangkap aspirasi warga Jakarta.  Hal sama pernah dia kerjakan di Solo. “Ada yang mengadu lewat Twitter, sekarang tanaman tumbuh subur di Solo, bahkan di jalan raya yang berlubang pun tumbuh subur (tanaman). Paginya, saya, sopir dan ajudan mengecek informasi dari Twitter tersebut dan menindaklanjuti,“ ucap Jokowi.

Belum diketahui siapa saja yang bakal ikut ke Jakarta dari barisan pendukung Jokowi itu. Sampai sepekan sebelum pelantikan, yang berlangsung Senin, 15 Oktober 2012, hanya tampak kesibukan “boyongan” di rumahnya. Sebagian barang kesayangan, seperti meja dan tempat tidur, hendak dibawa Jokowi  ke Ibukota.

Orang Partai?

Lalu, siapakah barisan yang akan membantu penguasa baru Jakarta itu? Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur terpilih, menyatakan, tak ada pembagian kerja ketat antara dia dan Jokowi nanti. “Misalnya saya hanya urus A Pak Jokowi urus B. Tidak seperti itu. Kami saling back up,” kata Ahok, salah satu Ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya itu.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik juga menyatakan, tak ada intervensi atas kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mereka usung di pilkada. Taufik menyatakan, tak menyodorkan nama untuk membantu Jokowi-Ahok. “Mana bisa begitu? Kan yang menentukan gubernur, bukan kita. Tidak ada Gerindra menyuruh-nyuruh. Yang punya wewenang Gubernur, partai tidak ikut campur,” katanya.

Gerindra, kata Taufik,  hanya mengingatkan gubernur dan wakil gubernur itu adalah pelayan masyarakat. Hal pertama harus dilakukan Jokowi-Ahok nanti, kata Taufik, adalah mengevaluasi kerja semua unit pemerintahan. “Jika perlu perombakan, Jokowi harus lakukan” ujar Taufik.  Partai Gerindra, kata dia, akan mengamankan agenda itu di lembaga legislatif yang didominasi partai nonpendukung Jokowi.

Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga juru bicara Tim Kampanye Jokowi-Ahok, Maruarar Sirait, menyatakan, partainya tak akan mencampuri kewenangan Jokowi-Ahok soal siapa yang bakal membantunya di pemerintahan.
Yang penting,  bagaimana Jokowi-Basuki bisa menepati janji kampanyenya kelak. Soal cara,  biarkan Jokowi-Basuki menentukan sendiri.

“Dia punya cara dan style sendiri. Dan dengan gaya kepemimpinan itulah dia menang,” kata Maruarar.

Sampai menjelang pelantikan yang dilakukan Senin, 15 Oktober 2012, “orang-orang Jokowi” memang belum muncul. Jokowi juga memilih sedikit bicara sebelum hari H. Barangkali, ini juga suatu gaya dari kepemimpinan Jokowi-Ahok. 



Sumber: VIVAnews
Editor: M. Amin

Foke Tinggalkan Warisan Piutang Rp 1 Triliun ke Jokowi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama mantan Gubenur dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo-Prijanto saat acara pelantikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2012). Jokowi dan Ahok menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, piutang pajak Pemprov DKI Jakarta yang ditinggalkan dari kepemimpinan Foke kepada Jokowi mencapai hampir Rp 1 triliun.
Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo (Foke). Tidak hanya masalah macet dan banjir yang menjadi PR bagi Jokowi untuk segera dilesaikan. Tapi juga masalah anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan, piutang pajak Pemprov DKI Jakarta yang ditinggalkan dari kepemimpinan Foke kepada Jokowi mencapai hampir Rp 1 triliun.
"Hal ini bisa dilihat pada anggaran tahun 2012, rupanya Pemda DKI punya piutang dari pajak daerah sebesar Rp 959,9 miliar untuk Tahun Anggaran 2012," kata Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers, Selasa (16/10/2012).
Uchok menjelaskan, dari jumlah tersebut, ada 40 item piutang pajak, di antaranya piutang kendaraan bermotor Rp 4,6 miliar, piutang balik nama kendaraan bermotor Rp 597 juta, piutang pajak hotel Rp 23,1 miliar, piutang pajak restoran Rp 106 miliar, piutang pajak hiburan Rp 52,2 miliar, piutang pajak reklame Rp 3,4 miliar, piutang pajak parkir Rp 44,8 miliar, serta piutang pajak air bawah tanah Rp 100,3 miliar.
Uchon mengatakan banyaknya piutang pajak daerah itu menunjukkan kepada publik bahwa pendapatan DKI Jakarta tidak logis alias manajemen jelek sehingga mengakibatkan pendapatan bocor.
"Masa' ada perusahaan berutang kepada pemda. Misalnya, piutang pajak reklame sebesar Rp 3,4 miliar dan piutang pajak parkir sebesar Rp 44,8 miliar. Di mana kedua item pajak ini, seharusnya masyarakat sudah bayar lebih dulu kepada perusahaan jasa perkir atau perusahaan pihak ketiga, kok, bisa-bisanya perusahaan parkir utang kepada pemda DKI, dan pemda DKI mengabulkan utang ini," ujarnya.
Uchok menyarankan Jokowi memperhatikan permasalahan APBD DKI Jakarta ini setelah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kampung kumuh. Sebab, piutang Pemprov DKI Jakarta kepada perusahaan ini terbilang sangat besar dan berpegaruh pada pendapat APBD.
Atas masalah piutang ini, FITRA mendesak Jokowi minta pertanggungjawaban kepada dinas terkait. "Dan ini berarti memperlihatkan bahwa  pajak pemda  hanya dinikmati oleh birokrat dan perusahaan tersebut," tandasnya.



Sumber:
 Tribunnews
Editor: M. Amin

Jokowi Harus Batalkan Proyek Pengelolaan Sampah di Sunter

Jokowi Harus Batalkan Proyek Pengelolaan Sampah di Sunter
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo saat acara pelantikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2012). Jokowi dan Ahok menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Jika proyek ini dilanjutkan meski cacat lelang, maka bisa menyandera Gubernur DKI Jokowi yang baru saja dilantik. Kalau memang ketiga peserta lelang ITF tidak lolos verifikasi, ya lelang harus dibatalkan.
[Ivan Parapat]
Belum sehari dilantik sebagai Gubernur DKI, Jokowi sudah dihadapkan pada segunung masalah Jakarta. Satu diantaranya adalah permainan proyek yang ada di Pemprov DKI.
Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Ivan Parapat, menjelaskan Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Jokowi harus berani membatalkan rencana pembangunan pengelolaan sampah modern Intermediate Treatment Facilities (ITF) Sunter di Jakarta Utara.
Ia menjelaksan alasan proyek tersebut harus dibatalkan karena pihaknya menilai dari tiga perusahaan yang berhak mengikuti proses lelang beauty contest, tidak ada satupun perusahaan yang mempunyai dana mencukupi hingga 30 persen atau Rp 390 miliar dari total nilai proyek Rp 1,3 triliun seperti yang disyaratkan.
"Jika proyek ini dilanjutkan meski cacat lelang, maka bisa menyandera Gubernur DKI Jokowi yang baru saja dilantik. Kalau memang ketiga peserta lelang ITF tidak lolos verifikasi, ya lelang harus dibatalkan," tegas Ivan di Jakarta, Senin (15/10/2012).
Dikatakannya, panitia lelang Dinas Kebersihan harus melakukan tender ulang agar benar-benar memperoleh perusahaan pengelolaan sampah yang berkualitas. Menurutnya dalam pelaksanaan lelang, Dinas Kebersihan tidak boleh main-main karena bisa menjadi beban Jokowi yang baru saja memimpin Jakarta.
Adapun ketiga perusahaan yang mengikuti beauty contest tersebut yakni PT Phoenix Pembangunan Indonesia (kerja sama dengan Singapura), PT Jakarta Green Initiatives (kerja sama dengan Jepang), dan PT Wira Gulfindo Sarana (kerja sama dengan India).



Sumber:
 Tribunnews
Editor: M. Amin

Doa Siswa SD di Solo untuk Jokowi

Ilustrasi

Ratusan siswa dari berbagai sekolah dasar di Solo Jawa Tengah turut bersukacita atas pelantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta pada Senin (15/10/2012) ini. Para siswa menggelar doa sebagai bentuk rasa syukur karena Jokowi akhirnya dilantik setelah sempat tertunda karena permasalahan teknis.
Para siswa berharap, semoga dalam memimpin Jakarta, mantan wali kota itu tetap menjunjung keadilan dan selalu dekat dengan wong cilik, seperti saat menjadi Wali Kota Solo. Acara doa bersama yang digelar di sekitar komplek Stadion Manahan, Solo, tersebut tak berlangsung lama, sekitar 45 menit.
Baliho dengan tulisan "Selamat dan Sukses Mengemban Amanah Baru Gubernur DKI Jakarta" terpampang di sekitar siswa yang khusyuk berdoa.
Sementara itu, Ibnu Hamid, salah satu guru SD Negeri Manahan, Solo, mengatakan bahwa acara doa bersama ini digelar sebagai wujud syukur atas dilantikanya putra terbaik Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Doa yang disampaikan siswa kepada Jokowi dilandasi kekaguman dan kebanggan sebagai warga Solo kepada mantan wali kota Solo tersebut. Semoga kesuksesan menyertai beliau," katanya.
Selain itu, para guru berharap siswa bisa mencontoh sosok Jokowi yang merakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, kelak apabila menjadi pemimpin.



Sumber:
 Tribunnews
Editor: M. Amin

Ahok akan Petakan Macet dalam 100Hari

Ahok akan Petakan Macet dalam 100Hari
Macet
Dalam 100 hari, kami akan memetakan masalah macet. Tidak masalah dengan penjualan mobil yang terus naik. Yang penting kendaraan umum lebih baik, sehingga masyarakat beralih ke transportasi umum.

[Basuki Tjahaja Purnama]

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan akan memetakan masalah kemacetan di Jakarta dalam waktu 100 hari kerja.

Menurutnya birokrasi di Pemprov DKI harus transparan dan melayani masyarakat. Dikatakannya, mengenai masalah kemacetan di Jakarta tak ada hubungannya dengan penjualan mobil pribadi.

"Dalam 100 hari, kami akan memetakan masalah macet. Tidak masalah dengan penjualan mobil yang terus naik. Yang penting kendaraan umum lebih baik, sehingga masyarakat beralih ke transportasi umum," ujar Ahok, Senin (15/10/2012) usai acara pelantikan.

Ahok menambahkan, jika warga sudah berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, maka kemacetan di Jakarta akan terurai dengan sendirinya.

Sebelumnya, Ahok memaparkan mengenai kartu Jakarta Sehat yang menurutnya sudah dapat berjalan sebelum 100 hari. Ahok menuturkan program kesehatan tetap akan dijalankan lebih dulu tanpa menunggu bentuk fisik Kartu Jakarta Sehat beredar.

"Jadi bukan Kartu Sehat dulu, yang penting orang yang mau masuk ke kelas III, terima dulu. Kalau penuh, naik ke kelas II. Kartu sehat dibagikan di Puskesmas," bebernya.






Sumber:
 Tribunnews
Editor: M. Amin

AJI Jakarta Desak Jokowi-Ahok Hapus Anggaran Untuk Jurnalis


AJI Jakarta Desak Jokowi-Ahok Hapus Anggaran Untuk Jurnalis
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menyematkan tanda pangkat kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat acara pelantikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2012). Jokowi dan Ahok menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017. TRIBUNNEWS/HERUDIN 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, yang dilantik hari ini, Senin 15 Oktober 2012, untuk mewujudkan Pemerintah DKI Jakarta yang bersih.
AJI Jakarta berharap besar keterpilihan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun ke depan akan membuat Pemerintah DKI Jakarta lebih transparan, akuntabel, dan bersih dalam mengelola dan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Hal yang mendesak dan mudah dilakukan oleh Jokowi dan Basuki dalam mewujudkan pemerintah bersih dan anti-korupsi ialah menghapus pos APBD DKI Jakarta untuk para jurnalis. Penghapusan pos anggaran untuk jurnalis ini demi menjaga independensi jurnalis dalam memberitakan berbagai hal tentang pemerintah DKI Jakarta. Independensi para jurnalis, termasuk medianya, sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan DKI Jakarta yang bersih dari korupsi dan kuntabel.
Sayangnya, penghapusan pos APBD DKI Jakarta untuk jurnalis tampaknya belum menjadi perhatian Jokowi-Basuki. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh AJI Jakarta, 16 September 2012 lalu, Koordinator Bidang Komunikasi & Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki, Budi Purnomo Karjodihardjo, tidak menjawab tegas soal ini. Budi Purnomo mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab soal penghapusan anggaran untuk jurnalis. Akibatnya, sampai saat ini tidak terlalu jelas bagaimana kebijakan Jokowi-Basuki terhadap penghapusan anggaran untuk jurnalis.
Data yang diperoleh AJI Jakarta dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta pada 11 November 2011, menunjukkan, alokasi anggaran untuk para jurnalis bukan isapan jempol. Anggaran untuk jurnalis di Pemprov DKI Jakarta bertajuk Diseminasi Informasi Melalui Wartawan Koordinatoriat Balaikota DKI Jakarta sebesar Rp 287.025.000 untuk tahun Anggaran 2011. Pos anggaran ini bertujuan untuk mendanai ”Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah.”
Informasi tentang pos tentang anggaran untuk jurnalis ini disampaikan melalui surat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, Sugiyanta, kepada AJI Jakarta. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa anggaran ini sebagai bentuk hubungan dengan media (media relations) dalam memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah DKI Jakarta yang sedang mengemuka di masyarakat.
AJI Jakarta memandang, pengalokasian anggaran pemerintah daerah untuk jurnalis bertentangan dengan Undang-Undang dan Kode Etik jurnalistik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, jurnalis bukanlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhak memperoleh anggaran dari Pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers, terutama Pasal 6, disebutkan bahwa ”Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”
Tindakan penyalahgunaan profesi, menurut Dewan Pers, adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sedangkan yang dimaksud suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyatakan sikap:
1. Mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, menghapus anggaran untuk jurnalis yang meliput di Balai Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah DKI Jakarta. Kami mendesak Jokowi untuk bersikap tegas untuk menghukum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pejabatnya yang menyediakan pos anggaran untuk jurnalis. Anggaran untuk jurnalis lebih tepat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperbaiki layanan publik.
2. Mengajak para jurnalis yang meliput di Balai Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, dan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selalu menjaga independensi selama meliput dan memberitakan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD.
Demikian sikap AJI Jakarta untuk mewujudkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Jakarta, 15 Oktober 2012
Ketua AJI Jakarta                                                              Koordinator Divisi Advokasi
Umar Idris                                                                           A.Nurhasim



Sumber: Tribunnews
Editor: M. Amin

Ini Dia Harapan Penggugat Masuk Pantai Ancol Gratis Kepada Jokowi

Ilustrasi

Kita harap pak Jokowi punya paradigma baru. Kita mau dia berpikiran bahwa segala ruang publik itu bisa dinikmati masyarakat umum secara gratis.

[M Taufik]

Tiga warga yang menggugat agar masuk Pantai Ancol digratiskan, berharap Gubernur baru DKI Jakarta yang baru mempunyai paradigma baru. Paradigma baru itu adalah menggratiskan segala akses untuk masuk ke ruang terbuka hijau.

"Kita harap pak Jokowi punya paradigma baru. Kita mau dia berpikiran bahwa segala ruang publik itu bisa dinikmati masyarakat umum secara gratis," harap penggugat tiket masuk Pantai Ancol, M Taufik, saat dihubungi, Kamis (11/10/2012) malam.

Menurutnya, penerapan kebijakan gratis untuk masuk ke ruang terbuka hijau tidak sulit asalkan Jokowi berkomitmen kepada warga Jakarta. Ia menyarankan Jokowi mengeluarkan kebijakan baru atau merevisi peraturan daerah.

"Kalau soal peraturan saya rasa itu bisa diatur oleh Pak Jokowi jika ada niatan. Untuk anggaran bisa juga pakai subsidi silang," ungkapnya.

Subsidi silang, lanjut Taufik, dilakukan dengan menaikkan tarif mobil atau motor yang masuk Pantai Ancol. Tetapi para pejalan kaki tidak dipungut biaya. Dengan begitu, mimpi Pantai Ancol menjadi milik warga bisa jadi kenyataan.

"Bisa juga kawasan Pantai Ancol diterapkan sebagai daerah disiplin hukum. Misalnya, orang yang buang sampah sembarangan langsung di denda dengan hukuman berlaku, seperti yang dilakukan di kawasan SCBD," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ahmad Taufik, Abdul Malik Damrah, dan Bina Bektiati menggugat pengelola Pantai Ancol Jakarta karena ketiganya dikenakan tiket masuk pantai masing-masing Rp 15 ribu atau total Rp 45 ribu. Mereka juga meminta penghapusan tarif masuk bagi siapa pun. Ketiganya beralasan pantai merupakan fasilitas publik yang harus bisa diakses secara gratis oleh siapa pun.

Mereka lalu menggugat Pemprov DKI Jakarta sebagai tergugat I, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai tergugat II dan PT Taman Impian Jaya Ancol sebagai tergugat III. Adapun para pihak yang turut tergugat yaitu Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Atas gugatan ini, PT Pembangunan Jaya Ancol balik menggugat ketiga warga Jakarta tersebut senilai Rp 1,5 miliar.





Sumber: detikNews
Editor: M. Amin

Inilah Pengalihan Arus Lalu Lintas Saat Pelantikan Gubernur Jokowi

Jokowi Basuki

Akan ada pengaturan lalu lintas selama berlangsungnya pelantikan gubernur di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih.

[Udar Pristono]

Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya Ahok akan digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin 15 Oktober 2012. Pengalihan arus lalu lintas telah disiapkan petugas selama pelantikan tersebut berlangsung. 

"Akan ada pengaturan lalu lintas selama berlangsungnya pelantikan gubernur di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih," kata Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono dalam rilis kepada detikcom, Jumat (12/10/2012). 

Pristono meminta warga yang tidak berkepentingan untuk menghindari Jl Kebon Sirih pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. "Kita minta pengguna jalan yang tidak berkepentingan menghindari melintas di depan Gedung DPRD DKI Jakarta," katanya. 

Pengalihan lalu lintas saat pelantikan Gubernur Jokowi adalah sebagai berikut:

-Pengendara dari depan Bank Indonesia yang hendak menuju Tugu Tani akan dibelokkan ke kiri menuju Jl Thamrin kemudian berputar di Jl Medan Merdeka Barat-Jl Medan Merdeka Selatan-Jl Ridwan Rais-Tugu Tani.

-Pengendara dari Jl Medan Merdeka Barat yang hendak menuju Tugu Tani akan dibelokkan ke kiri ke Jl Medan Merdeka Selatan-Jl Ridwan Rais-Tugu Tani.

-Pengendara dari Jl Agus Salim yang hendak menuju Tugu Tani diarahkan melewati Jl Wahid Hasyim-Tugu Tani. 

Saat pelantikan, Sekretariat DPRD mengundang 2.000 tamu. Sebanyak 850 undangan ditempatkan di ruang paripurna, sedangkan di luar ruang tersebut 1.150. Mereka akan ditemani dua layar raksasa di lobi dan lantai 3. Sebanyak 9 stasiun televisi akan menyiarkan secara langsung. Karena terbatasnya tempat di DPRD, simpatisan Jokowi-Ahok disarankan menyaksikan di televisi di rumah masing-masing.






Sumber: detikNews
Editor: M. Amin

Megawati: Kemenangan Jokowi di Pilgub DKI Modal untuk Pemilu 2014

Megawati Soekarnoputri

Pelajaran yang harus terus-menerus kita rawat sebagai modal memasuki Pemilu 2014.

[Megawati Soekarnoputri]

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mensyukuri kemenangan Joko Widodo yang dijagokan PDIP di Pilgub DKI Jakarta. Megawati meminta hal ini dirawat sebagai modal PDIP untuk Pemilu 2014.

"Saudara-saudara, kita juga patut bersyukur karena Pilkada Jakarta juga telah menjadi medan ujian penting bagi sejumlah keyakinan dasar politik partai. Kita sekarang semakin paham dan yakin bahwa uang bukan fundamen paling penting dalam sebuah pertarungan politik," kata Megawati, dalam pidato politiknya di Rakernas II PDIP, seperti siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (13/10/2012).

Megawati menuturkan, Pilgub DKI telah membuka mata bahwa mitos bahwa uang adalah segala-galanya dalam politik, telah dipatahkan. "Kita semakin paham dan yakin bahwa politik pencitraan ternyata ada batasnya," kata Megawati.

Megawati menilai, Pilgub DKI Jakarta membuktikan, adagium bahwa kebohohongan yang terus diulang-ulang akan menjadi kebenaran, kini tidaklah terbukti. Namun gotong royong tetap menjadi hukum pokok dalam berpolitik di negara tercinta ini. 

"Pilkada Jakarta telah mengembalikan gotong-royong dari sekadar slogan menjadi spirit kerja konkret partai," ungkap Megawati.

Rakyat, menurut Megawati, bergerak secara sukarela dalam semangat perubahan ini. Pilgub Jakarta dinilainya menunjukkan dengan jelas, politik bagi rakyat bukan soal transaksi, bukan soal untung-rugi. Rakyat menceburkan diri langsung dalam politik karena soal kepentingan umum, soal kemaslahatan publik, soal solidaritas dan soal kebersamaan.

"Kita semakin paham dan yakin bahwa menangis dan tertawa bersama rakyat sebagaimana saya sampaikan dalam Kongres III lalu, tetap menjadi dasar dalam berpolitik kita. Inilah saudara-saudara pelajaran besar yang bisa kita petik dari kemenangan Pilkada di Ibu Kota Jakarta," paparnya.

"Pelajaran yang harus terus-menerus kita rawat sebagai modal memasuki Pemilu 2014," tandasnya.





Sumber: detikNews
Editor: M. Amin

Siapa 'Penumpang Gelap' Jokowi yang Dimaksud Megawati?

Ilustrasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut ada 'penumpang gelap' yang ikut menikmati kemenangan Joko Widodo (Jokowi) di Pilgub DKI. Siapa dia?

Untuk diketahui, politisi senior PDIP yang juga suami Megawati, Taufiq Kiemas, menyebut Prabowo Subianto yang juga capres Gerindra mengambil keuntungan dari kemenangan Jokowi. Seolah merespon kritik Taufiq Kiemas, Prabowo Subianto bahkan menunda deklarasi pencapresan yang rencananya akan digelar Oktober ini.

Megawati Soekarnoputri memang menyebut ada penumpang gelap di balik kemenangan Jokowi-Basuki di Pilgub DKI. Namun Megawati tak secara jelas menunjuk Prabowo sebagai pihak yang mengambil keuntungan tersebut.

"Hanya saja saudara-saudara, di tengah-tengah rasa syukur dan bangga, kita masih juga menyaksikan bagaimana kemenangan Jokowi-Basuki telah membuka jalan bagi banyak pihak untuk mengklaim sebagai yang paling berjasa. Pilkada Jakarta juga telah membuka jalan bagi para "penumpang gelap" untuk ikut menikmati sukses tanpa merasa terganggu sedikitpun secara moral," sindir Megawati.

Hal ini disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di Rakernas II PDIP, seperti salinan pidato resmi yang diperoleh detikcom, Sabtu (13/10/2012).

Menurut Megawati, Pilgub DKI Jakarta telah membuka tabir betapa sempitnya pemahaman banyak pihak terhadap politik. Selama ini, menurutnya, rakyat menyaksikan bagaimana elit dan cerdik pandai berlomba merayakan kemenangan sambil menyingkirkan pihak yang kalah. 

"Politik seakan menjadi hanya persoalan menang-kalah. Mereka dengan lantang seakan mengatakan, menang adalah puncak dari semua keagungan politik. Kalah adalah gambaran dari kebodohan dan keterbelakangan dalam politik," kata Mega.

"Orang lupa bahwa politik bukan soal menang-kalah saja, betapapun itu penting. Orang lupa bahwa politik adalah proyek sejarah dan ideologi: kerja menyusun satu-demi-satu sendi-sendi kehidupan dan batu-batu peradaban yang memungkinkan keseluruhan kemanusiaan kita termanifestasi dan berkembang. Peradaban yang memungkinkan seluruh imajinasi ideologi bisa diimplementasikan secara nyata," lanjut Mega.

Megawati lantas meyakini masyarakat sudah sangat memahami bahwa Pilkada bukanlah soal menang-kalah saja. Megawati lantas menyampaikan alasan kenapa akhirnya merestui majunya Jokowi di Pilgub DKI. Padahal awalnya Jokowi bukanlah cagub DKI paling populer.

"Saya ingin saudara-saudara paham akan hal ini. Jika politik hanya soal "menang dan kalah", sudah pasti bukan seorang Jokowi atau Basuki yang saya rekomendasikan. Mengapa? Karena semua hasil survei menyatakan dengan sangat tegas: jangan pilih Jokowi maupun Basuki karena pasti akan kalah. Tetapi sebagai Ketua Umum saya justru memutuskan untuk merekomendasikan keduanya dengan cara-cara ideologis-politik yang saya pikirkan dan kembangkan," kata Megawati.





Sumber: detikNews
Editor: M. Amin

Jokowi Akan Turunkan Tarif Parkir DKI?

Jokowi Akan Turunkan Tarif Parkir DKI?
Deretan sepeda motor terparkir di daerah SCBD Jakarta Selatan, Selasa (9/10/2012). Tarif parkir di dalam ruangan di Jakarta mengalami kenaikan setelah ada SK Gubernur No 120 Tahun 2012 tentang biaya parkir dengan tarif Rp 3.000-Rp 5.000/jam untuk kendaraan roda empat, dari sebelumnya Rp 2.000/jam. Sedangkan untuk roda dua ruang kenaikan tarif Rp 1.000-Rp 2.000/jam, dari sebelumnya hanya Rp 500/jam. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Banyak keluhan masyarakat, bisa dijadikan dasar untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini. Kami di Komisi B akan mengusulkan evaluasi.
[Taufik Hadiawan]
Setelah Pemprov DKI menetapkan kenaikan tarif parkir off street atau di gedung melalui Peraturan Gubernur yang masih ditandatangani Fauzi Bowo, DPRD DKI Jakarta akan mengevaluasi pergub tersebut.
Tidak tertutup kemungkinan, Gubernur terpilih, Joko Widodo akan kembali mengeluarkan Pergub baru untuk membatalkan Pergub dan menurunkan tarif parkir. Dengan dikembalikannya tarif parkir gedung ke tarif lama, pengemudi mobil dan sepeda motor pribadi di Jakarta diperkirakan akan semakin banyak.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi transportasi, Taufik Hadiawan, mengaku sudah mendengar keluhan pengendara mobil pribadi tentang kenaikan ini. Mereka sebagian besar mengeluhkan minimnya sosialisasi oleh instansi terkait, mengenai kenaikan tersebut. Padahal, kenaikan tarif yang ditetapkan besar.
"Banyaknya keluhan masyarakat, bisa dijadikan dasar untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini. Kami di Komisi B akan mengusulkan evaluasi," kata politisi Gerindra ini.
Taufik mengatakan, evaluasi sangat terbuka dilakukan, terlebih Jakarta telah berganti kepemimpinan. Pergub No. 120 tahun 2012 tentang parkir diluar badan jalan disusun dan ditandatangani Fauzi Bowo. "Sehingga di bawah kepemimpinan Joko Widodo tidak menutup kemungkinan untuk dirubah kembali," ujarnya.
Seperti diketahui, tarif parkir di pusat perbelanjaan dan hotel atau kegiatan parkir yang menyatu, serta perkantoran dan apartemen, untuk kendaraan jenis Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya sebesar Rp 3.000 pada jam pertama. Dan jam berikutnya Rp 2.000.
Sedangkan untuk sepeda motor, tarifnya Rp 1.000 pada jam pertama dan jam berikutnya Rp 1.000 per jam.
Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana mengatakan dirinya setuju dengan kenaikan tarif parkir karena bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. "Tarif naik itu baik, asal pajak online diterapkan, paling tidak hasil PADnya bisa mendekati perolehan dari pajak kendaraan bermotor (PKB)," ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Pria yang akrab disapa Lulung ini mengatakan, jika Pergub parkir kembali diubah oleh Jokowi, maka itu adalah langkah yang kurang tepat. "Memang itu wewenang Gubernur baru tapi persetujuannya tetap di DPRD," ujarnya.
Lulung menjelaskan, keluarganya juga memiliki perusahaan pengelola parkir yakni Putraja Parking. Lulung mengatakan memang ada kemungkinan pengelola parkir swasta yang tidak melaporkan perolehan secara benar ke Dinas Pelayanan Pajak. Sehingga perolehan pajak parkir sebenarnya bisa digenjot. Namun sebagai pengelola parkir di lokasi swasta, lanjutnya, dirinya justru ingin pajak parkir online diterapkan.
"Keluarga saya juga operator parkir, tapi saya ingin diterapkan pajak online, jadi laporannya tidak bisa diakali. Kita nggak bisa lari, pajak parkir 20 persen itu wajib untuk DKI," tuturnya.
Selain itu, kata Lulung, kenaikan tarif parkir cukup membantu operasional pengelola parkir karena tidak pernah naik sejak delapan tahun lalu.
"Kita minta dengan Gubernur baru harus dibuat Perda yang menyangkut kerugian kendaraan di tempat parkir, atau asuransi yang menunjang, agar konsumen parkir itu bisa diganti rugi. Kalau di perusahaan kami (Putraja) sudah jalan itu. Kalau hilang akan diganti, kita kerja sama dengan perusahaan asuransi," tuturnya seraya menegaskan dirinya sudah tidak mengurusi PT Putraja lagi karena jabatannya di DPRD DKI.


Sumber: Warta Kota
Editor: M. Amin

Jokowi Mendadak Artis di Rakernas PDIP

Ilustrasi

Mohon jalannya mas, karena Pak Jokowi akan naik kereta ke Solo nanti jam 6 sore.
Arena pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan di Imperial Ballroom Pakuwon, Surabaya, Jumat (12/10/2012) mendadak meriah karena kedatangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo (Jokowi).
Banyak peserta Rakernas yang ingin mendekat untuk sekadar bersalaman dan meminta foto bersama. Gubernur yang sukses diusung PDI-P itu terlihat sudah dikerumuni peserta sejak datang ke arena Rakernas bersama rombongan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri.
Alhasil, pengamanan kepada Jokowi sedikit diperketat agar dia dapat berjalan lancar memasuki gedung.
Beberapa pengawal Jokowi kembali bekerja keras saat dia mulai meninggalkan gedung usai mendengarkan sambutan pembukaan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, karena puluhan peserta Rakernas dari berbagai daerah beserta awak media sudah menunggu di depan pintu keluar.
''Mohon jalannya mas, karena Pak Jokowi akan naik kereta ke Solo nanti jam 6 sore,'' kata salah satu pengawalnya. Namun permintaan pengawal itu tidak dihiraukan, puluhan peserta terus mengejar Jokowi yang saat itu memakai atasan baju merah, warna khas PDI-P, untuk meminta foto bersama.
Rakernas II PDI-P di Surabaya yang digelar hingga 14 Oktober mendatang dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta dari unsur pengurus dari ratusan DPC dan puluhan DPD se-Indonesia. Tema yang diusung dalam Rakernas II nanti adalah ''Kedaulatan Pangan Bersama Rakyat''.
Tema itu menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya raya harus segera mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan yang melibatkan rakyat, dipercaya mampu mengatasi permasalahan ekonomi bangsa.


Sumber: Tribunnews
Editor: M. Amin

Saran Didi Petet Agar Jokowi Tetap di Hati Wong Cilik

Saran Didi Petet Agar Jokowi Tetap di Hati Wong Cilik
Artis Senior Didi Petet 

 kecil saja cukuplah,  nggak perlu makan-makan besar yang menelan anggaran besar.
[Didi Petet]
Aktor Didi Petet memuji Gubernur Jakarta terpilih Joko Widodo alias Jokowi yang memangkas biaya pelantikan dari sekitar Rp 1 miliar lebih menjadi cuma setengahnya.
Bagi pemilik nama asli Didi Widiatmoko ini, tak perlu boros dan menghamburkan uang rakyat hanya untuk pelantikan seorang Gubernur. Gaya Jokowi  yang sederhana harus terbukti di awal pelantikan.
"Makanan kecil saja cukuplah,  nggak perlu makan-makan besar yang menelan anggaran besar, " kata Didi Petet, di sela jumpa pers World premiere film "Jakarta Hati" di Istana Sahid Apartemen, Jl Jend Sudirman, Jakarta, Jumat (12/10/2012).
Bintang film 'Catatan Si Boy II' ini menyarankan Jokowi bersedia menempati rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi gaya hidupnya yang disederhanakan. Mempergunakan rumah dinas menurut Didi sah-sah saja asal dipergunakan dengan benar.
"Mungkin rumah jabatan dipakai tapi diubah. Menikmati boleh tapi lebih dipugar dan direnovasi. Sehingga tidak suuzon. Kepercayaan rakyat terus terjadi," tandasnya. 


Sumber: Tribunnews
Editor: M. Amin

9 Stasiun Televisi Siarkan Pelantikan Jokowi-Basuki

9 Stasiun Televisi Siarkan Pelantikan Jokowi-Basuki
Joko Widodo (Jokowi) didampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017 bertemu Fauzi Fowo (Foke) Gubernur DKI Jakarta yang habis masa jabatannya tanggal 7 Oktober 2012, Jumat (5/10/2012) di Balai Kota, Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM) 

Ada sembilan stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung. Bagi yang tidak tertampung, bisa menyaksikan dari rumah.
[Inggard Joshua]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memastikan pelantikan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih periode 2012-2017, digelar hari Senin, 15 Oktober, di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI. Acara digelar sederhana.
Dalam rapat Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/10/2012), rangkaian acara pelantikan sejak pukul 10.00 hingga pukul 12.55 sudah disusun secara detail. Acara diawali dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, diakhiri acara ramah-tamah.
”Berdasarkan surat keputusan Presiden tanggal 9 Oktober dan telegram dari Kementerian Dalam Negeri, diharapkan DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat paripurna istimewa untuk melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua seusai rapat.
Sebanyak 2.000 undangan telah disebar. Di dalam ruang rapat ditempatkan 850 tamu undangan, selebihnya ditempatkan di luar ruang rapat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan mantan Wakil Gubernur Prijanto juga diundang dalam pelantikan dan memastikan akan datang.
Acara pelantikan akan digelar secara sederhana dengan anggaran Rp 500 juta, sebelumnya sempat dianggarkan Rp 1 miliar.
”Prinsipnya tidak menghamburkan anggaran. Acaranya sederhana, tetapi tentu tidak lebih jelek dari provinsi lain,” ujar Inggard.
Mengingat tingginya minat warga yang ingin menyaksikan pelantikan, Inggard mengimbau agar masyarakat menyaksikan pelantikan dari layar televisi.
”Ada sembilan stasiun televisi yang menyiarkan secara langsung. Bagi yang tidak tertampung, bisa menyaksikan dari rumah,” ujarnya.
Inggard juga memastikan tidak akan ada penutupan Jalan Kebon Sirih saat pelantikan. Guna mengatur lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Mangara Pardede mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih merupakan pelantikan pejabat tingkat provinsi. Karena itu, pejabat partai yang diundang pun pada level provinsi. ”Kalau menghadirkan pimpinan partai tingkat pusat, itu bagian dari undangan partai,” katanya.
Sebanyak 20 undangan juga diberikan kepada Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, tempat Jokowi menjabat sebelumnya.
Pelantikan Jokowi-Basuki sempat tertunda dua kali. Semula, keduanya akan dilantik pada 7 Oktober seiring dengan habisnya masa jabatan gubernur lama. Jadwal itu mundur dengan alasan administrasi belum beres. Pelantikan sempat diundur lagi 12 Oktober, tetapi batal karena bertepatan acara Mendagri.



Sumber:
 Tribunnews
Editor: M. Amin

7.000 Relawan Jokowi-Ahok Diprediksi Hadiri Pelantikan

7.000 Relawan Jokowi-Ahok Diprediksi Hadiri Pelantikan
Joko Widodo (Jokowi) didampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017 bertemu Fauzi Fowo (Foke) Gubernur DKI Jakarta yang habis masa jabatannya tanggal 7 Oktober 2012, Jumat (5/10/2012) di Balai Kota, Jakarta. 

 Perhubungan (Dishub) DKI mengaku telah mendapat laporan akan ada 5.000-7.000 relawan Jokowi-Ahok yang akan menghadiri acara pelantikan pada 15 Oktober nanti di DPRD DKI.
Staf Pengendalian Operasional Dishub DKI, M Ridwan, mengatakan jumlah relawan yang cukup banyak tersebut akan menjadi pertimbangan pihaknya mengenai penutupan jalan di sekitar gedung DPRD DKI.
Ia mengaku belum mengetahui pada pukul berapa massa pendukung Jokowi-Ahok akan datang ke DPRD DKI.
"Antisipasi penutupan jalan belajar dari pengalaman saat penyampaian visi misi pada kampanye kemarin di DPRD DKI," ujar Ridwan, Jumat (12/10/2012) di gedung DPRD DKI.
Sebelumnya, Dishub DKI juga belum dapat memastikan apakah saat pelantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI, akan menutup Jalan Kebon Sirih atau tidak.
Untuk mengantisipasi adanya penutupan jalan, pihaknya menyiagakan sebanyak 50-60 petugas. Para petugas ini akan disebar di 13 titik yakni di sekitar Jalan Kebon Sirih, Jalan Sabang, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Medan Merdeka Selatan, Tugu Tani, Jalan Thamrin, dan Wisma Antara.



Sumber:
 Tribunnews
Editor: M. Amin

Ini Susunan Acara Pelantikan Jokowi-Basuki


Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017 Joko Widodo (Jokowi) - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilantik tanggal 15 Oktober 2012 di Balai Kota, Jakarta. @2012 Davinanews.com
Calon gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih, Joko Widodo "Jokowi" dan Basuki T Purnama "Ahok" tinggal menunggu hari pelantikan.
Pasangan gubernur dan wakil gubernur ini resmi dilantik pada 15 Oktober 2012 di gedung DPRD DKI Jakarta.
Berikut susanan acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017 Joko Widodo-Basuki T Purnama:
Pukul 10.00 WIB:
Undangan sudah memasuki dan menempati ruang rapat paripurna
Pukul 10.00 WIB-10.05 WIB:
Mendagri, Pimpinan Dewan, Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tiba di lobi gedung DPRD
Pukul 10.05 WIB-10.10 WIB:
Tarian penyambutan Selamat Datang
Pukul 10.10 WIB-10.15 WIB:
Mendagri, Pimpinan Dewan, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih memasuki ruang Rapat Paripurna
Pukul 10.15 WIB-10.18 WIB :
Pengantar acara
Pukul 10.18 WIB-10.25 WIB: menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
Pukul 10.25 WIB-10.40 WIB: Pembukaan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta oleh Ketua DPRD
Pukul 10.40 WIB-10.45 WIB: pembacaan Keppres oleh Sekretaris DPRD DKI
Pukul 10.45 WIB-10.55 WIB: pengambilan sumpah atau janji jabatan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur oleh Menteri Dalam Negeri
Pukul 10.55 WIB-11.00 WIB : Penandatanganan berita acara pengucapan umpah atau janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Pukul 11.00 WIB-11.05 WIB : Kata-kata pelantikan
Pukul 11.05 WIB-11.15 WIB : Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Pukul 11.15 WIB-11.20 WIB : Penandatanganan naskah pakta integritas Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Pukul 11.20 WIB-11.25 WIB : Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dilanjutkan penyerahan memori pelaksanaan tugas jabatan
Pukul 11.25 WIB-11.45 WIB :
Sambutan Mendagri RI
Pukul 11.45 WIB-11.50 WIB : Pembacaan doa
Pukul 11.50 WIB-11.55 WIB :
Menyanyikan lagu hymne Gita Jaya
Pukul 11.55 WIB-12.00 WIB : Penutupan rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI oleh Ketua DPRD DKI
Pukul 12.00 WIB-12.55 WIB:
Pemberian ucapan selamat
Pukul 12.55-selesai :
Ramah tamah dan santap siang bersama di rumah gubernur dan wakil gubernur.
Acara pelantikan tersebut juga disiarkan secara langsung di RCTI, MNC TV, GLOBAL TV, Metro TV.



Sumber:
 Tribunnews
Editor: M. Amin

Tentang DaVinaNews.com

Davinanews.com Diterbitkan oleh Da Vina Group Davinanews.com adalah situs berita dan opini yang memiliki keunggulan pada kecepatan, ketepatan, kelengkapan, pemilihan isu yang tepat, dan penyajian yang memperhatikan hukum positif dan asas kepatutan Davinanews.com memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk berinteraksi. Pada setiap berita, pembaca bisa langsung memberikan tanggapan. Kami juga menyediakan topik-topik aktual bagi Anda untuk saling bertukar pandangan. Davinanews.com menerima opini pembaca dengan panjang maksimal 5.000 karakter. Lengkapi dengan foto dan profil singkat (beserta link blog pribadi Anda). Silakan kirim ke email: news.davina@gmail.com.