Belum semua perusahaan sadar mengelola CSR untuk penanggulangan bencana.

Badan Nasonal Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta kalangan usaha melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) diwujudkan dalam bentuk bantuan yang dapat dirasakan efeknya tidak hanya pada saat tanggap bencana. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Kehumasan BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam dialog publik HIPMI mengenai penanggulangan bencana di Jakarta, Kamis (5/7).

Menurut Sapto selama ini, dunia usaha memang sudah banyak yang memiliki kesadaran tinggi dengan menganggarkan dana-dana CSR. 

Sebagian dana tersebut terkadang disalurkan saat terjadinya bencana alam.

Namun menurutnya, terkadang bantuan yang diberikan hanya bersifat sementara sesaat setelah terjadinya bencana, dan lebih banyak yang memberikan bantuan yang sifatnya sementara.

"Padahal banyak bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk lain dan bersifat panjang," katanya.

Menurut Sutopo, mengambil kasus terjadinya erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta, banyak perusahaan yang langsung memberikan bantuan pascakejadian tersebut.

Namun, dalam jangka menangah dan panjang bantuan sudah tidak ada, padahal para pengungsi masih membutuhkan bantuan.

Salah satu wujud bantuan yang dapat dibaerikan adalah pembangunan hunian sementara yang dapat ditinggali hingga tiga tahun dengan alokasi biaya setiap rumah hanya mencapai Rp7-Rp8 juta.

"Dengan begitu para penghuni dapat merasakan bantuan itu dalam waktu yang cukup panjang," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Ketua Umum HIPMI Bayu Priawan Djokosoetono menyambut baik usulan dari BNPB tersebut.

"Itu menjadi usulan yang sangat bagus, karena saat ini kesadaran dunia usaha dalam menganggarkan dana-dana CSR sangat besar dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.