Ada tiga provinsi yang sekarang dipimpin oleh PKS, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 

Jagoan PKS di Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta putaran pertama kandas. Meski sudah mengeluarkan kader andalannya, Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS, hasilnya tetap mengecewakan.

Pasangan Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini hanya menempati posisi sesuai nomor urut, empat, dengan cuma meraup 508.113 suara. Pasangan ini hanya meraih 11,7 persen suara warga Jakarta.

Putaran dua resmi berjalan dan akhirnya PKS mendukung pasangan incumbent Fauzi Bowo (Foke) dan Nachrowi Ramli (Nara). Banyak isu melanda di balik keputusan tersebut. Dari isu mahar sampai tawaran kursi kepala dinas untuk kader PKS.

Seberapa ketat tarik-menarik di internal partai sampai pada keputusan untuk tidak mendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)? Apa pertimbangan PKS meneken kontrak politik dengan Foke-Nara? Bagaimana isu jatah kepala dinas?

Teka-teki itu terungkap saat VIVAnews mewawancarai Sekretaris Jenderal PKS yang juga Wakil Ketua DPR Anis Matta. Berikut petikan wawancara VIVAnews dengan pria kelahiran 7 Desember 1968 itu yang dilakukan tadi malam, 12 Agustus 2012, dan beberapa waktu yang lalu:

Apa alasan PKS mendukung Foke di putaran dua? Sebelum kami menjelaskan alasannya, mungkin perlu didudukkan dulu satu masalah. Bahwa PKS kan terlibat dalam putaran pertama dan sebenarnya dengan terlibat di putaran pertama itu kami memberikan pilihan yang kami anggap adalah pilihan terbaik di masyarakat.

Tapi, karena ini tidak terjadi [kemenangan] maka putaran kedua ini sebenarnya dua-duanya bukan kandidat atau yang didukung oleh PKS. Tetapi, irisan terbesar konstituen PKS Jakarta mendukung Foke.

Artinya memang konstituen grassroot lebih banyak mendukung Foke, sedangkan kalangan menengah atas kami mendukung Jokowi. Dalam pilkada Solo sebenarnya PKS juga mendukung Jokowi sebagai walikota. Nah, kami ingin pembelajaran konsistensi politik, agar pejabat yang terpilih dari pemilihan seperti ini menyelesaikan amanahnya hingga tuntas.

Jokowi masih memegang jabatan sebagai Walikota Solo. Ahok juga ternyata pernah mundur dari Bupati Belitung Timur guna mengikuti pemilihan gubernur Bangka Belitung, namun kalah di sana.

Nah, kami mempertimbangkan dua hal itu. Pertama, irisan terbesar grassroot di Jakarta lebih dekat dengan Foke. Karena, memang selama ini mereka lebih dekat bersentuhan dengannya.

Kedua, kami inginkan pembelajaran bagi pejabat publik untuk menyelesaikan masa jabatannya sebelum mengikuti kontes atau perebutan jabatan baru. Nah, Jokowi kami harap menuntaskan dulu jabatannya sampai akhir periode di Solo.

Artinya, konstituen menengah atas PKS mendukung Jokowi?Memang ada irisan kader dan konstituen yang ke Jokowi. Dalam pilkada putaran pertama pun kami menemukan irisan dukungan mereka seperti itu.

Tetapi, yang juga penting adalah pertimbangan pada irisan terbesar konstituen di Jakarta yang lebih mendukung Foke. Adanya suara kritis, sikap pribadi seperti itu wajar saja dalam era demokrasi karena semua pendapat kita hargai. Namun, kalau sudah menjadi keputusan Dewan Syuro mereka akan mengikuti apa yang partai putuskan.

Anda yakin konstituen kelas menengah yang kerap bersuara lebih kritis akan mematuhi keputusan partai?Pada akhirnya seperti itu. Mereka akan mengikuti keputusan partai.

Pertimbangan mendukung Foke juga sebagai strategi menghadapi pemilu 2014?Tidak ada kaitan. Pilkada itu beda dengan pemilu legislatif. Dalam pilkada kami lebih mempertimbangkan konteks lokal dan ketokohan kandidat. Bagaimana kecenderungan konstituen menyikapi kandidat yang ada.

Benarkah PKS deal dengan Foke dengan janji jatah kepala dinas dan sekda?
Kalau kontrak politik , kami berikan dukungan pada calon itu selalu ada kontraknya. Kontrak politik itu, di manapun kami berkoalisi, ada agar jelas dukungan kami membawa manfat.

Maksud Anda, mendapat jatah dua kepala dinas itu termasuk dalam kontrak politik?Kalau kepala dinas itu urusan birokrasi. Itu kan PNS, jabatan karir yang ada sistem dan mekanismenya tersendiri. Saya kira, tidak sampai sejauh itu pembicaraannya. Kami tidak intervensi sejauh itu. Yang kami sodorkan adalah ide-ide pembangunan. Kami tawarkan visi, misi, dan program dari kandidat yang dulu kami usung di putaran pertama.

Bagaimana peningkatan elektabilitas PKS di Indonesia?Peningkatan elektabilitas PKS tidak dipengaruhi oleh revolusi di Timur Tengah, tapi merupakan pertumbuhan yang alamiah dari kerja-kerja keras kader-kader PKS. Selain itu, semakin kuatnya degradasi yang menimpa dunia politik kita.

Degradasi seperti apa?Misalnya masalah degradasi moral. Setiap kali terjadi degradasi moral di panggung politik itu menciptakan peluang-peluang baru bagi PKS. Dengan terjadinya degradasi moral maka akan ada peralihan trust atau kepercayaan kepada partai-partai yang lahir semasa reformasi seperti PKS.

Apakah peralihan trust sudah terasa, dengan kemenangan PKS dalam pemilihan umum kepala daerah misalnya?Ada tiga provinsi yang sekarang dipimpin oleh PKS, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dengan total populasi 60an juta. Artinya, sekarang ini PKS memimpin total seperempat populasi Indonesia itu.

Dari tiga kepala daerah itu bisa mendongkrak elektabilitas PKS?Saya termasuk percaya, dari pengalaman panjang, ada split antara pemilu legislatif, pemilukada dan pilpres. Jadi, karena kami menang pemilukada di satu tempat maka partai akan menang pemilu legislatif di daerah itu. Bukan berarti kita kalah di pemilukada, maka partai akan turun disitu. Itu yang saya maksud dengan split. Jadi, masyarakat bisa membedakan kapan saatnya memilih orang dan kapan saatnya memilih partai.

Split itu termasuk di Jakarta?Termasuk, Jakarta. Karena itu, saya percaya kekalahan pemilukada Jakarta pada putaran pertama ini tidak akan mempengaruhi perolehan suara PKS di 2014. Malah saya percaya sebaliknya. Ini akan memicu kader untuk bekerja lebih keras karena ini semacam early warning.

Redaktur: Yudi Dwi Ardian

Sumber: Vivanews