.png)
5 Gebrakan Ahok di Balai Kota Jakarta
Gebrakan 100 Hari Jokowi Basuki #12
 |
| Pidato Jokowi-Ahok. ©2012 Merdeka.com/imam buhori |
Jika Gubernur Joko Widodo sibuk blusukan ke beberapa ke kecamatan di Jakarta, lain halnya dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok ini lebih sering menghabiskan waktu di Balai Kota dan gedung Pemprov DKI Jakarta.
Meski hanya di Balai Kota ternyata Ahok tak berdiam diri di ruangan kerjanya. Sejak dilantik pada 15 Oktober lalu, dia selalu datang lebih awal 5 menit dari Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.
Setibanya di Balai Kota, Ahok tak langsung masuk ke ruang kerjanya. Dia terlebih dulu berkeliling ke ruang kerja beberapa jajaran Pemprov yang ada di Gedung D untuk mengenali semua ruangan di kompleks Balai Kota.
Selain itu, orang nomor dua di DKI Jakarta ini juga membuat beberapa gebrakan untuk meningkatkan kualitas kerja PNS Pemprov meski penggunaan anggaran harus dihemat. Berikut empat gebrakan Ahok selama dua hari menjabat jadi wakil gubernur terpilih DKI Jakarta periode 2012-2017.
1. Pasang CCTV awasi PNS
Melalui perintah Jokowi, Ahok diminta meninjau ruang kerja PNS yang ada di Gedung D Pemprov DKI Jakarta.
Dalam sidak, Ahok sempat berpesan kepada Kepala Biro Umum DKI untuk memaksimalkan ketersediaan kamera CCTV di setiap lantai, dan ruangan yang ada di gedung kompleks Balai Kota DKI.
"Saya ingin bisa memantau kerja SKPD dari ruangan saya. Begitupula dengan lurah, camat, walikota, CCTV-nya supaya bisa disambungkan, bisa dipantau kerjanya," kata Ahok.
Dalam sidak, Ahok sempat berpesan kepada Kepala Biro Umum DKI untuk memaksimalkan ketersediaan kamera CCTV di setiap lantai, dan ruangan yang ada di gedung kompleks Balai Kota DKI.
"Saya ingin bisa memantau kerja SKPD dari ruangan saya. Begitupula dengan lurah, camat, walikota, CCTV-nya supaya bisa disambungkan, bisa dipantau kerjanya," kata Ahok.
2. Minta ruangan kerja kecil dan sederhana
Pasangan gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok ini memang merancang program penghematan anggaran. Misalnya dengan memanfaatkan gedung kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Ahok sendiri merasa ruangan kerja yang telah disediakan untuknya terlalu besar jika harus menghabiskan satu lantai. Dia berharap bisa diperkecil dan sisanya dibuat ruangan untuk kepala dinas-kepala dinas. Agar mereka bisa kerja saling berdampingan.
"Ruangan saya terlalu besar. Itu satu lantai untuk wagub terlalu besar, makanya kami hitung minimal," kata Ahok.
Menurut Ahok, ruangan besar tidak efektif. Baginya terpenting, di ruangnya ada toilet, meja rapat ruang terima tamu sudah cukup.
Saat meninjau ke ruangan Sekda Fadjar Panjaitan beberapa waktu lalu, Ahok juga mengimbau jika nantinya kepala dinas akhirnya dipindahkan ke Balai Kota maka ruangannya tidak boleh lebih besar dan lebih bagus dari ruangan sekda.
"Kalau kantor-kantor dinas pindah ke sini, ruang kerjanya tidak boleh lebih besar dari ruang kerja Sekda. Ruang kerjanya tidak boleh lebih bagus dari ruang kerja Sekda," kata Ahok.
Ahok sendiri merasa ruangan kerja yang telah disediakan untuknya terlalu besar jika harus menghabiskan satu lantai. Dia berharap bisa diperkecil dan sisanya dibuat ruangan untuk kepala dinas-kepala dinas. Agar mereka bisa kerja saling berdampingan.
"Ruangan saya terlalu besar. Itu satu lantai untuk wagub terlalu besar, makanya kami hitung minimal," kata Ahok.
Menurut Ahok, ruangan besar tidak efektif. Baginya terpenting, di ruangnya ada toilet, meja rapat ruang terima tamu sudah cukup.
Saat meninjau ke ruangan Sekda Fadjar Panjaitan beberapa waktu lalu, Ahok juga mengimbau jika nantinya kepala dinas akhirnya dipindahkan ke Balai Kota maka ruangannya tidak boleh lebih besar dan lebih bagus dari ruangan sekda.
"Kalau kantor-kantor dinas pindah ke sini, ruang kerjanya tidak boleh lebih besar dari ruang kerja Sekda. Ruang kerjanya tidak boleh lebih bagus dari ruang kerja Sekda," kata Ahok.
3. Gedung bekas dinas jadi penampungan PKL
Selama ini, kantor pusat dinas-dinas yang ada di Jakarta berpencar-pencar. Hal ini dinilai Jokowi-Ahok sesuatu yang mubazir dan mempersulit komunikasi.
Atas perintah Jokowi, Ahok diminta meninjau ruangan di Balai Kota yang masih memungkinkan untuk dijadikan ruangan dinas-dinas. Tujuannya agar koordinasi bisa berjalan lebih baik dan bisa menghemat anggaran.
"Beliau (Jokowi) ada keinginan, mengapa dinas-dinas yang bisa (ke sini) nggak dibawa ke sini," kata Ahok .
Nantinya, kantor-kantor dinas itu bisa dijadikan pasar khusus bagi pedagang kaki lima (PKL). Toh selama ini, meski ruangan menganggur biaya pengeluaran untuk telepon, air, listrik, juga cukup tinggi.
"Secara teknis, yang bisa kita gabungkan ke sini dan digabungkan, itu sedang dikaji ya. Sehingga tempat-tempat strategis tersebut dapat dibangun untuk rumah-rumah dengan sewa murah, ataupun pasar terpadu untuk PKL," sebut Ahok.
Atas perintah Jokowi, Ahok diminta meninjau ruangan di Balai Kota yang masih memungkinkan untuk dijadikan ruangan dinas-dinas. Tujuannya agar koordinasi bisa berjalan lebih baik dan bisa menghemat anggaran.
"Beliau (Jokowi) ada keinginan, mengapa dinas-dinas yang bisa (ke sini) nggak dibawa ke sini," kata Ahok .
Nantinya, kantor-kantor dinas itu bisa dijadikan pasar khusus bagi pedagang kaki lima (PKL). Toh selama ini, meski ruangan menganggur biaya pengeluaran untuk telepon, air, listrik, juga cukup tinggi.
"Secara teknis, yang bisa kita gabungkan ke sini dan digabungkan, itu sedang dikaji ya. Sehingga tempat-tempat strategis tersebut dapat dibangun untuk rumah-rumah dengan sewa murah, ataupun pasar terpadu untuk PKL," sebut Ahok.
4. Imbauan hemat energi
Kepada PNS di lingkungan Pemprov DKI, Ahok minta mereka membiasa diri hidup hemat energi. Ahok tidak ingin ada lampu yang menyala jika memang tempat tersebut tidak digunakan.
"Saya ke sini juga ingin melihat penghematan yang bisa dilakukan gedung ini. Kalau rapat jangan manfaatkan lampu terus, hemat energi, manfaatkan celah-celah jendela yang ada," terang Ahok saat sidak kemarin.
"Saya ke sini juga ingin melihat penghematan yang bisa dilakukan gedung ini. Kalau rapat jangan manfaatkan lampu terus, hemat energi, manfaatkan celah-celah jendela yang ada," terang Ahok saat sidak kemarin.
5. Pilih mobil dinas bekas
Pemprov DKI Jakarta menyediakan mobil dinas merek Toyota Land Cruiser untuk Ahok yang menjabat sebagai wakil gubernur. Mobil itu diberi pelat B 3.
Namun Ahok menolak mobil itu dengan alasan mobil itu terlalu besar dan tidak cocok buatnya. Ahok minta diganti dengan mobil dinas mantan Wagub DKI Jakarta terdahulu, Prijanto, yakni jenis yakni sedan Camry.
"Saya juga kaget. Tahu-tahu tadi pagi saya diberikan mobil itu. Langsung saya minta tukar," kata Ahok.
Alhasil mobil dinas Land Cruiser B 3 itu hingga hari kedua kemarin masih terparkir di tempat parkir khusus wakil gubernur.
Namun Ahok menolak mobil itu dengan alasan mobil itu terlalu besar dan tidak cocok buatnya. Ahok minta diganti dengan mobil dinas mantan Wagub DKI Jakarta terdahulu, Prijanto, yakni jenis yakni sedan Camry.
"Saya juga kaget. Tahu-tahu tadi pagi saya diberikan mobil itu. Langsung saya minta tukar," kata Ahok.
Alhasil mobil dinas Land Cruiser B 3 itu hingga hari kedua kemarin masih terparkir di tempat parkir khusus wakil gubernur.
Editor: M. Amin
Sumber :
