.png)
Alokasi Utang Pemerintah SBY Lebih Buruk Dibanding Orde Baru
 |
| rupiah. ©2012 Merdeka.com/arie basuki |
Orde Baru utang jadi infrastruktur. Tapi sekarang tidak jelas.
[Enny Sri Hartati]
Lembaga riset ekonomi INDEF menegaskan kecenderungan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus berutang merupakan tindakan tidak produktif. Dana dari utang dinilai tidak terasa nyata bagi masyarakat.
Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, mengatakan kondisi utang di zaman orde baru jauh lebih baik dari saat ini. Dahulu porsi utang langsung menjadi pembangunan infrastruktur. "Orde Baru utang jadi infrastruktur. Tapi sekarang tidak jelas," ujarnya saat ditemui di The Energy Tower, Jakarta, Selasa (16/10).
Dia menilai alokasi yang tidak jelas ini merugikan masyarakat. Hal ini karena 22,5 persen hasil pajak masyarakat diperuntukan sebagai pembayaran bunga utang dan cicilan pokok utang. Namun, kemampuan penyerapan utang yang rata-rata per tahun hanya 71,2 persen.
Pada 2012 utang luar negeri yang belum terserap sebesar Rp 157,9 triliun. Dengan posisi outstanding utang hingga akhir Juni 2012 telah mencapai Rp 1.938,6 triliun. "Ini masyarakat yang bayar pajak tapi masyarakat juga yang tidak menikmatinya," tuturnya.
Enny menegaskan ketidakefektifan utang, terlihat dari porsi yang bertambah namun tidak diikuti oleh menurunnya tingkat kemiskinan atau pengangguran. "Bahkan gini ratio atau ketimpangan pendapatan semakin meningkat," jelasnya.
Sumber: Merdeka
Editor: Evelyne Patricia
