.png)
Apindo: Jokowi-Ahok wajib pangkas birokrasi gemuk Pemprov DKI
GEBRAKAN 100 HARI JOKOWI BASUKI #14
 |
| Gubernur DKI Jokowi @2012 Davinanews.com/M. Amin |
"Perusahaan kecil itu kan di mana-mana dimintai duit. Lu mau minta izin harus pakai duit. Bahkan kaki lima lu lihat, hansip-hansip pinggir jalan aja malak dia. High cost economy ini membikin pengusaha tidak bisa menaikkan gaji dan mengorbankan buruh."
- Sofjan Wanandi
Pekan lalu, ratusan buruh mendatangi Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuntut kenaikan upah minimum provinsi. Saat itu Ahok menyatakan akan melaporkan dulu ke Gubernur Jokowi.
Bagi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, duet penguasa baru ibu kota itu sebaiknya melihat persoalan kenaikan upah tidak semata-mata dari sudut pandang buruh.
Banyak pengusaha kesulitan memenuhi tuntutan kenaikan gaji lantaran ekonomi biaya tinggi seperti pemalakan dan korupsi. Apalagi bagi usaha kecil menengah, tradisi pemalakan di DKI masih merajalela karena didukung gemuknya birokrasi.
"Perusahaan kecil itu kan di mana-mana dimintai duit. Lu mau minta izin harus pakai duit. Bahkan kaki lima lu lihat, hansip-hansip pinggir jalan aja malak dia. High cost economy ini membikin pengusaha tidak bisa menaikkan gaji dan mengorbankan buruh," ujarnya seusai diskusi di Kantor Kemenakertrans, Selasa (30/10).
Jika Jokowi-Ahok mengakomodir tuntutan populis dan mengabaikan pengusaha, akan banyak perusahaan kecil menengah kesulitan. Apalagi, kata Sofjan, jika UMP jadi naik menembus Rp 2 juta per bulan dan pengusaha tidak membayar, mereka bisa dipidana karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan.
Dari setumpuk masalah itu, Sofjan menilai Jokowi-Ahok harus fokus pada satu hal terlebih dulu, yaitu memberantas pemalakan pengusaha yang terjadi di level birokrasi."Kita musti tertibkan, birokrasi itu yang harus kita pangkas," tuturnya tegas.
Namun dia merasa duo pemimpin itu memiliki visi yang dimaui pengusaha terkait perampingan birokrasi. Sofjan mengaku percaya Jokowi-Ahok akan memberantas pungutan liar maupun tradisi pemalakan pada pelaku usaha di DKI.
Editor: M. Amin
Sumber :
