.png)
Jokowi akan banyak potong item tidak perlu dalam RAPBD DKI
Gebrakan 100 Hari Jokowi Basuki #14 |
| Jelang Pelantikan Jokowi. ©2012 Merdeka.com |
"Kita mau potong banyak item yang tidak perlu."
- Jokowi
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) akan mengecek kembali RAPBD Tahun 2013 yang dinilai ICW banyak terdapat pemborosan. Hal ini ditujukan agar semua item yang tidak efisien dalam RAPBD menjadi efisien.
"Sehingga semua yang boros menjadi tidak boros," ujar Jokowi usai upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Lapangan Parkir Timur, Monas, Jakarta Pusat, Senin (29/10)
Mantan Wali kota Solo tersebut mengakui, RAPBD 2013 belum dibahas oleh pihaknya. Namun, dia menegaskan, RAPBD nantinya harus lebih fokus dan efisien.
"Kita mau potong banyak item yang tidak perlu," kata dia.
Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama menambahkan, saat ini ada sekitar 60 ribu item dalam RAPBD DKI. Hal itu merupakan suatu pemborosan, di mana tidak sejalan dengan prinsip Jokowi yang menginginkan APBD ke depannya harus fokus dan efisien.
"Banyak yang tidak perlu. Harus diefisiensikan. Kita juga minta proyek-proyek bisa dipangkas 25 persen lebih rendah. Kan golnya itu, fokus dan efisien," kata Basuki.
Untuk diketahui, RAPBD DKI tahun 2013 telah dirancang beberapa bulan sebelum Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI pada 15 Oktober 2012 lalu. Saat ini, Jokowi memiliki waktu yang tidak terlalu panjang untuk mengevaluasi RAPBD agar lebih efisien. Karena pertengahan November 2012, RAPBD DKI sudah harus diputuskan bersama DPRD.
Menurut Koordinator ICW, Danang Widoyoko, saat ini RAPBD 2013 masih terlalu besar dan berpeluang dikorupsi. Maka, kata dia, Jokowi harus bisa menekan satuan biayanya agar efisien. "Anggaran yang nggak perlu harus dipangkas," ujar Danang di Jakarta, Minggu (28/10) kemarin.
Dalam salinan RAPBD DKI 2013 yang dimiliki ICW, kata Danang, diketahui masih banyak pos anggaran yang memicu pemborosan kas DKI.
Contohnya seperti Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI sebanyak Rp 5.423.155.000, pengadaan sarana dan prasarana E-KTP sebanyak Rp 13.177.125.000, pengadaan pakaian dinas di sejumlah lembaga pemerintah daerah yang jumlahnya mencapai puluhan miliar.
"Belum lagi pengadaan jasa telepon, air, listrik, dan internet di seluruh kantor dinas DKI yang jumlahnya sangat fantastis karena melebihi angka Rp 50 miliar," kata dia.
Editor: M. Amin
Sumber :
