.png)
Kata Rakyat Soal KPK vs Polri
 |
| Heri Sunaryo. ©2012 Merdeka.com/imam buhori |
[Heri Sunaryo]
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memberikan pidato pernyataan terkait kisruh KPK dan Polri. Kisruh dua lembaga penegak hukum itu dalam seminggu terakhir menjadi isu nasional.
Apalagi setelah Polri berencana menahan penyidik KPK Novel Baswedan yang berasal dari Polri. Saat ini Novel tengah menyidik adanya dugaan korupsi dalam pengadaan simulator SIM di tubuh Polri.
Dalam pidatonya di Istana Negara pada Senin (9/10) malam, Presiden memberikan lima poin penting dalam kisruh KPK dan Polri. Pertama, penanganan hukum dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo ditangani KPK (tidak dipecah). Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.
Kedua, keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan tidaklah tepat, baik dari segi waktu ataupun cara penanganannya.
Ketiga, perselisihan yang menyangkut waktu penugasan para penyidik Polri di KPK perlu diatur kembali dan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Presiden berharap teknis pelaksanaannya juga diatur dalam MoU antara KPK dan Polri.
Keempat, Revisi UU KPK tidak tepat dilakukan saat ini dan lebih baik meningkatkan sinergi dan intensitas semua pihak untuk pemberantasan korupsi.
Kelima, presiden berharap KPK dan Polri dapat memperbaharui MoU nya lalu dipatuhi dan dijalankan. KPK dan Polri juga harus meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi sehingga kisruh antara keduanya tak terulang lagi di masa yang akan datang. Berikut komentar rakyat soal kisruh KPK vs Polri.
1. Erman Anom, dosen
Perseteruan antara dua lembaga hukum KPK dan Polri tidak akan terjadi jika komunikasi politik berjalan baik. Ini bukti cerminan apa yang dikatakan orang banyak negara ini tidak ada pemimpin. Terjadi egosektoral masing-masing di masing masing institusi.
"Di negara kita, ini yang sedang tejadi. Nah kalau ini dibiarkan, negara ini akan susah di-manage-nya. Kegaduhan ini akan terus terjadi. Ini akibat tidak ada kepemimpinan nasional yang tidak bisa mengayomi kepentingan semua," kata Erman Anom saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta (9/10).
Dia menambahkan, semua orang mempunyai kepentingan masing-masing. Semua institusi ada kepentingan. Mereka tidak bekerja bagi kepentingan agenda bangsa yang lebih besar.
Pengamat komunikasi politik yang juga dosen itu mengatakan, sekarang masing-masing unit, masing sektoral, masing-masing institusi ada kesombongannya.
"Di negara kita, ini yang sedang tejadi. Nah kalau ini dibiarkan, negara ini akan susah di-manage-nya. Kegaduhan ini akan terus terjadi. Ini akibat tidak ada kepemimpinan nasional yang tidak bisa mengayomi kepentingan semua," kata Erman Anom saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta (9/10).
Dia menambahkan, semua orang mempunyai kepentingan masing-masing. Semua institusi ada kepentingan. Mereka tidak bekerja bagi kepentingan agenda bangsa yang lebih besar.
Pengamat komunikasi politik yang juga dosen itu mengatakan, sekarang masing-masing unit, masing sektoral, masing-masing institusi ada kesombongannya.
2. Sandy Ulistiana, Mahasiswi
Rencana Polri untuk menahan penyidik KPK Novel Baswedan yang berasal dari Polri itu tidak etis. Jadi apa yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar Polri menunda penangkapan Novel sudah tepat.
"Saya melihat, apa yang dikatakan bapak Presiden semalam, agar penangkapan Novel Baswedan ditunda itu sudah benar. Karena yang saya tahu, Pak Novel sedang menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM," kata Sandy Ulistiana, salah seorang mahasiswi sebuah universitas swasta di Jakarta Barat, Selasa (9/10).
Mahasiswi Fakultas Komunikasi itu menambahkan, jika Polri ingin menangkap Novel Baswedan, lebih baik tunggu hingga kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM selesai.
"Saya melihat, apa yang dikatakan bapak Presiden semalam, agar penangkapan Novel Baswedan ditunda itu sudah benar. Karena yang saya tahu, Pak Novel sedang menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM," kata Sandy Ulistiana, salah seorang mahasiswi sebuah universitas swasta di Jakarta Barat, Selasa (9/10).
Mahasiswi Fakultas Komunikasi itu menambahkan, jika Polri ingin menangkap Novel Baswedan, lebih baik tunggu hingga kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM selesai.
3. Helmi Geisfarad, pegawai swasta
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan agar Polri menunda penangkapan Novel Baswedan sudah benar. Selain waktu penangkapan yang tidak tepat, penangkapan tersebut terkesan dipaksakan.
"Apa yang dikatakan bapak presiden semalam sudah tepat. Karena niat Polri untuk menangkap Novel Baswedan waktunya belum pas. Apalagi sekarang Novel sedang menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM," kata staf akademik Fakultas Komunikasi Universitas Esa Unggul Helmi Geisfarad saat ditemui di ruangnya, Selasa (9/10).
Dia menambahkan, rencana penangkapan Novel Baswedan atas dugaan kasus kekerasan yang dilakukannya pada tahun 2004, sebenarnya membuka borok kepolisian sendiri. "Kenapa Polri mau menangani kasus delapan tahun yang lalu? Masyarakat sekarang tidak bodoh," ujarnya.
Sementara, terkait penundaan revisi UU KPK yang saat ini tengah digodok anggota DPR dari Komisi III, dia mengatakan, jangan sampai revisi UU tersebut nantinya malah melemahkan kewenangan KPK.
"Apa yang dikatakan bapak presiden semalam sudah tepat. Karena niat Polri untuk menangkap Novel Baswedan waktunya belum pas. Apalagi sekarang Novel sedang menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM," kata staf akademik Fakultas Komunikasi Universitas Esa Unggul Helmi Geisfarad saat ditemui di ruangnya, Selasa (9/10).
Dia menambahkan, rencana penangkapan Novel Baswedan atas dugaan kasus kekerasan yang dilakukannya pada tahun 2004, sebenarnya membuka borok kepolisian sendiri. "Kenapa Polri mau menangani kasus delapan tahun yang lalu? Masyarakat sekarang tidak bodoh," ujarnya.
Sementara, terkait penundaan revisi UU KPK yang saat ini tengah digodok anggota DPR dari Komisi III, dia mengatakan, jangan sampai revisi UU tersebut nantinya malah melemahkan kewenangan KPK.
4. Heri Sunaryo, pedagang
Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menengahi kisruh perseteruan antara KPK dan Polri dianggap telah tepat. Salah satu poinnya adalah menunda penangkapan Novel Baswedan.
"Saya melihatnya apa yang dibilang bapak presiden sudah benar buat menunda penangkapan Novel Baswedan. Takutnya kalau dia ditangkap, nanti penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM jadi terganggu," kata Heri Sunaryo, pedagang di daerah Tomang, Jakarta Barat, (9/10).
Kalau memang Novel terbukti melakukan penembakan di Bengkulu pada 2004 lanjutnya, Polri harus melakukan penangkapan. "Itu kalau memang terbukti, ya secepatnya ditangkap," ujarnya.
"Saya melihatnya apa yang dibilang bapak presiden sudah benar buat menunda penangkapan Novel Baswedan. Takutnya kalau dia ditangkap, nanti penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM jadi terganggu," kata Heri Sunaryo, pedagang di daerah Tomang, Jakarta Barat, (9/10).
Kalau memang Novel terbukti melakukan penembakan di Bengkulu pada 2004 lanjutnya, Polri harus melakukan penangkapan. "Itu kalau memang terbukti, ya secepatnya ditangkap," ujarnya.
5. Yuhan Arifin, petugas keamanan
"Saya kira, apa yang dibilang presiden semalam itu sudah tepat. Kalau misalnya pak Novel ditangkap, nanti penyidikan simulator SIM bisa terganggu nantinya," kata Yuhan Arifin, seorang petugas keamanan di salah satu kantor di Jakarta Barat, Selasa (9/10).
Dia juga berharap, agar perseteruan di kedua lembaga hukum ini diselesaikan secepatnya. "Jangan sampai kisruh kedua lembaga ini bisa mengganggu jalannya penyidikan kasus KPK," ujarnya.
Dia juga berharap, agar perseteruan di kedua lembaga hukum ini diselesaikan secepatnya. "Jangan sampai kisruh kedua lembaga ini bisa mengganggu jalannya penyidikan kasus KPK," ujarnya.
Sumber: Merdeka
Editor: Gurun Ismalia
