.png)
6 Anggaran miliaran yang dipangkas Jokowi dan Ahok
GEBRAKAN 100 HARI JOKOWI BASUKI #37
Baru satu bulan dilantik, pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama sudah membuat gebrakan. Selain gencar meninjau daerah bermasalah, keduanya juga terus merombak apa-apa yang dianggap tak beres.
Salah satunya yang dikritisi pasangan yang akrab disapa Jokowi dan Ahok adalah soal anggaran gendut yang pemanfaatannya tak jelas. Dalam skema anggaran Rancangan APBD 2013, keduanya akan memperketat jatah untuk tiap dinas agar tidak ada yang coba memainkan proyek.
Sikap tegas keduanya terkait pemanfaatan anggaran bukan tanpa alasan. Mereka menilai, selama ini dinas-dinas terlalu dimanja dengan anggaran bernilai fantastis. Padahal sebagian besar anggaran malah dihambur-hamburkan untuk kepentingan instansi itu sendiri.
Saat rapat dengan dinas, baik Jokowi maupun Ahok selalu menanyakan pagu anggaran yang disediakan dan proyek apa saja yang tengah mereka kerjakan. Jika besar anggaran tak sebanding dengan nilai program kerja maka tanpa segan langsung dipotong. Bahkan jika program dinilai tak penting maka akan dihapus.
Selama masa kerjanya, Jokowi dan Ahok tidak ingin ada anggaran yang sia-sia. Sebisa mungkin dia meminta semua dinas melakukan efisiensi anggaran sebesar 25 persen.
Penghematan anggaran akan dialihkan ke dinas-dinas yang diprioritaskan mendapatkan perhatian. Seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas UMKM. Sebab, dinas-dinas itu berdampak langsung pada kesejahteraan warga Jakarta.
Berikut anggaran di beberapa dinas yang dipangkas Jokowi dan Ahok.
1. Anggaran Dinas PU
Pada 8 November lalu, Ahok mengadakan rapat dengan Dinas PU. Dalam jadwal, rapat ini mengagendakan perkenalan antara wagub baru dengan jajaran Dinas PU. Di tengah rapat, tanpa tedeng aling-aling, Ahok dengan gayanya langsung meminta jajaran Dinas PU untuk menghemat anggaran sebesar 25 persen dari pagu yang telah diajukan. Rapat dihadiri Wakil Kepala Dinas PU Jakarta, Tarjuki dan jajarannya.
"Sebelum mulai apakah semua pagu anggaran sudah dipotong 25 persen? Karena harga satuannya terlalu tinggi. Dipotong 40 persen juga bisa," kata Ahok seperti dikutip dari rekaman rapat yang diunggah akun Pemprov DKI Jakarta di Youtube Kamis 8 November lalu.
Ahok menjelaskan, penghematan anggaran dilakukan di seluruh dinas-dinas karena Pemprov DKI Jakarta ingin mengalokasikan dana APBD yang lebih besar untuk rakyat Jakarta. "Dinas PU ini proyeknya banyak, saya waktu jadi bupati langsung ditawari 8 persen," ujarnya.
Ahok bahkan mengultimatum, jika jajaran Dinas PU DKI Jakarta tidak sanggup memotong anggaran 25 persen, dia sendiri yang akan membangun proyek-proyek infrastruktur dengan dana operasional yang dimilikinya. Ahok bahkan menantang jajaran Dinas PU jika keberatan anggarannya dipotong untuk berdebat secara teknis dan mendatangkan para ahli.
"Saya tahu semua permainan konsultan. Saya ini pernah mendampingi Bang Yos saat kuliah MBA untuk meneliti anggaran. Saya sudah tahu permainannya semua. Bisa atau tidak, tidak perlu pakai konsultan, kami sudah hitung semuanya," tegas Ahok.
Atas permintaan Ahok tersebut, Wakil Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Tarjuki awalnya akan mengundang konsultan pihak ketiga sebagai pembanding untuk memeriksa anggaran Dinas PU. Namun usul itu ditolak Ahok.
Tak bisa mengelak lagi, Tarjuki pun kemudian akhirnya menyanggupi permintaan Ahok agar dinasnya memotong 25 persen anggaran. "Pada intinya, Dinas PU setuju, karena Bapak sudah punya hitungan, jadi kita pakai hitungan yang terakhir. Siap dipotong semuanya," ucapnya.
"Sebelum mulai apakah semua pagu anggaran sudah dipotong 25 persen? Karena harga satuannya terlalu tinggi. Dipotong 40 persen juga bisa," kata Ahok seperti dikutip dari rekaman rapat yang diunggah akun Pemprov DKI Jakarta di Youtube Kamis 8 November lalu.
Ahok menjelaskan, penghematan anggaran dilakukan di seluruh dinas-dinas karena Pemprov DKI Jakarta ingin mengalokasikan dana APBD yang lebih besar untuk rakyat Jakarta. "Dinas PU ini proyeknya banyak, saya waktu jadi bupati langsung ditawari 8 persen," ujarnya.
Ahok bahkan mengultimatum, jika jajaran Dinas PU DKI Jakarta tidak sanggup memotong anggaran 25 persen, dia sendiri yang akan membangun proyek-proyek infrastruktur dengan dana operasional yang dimilikinya. Ahok bahkan menantang jajaran Dinas PU jika keberatan anggarannya dipotong untuk berdebat secara teknis dan mendatangkan para ahli.
"Saya tahu semua permainan konsultan. Saya ini pernah mendampingi Bang Yos saat kuliah MBA untuk meneliti anggaran. Saya sudah tahu permainannya semua. Bisa atau tidak, tidak perlu pakai konsultan, kami sudah hitung semuanya," tegas Ahok.
Atas permintaan Ahok tersebut, Wakil Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Tarjuki awalnya akan mengundang konsultan pihak ketiga sebagai pembanding untuk memeriksa anggaran Dinas PU. Namun usul itu ditolak Ahok.
Tak bisa mengelak lagi, Tarjuki pun kemudian akhirnya menyanggupi permintaan Ahok agar dinasnya memotong 25 persen anggaran. "Pada intinya, Dinas PU setuju, karena Bapak sudah punya hitungan, jadi kita pakai hitungan yang terakhir. Siap dipotong semuanya," ucapnya.
2. Anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Dinas yang anggarannya juga dipangkas Ahok adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Ahok menilai anggaran dinas itu terlalu besar.
Sebagai bentuk efisiensi anggaran, Ahok menghapus salah satu pos anggaran untuk penjagaan taman yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 5 miliar.
"Soal taman kita potong banyak, kan lucu di Jakarta untuk menjaga taman di Thamrin dan Sudirman ada berapa miliar, kalau gitu fungsi Dishub dan Satpol PP untuk apa," kata Basuki di Pemprov DKI Jakarta, Rabu (21/11).
Jika hanya untuk menjaga taman, Ahok menyarankan Dinas Pertamanan dan Pemakaman bekerja sama dengan Satpol PP. Menurutnya, DKI punya 7.000 petugas yang memang bertugas untuk mengamankan aset DKI Jakarta.
"Bukan dimanfaatkan tapi memang tugas mereka mengamankan aset DKI kok. Selama ini kan dicuekin, kan itu enggak boleh," kata Ahok.
Sebagai bentuk efisiensi anggaran, Ahok menghapus salah satu pos anggaran untuk penjagaan taman yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 5 miliar.
"Soal taman kita potong banyak, kan lucu di Jakarta untuk menjaga taman di Thamrin dan Sudirman ada berapa miliar, kalau gitu fungsi Dishub dan Satpol PP untuk apa," kata Basuki di Pemprov DKI Jakarta, Rabu (21/11).
Jika hanya untuk menjaga taman, Ahok menyarankan Dinas Pertamanan dan Pemakaman bekerja sama dengan Satpol PP. Menurutnya, DKI punya 7.000 petugas yang memang bertugas untuk mengamankan aset DKI Jakarta.
"Bukan dimanfaatkan tapi memang tugas mereka mengamankan aset DKI kok. Selama ini kan dicuekin, kan itu enggak boleh," kata Ahok.
3. Anggaran Dinas Perindustrian dan Energi
Setelah Dinas PU dan Dinas Pertamanan, kini giliran Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta yang anggarannya dipangkas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Anggaran diajukan Rp 783 miliar terus kami konsultasikan ke Bappeda menjadi Rp 723 miliar," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Andi Baso M.
Andi menjelaskan, ada beberapa poin anggaran yang dicoret Bappeda yakni anggaran untuk kegiatan atau rapat koordinasi dan anggaran kepentingan aparatur negara seperti biaya perjalanan dinas. Anggaran yang dicoret akan dialihkan ke dinas yang menyangkut langsung dengan kepentingan publik
"Ya rutin-rutin saja, kegiatan-kegiatan koordinasi-koordinasi, pokoknya untuk kepentingan aparatur jadi kepentingan publik," jelasnya.
Andi tak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan gubernur. Dia menerima keputusan itu karena sepengetahuannya Jokowi dan Ahok memang fokus membenahi bidang transportasi, kesehatan, pendidikan dan UKM.
"Ya kita support saja, kita dukung saja. Kita berikan Rp 75 miliar untuk mendukung," jelas Andi.
"Anggaran diajukan Rp 783 miliar terus kami konsultasikan ke Bappeda menjadi Rp 723 miliar," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Andi Baso M.
Andi menjelaskan, ada beberapa poin anggaran yang dicoret Bappeda yakni anggaran untuk kegiatan atau rapat koordinasi dan anggaran kepentingan aparatur negara seperti biaya perjalanan dinas. Anggaran yang dicoret akan dialihkan ke dinas yang menyangkut langsung dengan kepentingan publik
"Ya rutin-rutin saja, kegiatan-kegiatan koordinasi-koordinasi, pokoknya untuk kepentingan aparatur jadi kepentingan publik," jelasnya.
Andi tak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan gubernur. Dia menerima keputusan itu karena sepengetahuannya Jokowi dan Ahok memang fokus membenahi bidang transportasi, kesehatan, pendidikan dan UKM.
"Ya kita support saja, kita dukung saja. Kita berikan Rp 75 miliar untuk mendukung," jelas Andi.
4. Anggaran pidato gubernur
Dari sekian banyak anggaran yang tengah digodok untuk RAPBD 2013, Ahok dikagetkan dengan anggaran pembuatan naskah pidato gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
"Penulisan naskah gubernur dan wakil gubernur Rp 1,2 miliar ya harus kami coret. Apa-apaan ini," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/10).
Ahok heran kenapa anggaran hanya untuk penulisan sebuah naskah pidato begitu besar. Dia akan mengecek mengapa anggaran sebesar itu bisa muncul.
"Tidak lagi bicara setahun tambah seratus, kemudian tahun berikutnya seratus lagi. Kami mau selesaikan semua. Kita harus hemat," tegas Ahok.
"Penulisan naskah gubernur dan wakil gubernur Rp 1,2 miliar ya harus kami coret. Apa-apaan ini," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/10).
Ahok heran kenapa anggaran hanya untuk penulisan sebuah naskah pidato begitu besar. Dia akan mengecek mengapa anggaran sebesar itu bisa muncul.
"Tidak lagi bicara setahun tambah seratus, kemudian tahun berikutnya seratus lagi. Kami mau selesaikan semua. Kita harus hemat," tegas Ahok.
5. Anggaran Dinas Pendidikan
Pada 14 November lalu, giliran Dinas Pendidikan yang diajak rapat oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Rapat yang diselenggarakan di Balai Kota turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto dan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Agus Suradika.
Sama seperti rapat-rapat sebelumnya, pria yang akrab disapa Ahok itu tak sungkan memperlihatkan kegalakannya meski baru satu bulan menjabat sebagai orang nomor dua di DKI. Ahok beberapa kali menekankan tidak boleh ada pungutan di sekolah.
"Tidak boleh ada pungutan liar," kata Ahok.
Sama seperti dinas-dinas lainnya, Ahok juga meminta Dinas Pendidikan melakukan penghematan anggaran sebesar 25 persen dari pagu anggaran yang diajukan dalam RAPBD 2013. Jika tidak melakukan penghematan, Ahok dengan senang hati baka memangkas pos anggaran di Dinas Pendidikan yang dianggap tak penting.
"Itu ada 177 program, anggarannya sekitar Rp85 miliar, harus dipangkas," kata Ahok.
Ahok memerintahkan Dinas Pendidikan memfokuskan anggarannya untuk jaminan pendidikan bagi rakyat miskin.
Sama seperti rapat-rapat sebelumnya, pria yang akrab disapa Ahok itu tak sungkan memperlihatkan kegalakannya meski baru satu bulan menjabat sebagai orang nomor dua di DKI. Ahok beberapa kali menekankan tidak boleh ada pungutan di sekolah.
"Tidak boleh ada pungutan liar," kata Ahok.
Sama seperti dinas-dinas lainnya, Ahok juga meminta Dinas Pendidikan melakukan penghematan anggaran sebesar 25 persen dari pagu anggaran yang diajukan dalam RAPBD 2013. Jika tidak melakukan penghematan, Ahok dengan senang hati baka memangkas pos anggaran di Dinas Pendidikan yang dianggap tak penting.
"Itu ada 177 program, anggarannya sekitar Rp85 miliar, harus dipangkas," kata Ahok.
Ahok memerintahkan Dinas Pendidikan memfokuskan anggarannya untuk jaminan pendidikan bagi rakyat miskin.
6. Anggaran gali sampah di sungai
Satu pos anggaran di Dinas PU kembali dipangkas oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pos yang dimaksud adalah anggaran untuk menggali sampah di sungai sebesar Rp 90 miliar.
Ahok melihat penggunaan anggaran itu belum menunjukkan hasil. Fakta di lapangan, sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah.
"Itu terus diperbaiki, kan kita keluarkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah di sungai-sungai di DKI. Faktanya tidak terlihat, karena selama ini dilelang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Ahok, pihak swasta yang digandeng Dinas PU untuk mengerjakan proyek bersih-bersih kali ternyata tak ada efektif. "Sekarang tidak jelas si swasta mengerjakan itu atau tidak," kata dia.
Sebagai gantinya, Ahok memilih mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk bertugas membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Nantinya, pegawai lepas itu digaji Rp 2 juta per bulan.
Ahok melihat penggunaan anggaran itu belum menunjukkan hasil. Fakta di lapangan, sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah.
"Itu terus diperbaiki, kan kita keluarkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah di sungai-sungai di DKI. Faktanya tidak terlihat, karena selama ini dilelang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11).
Menurut Ahok, pihak swasta yang digandeng Dinas PU untuk mengerjakan proyek bersih-bersih kali ternyata tak ada efektif. "Sekarang tidak jelas si swasta mengerjakan itu atau tidak," kata dia.
Sebagai gantinya, Ahok memilih mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk bertugas membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Nantinya, pegawai lepas itu digaji Rp 2 juta per bulan.
Editor: M. Amin
Sumber :
