.png)
Dicari, Pendidikan Hukum Berwatak Indonesia
BUDAYAWAN Ahmad Tohari melontarkan substitusi kata ketika berbicara di depan peserta seminar nasional ''Pendidikan Hukum yang Berkarakter Indonesia'' di Gedung Pascasarjana Undip, Rabu (11/1).
Dia menegaskan, lebih suka menyebut ''watak'' daripada ''karakter''. Setelah itu dia bertanya, "Sudah atau belum watak Indonesia dibangun dan menjadi bagian penting kebudayaan Indonesia?"
Penulis novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk itu mengungkapkan, sejak merdeka setidaknya ada tiga dokumen yang membahas kebudayaan Indonesia. Ketiganya adalah Surat Kepercayaan Gelanggang (1950), Mukadimah Lembaga Kebudayaan Rakyat (1959), dan Manifes Kebudayaan (1963). Dari ketiga dikumen itu, Pancasila telah disepakati sebagai falsafah kebudayaan.
"Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila utamanya harus menjadi dasar watak Indonesia. Watak yang berketuhanan berorientasi atau terbimbing ke arah Tuhan sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Dan mengambil ungkapan suara rakyat adalah suara Tuhan, maka jalan mengabdi
Tuhan juga berarti berorientasi kerakyatan," katanya.
Karena itu, pemangku hukum yang berwatak Indonesia harus berorientasi kerakyatan.
Selain Tohari, seminar yang diselenggarakan oleh FH Undip juga menghadirkan pembicara Kepala Arsip Nasional M Asichin SH MHum, Kapuspen Kejaksaan Agung Dr Noor Rachmad SH MH, Guru Besar FH Undip Prof Dr Arief Hidayat SH MS, dan Wakil Ketua PBNU Drs H As'ad Said Ali. Dekan FH Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum menjadi moderator.
Sikap Kritis
As'ad mengatakan, pendidikan karakter jangan seperti penerapan P4 pada masa Orde Baru. Ketika itu, karakter ditanamkan dengan metode indoktrinasi. Indoktrinasi tersebut menghilangkan sikap kritis masyarakat.
"Pendidikan karakter berdasarkan ideologi Pancasila semestinya dengan menumbuhkan sikap kritis. Sikap ini jangan dipandang sebagai ancaman," jelasnya.
Dia juga menegaskan, hal terpenting dalam pendidikan karakter berdasar ideologi Pancasila adalah pengajaran tentang sejarah dan pemikiran-pemikiran yang membentuknya.
Sementara Arief berseloroh, karakter gotong-royong yang tercermin dalam seluruh sila Pancasila kini sepertinya diamini untuk korupsi.
"Kalau dulu menjadi pejabat harus dilalui dengan masuk penjara dulu, seperti Soekarno dan sebagainya, sekarang justru jadi pejabat dulu baru kemudian masuk penjara. Ini terjadi di Indonesia," kata Arief, yang langsung disambut tawa hadirin.
Seminar ini merupakan bagian dari peringatan Dies Natalis ke-55 FH Undip. Selain seminar, juga digelar sarasehan, donor darah, jalan santai, penghijauan, dan temu kangen. FH merupakan fakultas tertua di Undip.
Penulis: Adhitia Armitrianto
