Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, dua menteri yang terkait laporan hasil analisis transaksi keuangan Nazaruddin, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pasalnya sebagai bagian lingkaran Istana, menteri diharapkan figur yang bersih dan tidak tersangkut kasus korupsi.
 
"Menteri itu bagian dari lingkaran Istana, karenan SBY sudah sepatutnya meminta KPK agar nama menteri disebut-sebut itu segera diperiksa," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu, Jumat (24/2).
 
Apalagi, kata dia, presiden sudah mendeklarasikan perang terhadap korupsi. Maka sudah selayaknya presiden meminta klarifikasi dari dua menteri itu.

Sebelumnya, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menyampaikan dalam analisis terhadap transaksi Nazaruddin dalam kasus Hambalang, terdapat transaksi yang menyangkut dua menteri.
 
Nazaruddin merupakan mantan bendahara partai Demokrat yang kini menjadi  tersangka kasus Wisma Atlet SEA Games dan ditengarai juga terlibat dalam  proyek pembangunan komplek olahraga di Hambalang, Bogor.
 
Nasir menambahkan, PPATK harus segera menyerahkan dua nama menteri  tersebut kepada KPK sehingga keduanya bisa dikonfirmasi secara resmi.