Unsur pimpinan DPR dinilai hanya melakukan pencitraan murahan, dengan mengkambinghitamkan pihak kafe yang disebut-sebut sebagai tempat berkumpulnya calo anggaran tersebut.

Rencana pimpinan DPR untuk memperketat akses masuk ke Gedung DPR demi mengurangi jumlah calo anggaran, termasuk membongkar sebuah kafe yang diduga sebagai tempat nongkrong para calo, dianggap sebagai pilihan pencitraan semu dan hanya menyakitkan rakyat.

Menurut Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, para calo yang dimaksud tentu tak datang ke Gedung DPR atas keinginannya sendiri, namun justru terkait anggota DPR itu sendiri. Para calo itu ditengarai menjadi jembatan penghubung dari adanya kepentingan bersama antara anggota DPR, pejabat kementerian/lembaga dan pengusaha, untuk merampok anggaran secara legal.

"Dengan demikian, para calo datang ke DPR bukan atas kemauannya sendiri, melainkan mungkin karena diundang sendiri oleh anggota dewan," kata Uchok di Jakarta, Minggu (26/2).

Uchok pun menambahkan bahwa tak pernah ada bukti yang jelas antara kafe Bengawan Solo yang akan dibongkar di Komplek Gedung DPR, dengan calo anggaran DPR. Namun menurutnya, apabila memang kafe itu dibongkar dengan alasan tak sesuai aturan, mungkin masih bisa diterima.

"Tapi, alasan penutupan kafe jangan tidak cerdas. Seakan menjadikan itu sebagai kambing hitam soal adanya praktik calo anggaran di DPR. Terlihat sekali kalau tindakan pimpinan DPR hanya pencitraan semata," kata Uchok.

Uchok pun melanjutkan bahwa kafe itu bukanlah tempat "transaksi" atau lobi para calo anggaran. Sebab menurutnya, yang kerap menjadi tempat transaksi atau (aktivitas) calo, justru biasanya di ruang atau kamar kerja anggota DPR sendiri. "Jadi, silakan pertimbangkan sendiri, mana yang harusnya dibongkar demi menghapus percaloan anggaran," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPR merekomendasikan supaya kafe Bengawan Solo ditutup, karena kafe tersebut disinyalir sebagai tempat kongkow para calo anggaran. Namun, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Ruhut Sitompul, sebelumnya juga sudah menolak rencana pembongkaran kafe tersebut.

Ruhut mengatakan bahwa DPR seharusnya tidak menyalahkan kafe Bengawan Solo yang memang dimiliki anggota dari F-PD itu. Ia pun mengatakan bahwa selama penyewaan kafe itu tidak menyalahi aturan, semua pihak diminta menghormati kader partainya yang sedang berbisnis itu.